Jakarta – Pemerintah saat ini tengah merancang sejumlah kebijakan strategis guna menciptakan keseimbangan yang adil antara media konvensional dan media digital. Tujuannya adalah untuk memastikan perkembangan industri media berjalan selaras dan tidak timpang, khususnya antara kebutuhan konten dalam jumlah besar di media digital dan kualitas informasi dari media konvensional.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Ismail, dalam sebuah webinar bertajuk “Badai PHK Media Terjang Industri Media, Salah Siapa?” yang diselenggarakan oleh Universitas Mercu Buana, Sabtu (14/6).
“Pemerintah sedang melakukan evaluasi terhadap sejumlah regulasi, bahkan kemungkinan akan dibawa hingga ke level undang-undang. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem media yang saling mendukung antara digital dan konvensional,” ujar Ismail.
Ia menegaskan bahwa media konvensional masih memiliki peran penting sebagai pilar demokrasi, terutama dalam menjaga kualitas dan akurasi informasi di ruang publik. Namun, sektor ini kini tengah menghadapi tantangan serius, salah satunya adalah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang makin meluas karena ketidakseimbangan perkembangan industri.
Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah berupaya menyusun solusi konkret guna melindungi pekerja media dan memastikan keberlangsungan sektor media secara keseluruhan.
“Kami, bersama Kementerian Ketenagakerjaan, tengah mencari jalan keluar yang konstruktif untuk menghadapi gelombang PHK ini. Kita juga mengingatkan para pelaku industri media untuk tetap mematuhi aturan ketenagakerjaan yang berlaku dan tidak melakukan PHK secara sepihak,” jelas Ismail.
Menurutnya, pergeseran dalam industri media merupakan bagian dari transformasi teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat secara global. Masyarakat kini lebih banyak mengakses informasi melalui media digital, khususnya generasi muda, sehingga berdampak pada penurunan audiens media konvensional seperti televisi.
“Transformasi digital ini telah mengubah cara masyarakat mendapatkan berita. Media digital menjadi pilihan utama generasi muda, sementara media konvensional mengalami penurunan pemirsa,” ungkapnya.
Meski demikian, Ismail menilai media konvensional masih menjadi sumber informasi yang dapat diandalkan. Dengan menerapkan standar etika jurnalistik dan proses verifikasi yang ketat, media konvensional mampu menyaring informasi berkualitas di tengah banjirnya konten digital yang belum tentu akurat.
“Media arus utama tetap menjadi rujukan karena menjaga etika jurnalistik dan verifikasi informasi yang kuat. Ini penting sebagai penyeimbang dari maraknya informasi digital yang sering kali belum terkonfirmasi,” ujarnya.
Ismail juga mengajak semua pihak — dari pelaku industri, pekerja media, hingga akademisi — untuk terlibat aktif dalam menyusun kebijakan yang adaptif dan relevan dengan dinamika industri media saat ini.
“Perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Yang terpenting adalah bagaimana kita cepat beradaptasi, meningkatkan kapasitas, dan memastikan pemerintah hadir dalam menjaga keseimbangan industri media, demi keberlanjutan demokrasi bangsa,” tutupnya.