Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan anggaran sebesar Rp253,6 miliar untuk mendukung program pendidikan gratis di 103 sekolah swasta. Kebijakan ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan masyarakat, sesuai dengan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 312 Tahun 2025.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak di Jakarta, terutama dari keluarga kurang mampu.
“Jakarta secara sungguh-sungguh mulai mengalokasikan anggaran untuk sekolah swasta gratis. Mudah-mudahan, apa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dapat memutus rantai ketidakberuntungan dalam keluarga kurang mampu,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (26/4).
Program sekolah swasta gratis ini mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA/SMK hingga SLB yang tersebar di lima wilayah kota administrasi Jakarta. Dari total penerima, sebanyak 40 sekolah swasta merupakan peserta lanjutan yang mendapatkan pendanaan penuh selama 12 bulan, terhitung Januari hingga Desember 2026.
Adapun 63 sekolah swasta lainnya menjadi penerima baru yang akan memperoleh dukungan anggaran selama enam bulan, yakni pada periode Juli hingga Desember 2026.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta memastikan berbagai program bantuan pendidikan lainnya tetap berjalan. Program tersebut antara lain Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta kebijakan pemutihan ijazah.
Dengan menghadirkan akses pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas, Pramono berharap kebijakan ini mampu melahirkan generasi muda Jakarta yang lebih unggul dan berdaya saing.