Jakarta – Bank Indonesia menegaskan keputusan menaikkan suku bunga acuan atau BI rate tidak dilakukan dengan mengabaikan pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengah tekanan global dan pelemahan nilai tukar rupiah, bank sentral memastikan tetap menyiapkan berbagai kebijakan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, mengatakan kenaikan BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen bertujuan menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik di mata investor asing.
“Intinya konflik geopolitik di Timur Tengah, kemudian juga permasalahan domestik itu menyebabkan memang kita harus memprioritaskan stabilitas dahulu. Nah tetapi enggak berarti kita meninggalkan pertumbuhan,” ujar Destry dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah, Senin (25/5).
Menurut Destry, tekanan terhadap rupiah saat ini masih dipengaruhi sejumlah faktor eksternal, seperti meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah, kenaikan imbal hasil obligasi Amerika Serikat (AS), serta penguatan dolar AS yang menekan mata uang negara berkembang.
Selain faktor global, kebutuhan dolar AS di dalam negeri juga meningkat pada pertengahan tahun. Kondisi tersebut dipicu oleh pembayaran dividen perusahaan, repatriasi dana, hingga kebutuhan musim haji.
Dilansir dari laman beritasatu, Bank Indonesia menilai kenaikan suku bunga diperlukan agar instrumen investasi berbasis rupiah kembali menarik dan mampu mendorong aliran modal asing masuk ke pasar keuangan domestik.
“BI mengerek suku bunga karena kita merasa masih kurang. Jadi ini harus kita dorong dengan naikkan suku bunga karena kita harus membuat instrumen rupiah kita menjadi menarik lagi, sehingga itu bisa mendorong inflow kembali masuk paling tidak ke pasar keuangan kita dahulu,” jelasnya.
Sebagai informasi, Bank Indonesia resmi menaikkan BI rate menjadi 5,25 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 19-20 Mei 2026. Sementara itu, suku bunga deposit facility naik menjadi 4,25 persen dan lending facility menjadi 6 persen.
Meski fokus menjaga stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah, BI memastikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi tetap berjalan melalui kebijakan makroprudensial dan penguatan sistem pembayaran digital.
Destry menjelaskan kebijakan makroprudensial diarahkan untuk memperkuat penyaluran kredit ke sejumlah sektor prioritas, seperti UMKM, pertanian, hilirisasi industri, dan sektor perumahan.
Selain itu, BI juga memberikan insentif likuiditas kepada perbankan hingga 5 persen dari giro wajib minimum (GWM) bagi bank yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas tersebut.
“Total itu sekitar Rp 424,7 triliun yang sudah kita kembalikan lagi kepada bank dengan tujuan bank ini bisa menyalurkan lagi kreditnya,” kata Destry.
Di sisi lain, Bank Indonesia terus memperluas digitalisasi sistem pembayaran melalui QRIS. Saat ini, jumlah pengguna QRIS telah mencapai sekitar 63 juta dengan total merchant berkisar 40 juta hingga 45 juta, yang mayoritas berasal dari pelaku UMKM.
Menurut Destry, digitalisasi transaksi membuka peluang pembiayaan yang lebih besar bagi UMKM karena rekam jejak transaksi digital dapat menjadi dasar penilaian kelayakan usaha oleh perbankan.
“Sekali saja mereka sudah bertransaksi lewat QRIS, mereka sudah punya data digital dan ini nanti tentu bersama-sama dengan bank bisa melihat kelayakan dari UMKM tersebut,” ujarnya.
Destry optimistis kombinasi kebijakan stabilitas ekonomi dan dukungan terhadap sektor riil dapat menjaga kepercayaan investor sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tren suku bunga tinggi global yang diperkirakan berlangsung lebih lama.