Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan bahwa usulan kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 2027 belum menjadi keputusan resmi. Menurutnya, besaran biaya haji yang diajukan pemerintah masih berada pada tahap pembahasan bersama DPR.
Cucun mengatakan usulan dari Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) akan dibahas secara mendalam melalui Panitia Kerja (Panja) BPIH. Dalam proses tersebut, DPR akan mengevaluasi seluruh komponen pembiayaan sebelum menetapkan besaran biaya haji tahun depan.
“Baru usulan, nanti dibahas BPIH. Ini biaya perjalanan ibadah haji itu dirasionalisasi, komponen apa yang naik. Pasti kita akan minta komponen yang turun, jangan ada komponen naiknya semua. Ya, nanti dibahas di Panja BPIH,” kata Cucun kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7).
Ia menegaskan DPR belum memberikan persetujuan terhadap usulan kenaikan biaya haji, termasuk angka kenaikan sekitar Rp19,9 juta per jemaah yang ramai diperbincangkan. Menurutnya, nominal tersebut masih sebatas usulan dari pemerintah dan belum memiliki kekuatan hukum sebagai keputusan resmi.
Cucun menjelaskan, pembentukan Panja BPIH bertujuan untuk mengkaji seluruh komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji secara rinci. Melalui pembahasan itu, DPR akan mengidentifikasi komponen yang memang mengalami kenaikan sekaligus mencari peluang efisiensi pada pos pembiayaan lainnya.
Menurutnya, proses rasionalisasi biaya penting dilakukan agar besaran BPIH yang ditetapkan tetap berpihak kepada jemaah tanpa mengurangi kualitas layanan selama pelaksanaan ibadah haji.
Karena itu, ia meminta masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa biaya haji 2027 dipastikan mengalami kenaikan. Seluruh usulan, kata dia, masih akan dibahas bersama pemerintah sebelum diputuskan secara resmi.
“BPIH belum final, baru wacana disampaikan atau usulan disampaikan, nanti kita akan bahas detail semuanya, ya. Jangan yang kenaikan,” ujarnya.
Lebih lanjut, DPR memastikan pembahasan BPIH akan dilakukan secara transparan dengan mempertimbangkan seluruh komponen biaya, mulai dari transportasi, akomodasi, konsumsi, hingga layanan bagi jemaah selama berada di Arab Saudi.
Evaluasi tersebut diharapkan menghasilkan skema pembiayaan yang lebih rasional, efisien, dan tetap mampu menjaga kualitas penyelenggaraan ibadah haji.
Masyarakat pun diimbau menunggu hasil pembahasan resmi antara DPR dan pemerintah. Hingga saat ini, usulan kenaikan biaya haji 2027 masih berada pada tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan yang bersifat final maupun mengikat.