Jakarta – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menginstruksikan peningkatan kewaspadaan dan pengawasan di seluruh pintu masuk negara, meliputi bandara, pelabuhan, serta Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi dini menyusul kembali dilaporkannya kasus Virus Nipah di India.
Arahan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor HK.02.02/C/445/2026 tentang Kewaspadaan terhadap Penyakit Virus Nipah, yang menekankan penguatan kesiapsiagaan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Kekarantinaan Kesehatan di pintu masuk internasional.
Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes, Murti Utami, menyampaikan bahwa pencegahan difokuskan pada penguatan surveilans, pengendalian faktor risiko, serta kesiapan sumber daya kesehatan secara terpadu. “Deteksi dini di pintu masuk negara menjadi kunci untuk mencegah masuk dan menyebarnya Virus Nipah ke wilayah Indonesia,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikutip dari InfoPublik, Senin (02/2)
Dalam pelaksanaan surveilans, UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan meningkatkan pengawasan terhadap alat angkut, orang, dan barang yang berasal dari luar negeri, khususnya dari negara yang terdampak. Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan deklarasi kesehatan pelaku perjalanan menggunakan All Indonesia–SATUSEHAT Health Pass (SSHP).
Selain itu, petugas melakukan pemantauan suhu tubuh menggunakan thermal scanner serta observasi terhadap tanda dan gejala klinis seluruh pelaku perjalanan yang tiba di Indonesia, dengan menyiagakan petugas di area kedatangan internasional.
Apabila ditemukan pelaku perjalanan dengan gejala seperti demam, penurunan kesadaran, kejang, muntah, batuk, pilek, dan/atau sesak napas, petugas akan segera melakukan pemeriksaan serta observasi lanjutan. Pelaku perjalanan yang masuk kategori suspek atau probable Virus Nipah akan langsung dirujuk ke rumah sakit rujukan yang telah ditetapkan.
Setiap temuan kasus selanjutnya dilaporkan sesuai ketentuan melalui sistem event based surveillance pada Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR), Public Health Emergency Operations Centre (PHEOC), serta Sistem Informasi Kekarantinaan Kesehatan (SINKARKES).
Kemenkes juga memperkuat pengendalian faktor risiko dengan menerapkan penilaian berbasis risiko (risk-based assessment) terhadap alat angkut dan barang yang masuk ke wilayah Indonesia, guna memastikan kelayakan serta keamanan dari aspek kesehatan.
Investigasi epidemiologis dan respons penanggulangan dilakukan secara terkoordinasi bersama otoritas di pintu masuk negara, dinas kesehatan, serta pemangku kepentingan terkait. Pengawasan turut diperketat untuk mengidentifikasi potensi risiko kesehatan yang dibawa oleh hewan, tumbuhan, maupun produk sejenis melalui koordinasi dengan instansi karantina hewan, ikan, dan tumbuhan setempat.
Dari sisi penguatan sumber daya kesehatan, Kemenkes meningkatkan kesiapsiagaan petugas kekarantinaan kesehatan, termasuk pemenuhan logistik serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung deteksi dini dan penanggulangan Virus Nipah di pintu masuk negara.
Koordinasi lintas sektor juga diperkuat dengan pengelola pelabuhan, bandar udara, dan PLBN, imigrasi, bea cukai, karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, dinas kesehatan provinsi serta kabupaten/kota, laboratorium, hingga rumah sakit rujukan.
UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan turut melakukan sosialisasi kewaspadaan Virus Nipah kepada seluruh pemangku kepentingan di wilayah kerjanya, mendukung pengiriman spesimen dengan mekanisme port to port ke laboratorium rujukan, serta menyusun rencana kontinjensi sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi potensi Kejadian Luar Biasa (KLB) atau wabah, termasuk Virus Nipah.
Virus Nipah merupakan penyakit zoonotik dengan tingkat fatalitas tinggi, berkisar antara 40 hingga 75 persen. Meski hingga saat ini belum ditemukan kasus terkonfirmasi pada manusia di Indonesia, Kemenkes menilai kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan.