Jakarta – Masa depan kesejahteraan Indonesia dalam jangka panjang tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi, kekayaan sumber daya alam, maupun kontribusi perusahaan swasta. Keberhasilan pembangunan juga ditentukan oleh kemampuan negara dalam memberdayakan jutaan pelaku usaha akar rumput yang selama ini menjadi penggerak ekonomi masyarakat di tengah dinamika global dan perubahan ekonomi yang terus berlangsung.
Hal tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam The 2026 Asia Grassroots Forum yang diselenggarakan Amartha Financial bersama International Finance Corporation (IFC), Accion, dan Women’s World Banking di Jakarta.
Mengusung tema “Enabling Growth, Elevating Financial Health”, forum tahunan ini dihadiri lebih dari 500 delegasi dari berbagai sektor. Acara tersebut juga menghadirkan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), serta Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla.
Dalam paparannya, SBY menegaskan bahwa kepemimpinan memiliki peran penting dalam menjaga arah pembangunan dan ketahanan bangsa, terutama di tengah kondisi global yang semakin tidak menentu.
“Ketika guncangan ekonomi, geopolitik, maupun perubahan global terjadi, komunitas akar rumput sering kali menjadi kelompok yang paling cepat beradaptasi dan bangkit. Karena itu, pemberdayaan UMKM bukan sekadar agenda sosial, melainkan bagian penting dari strategi pembangunan yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi, memperluas partisipasi masyarakat, dan menjaga stabilitas sosial,” ujar SBY.
Menurut SBY, terdapat empat prinsip kepemimpinan yang perlu diterapkan untuk menjaga stabilitas sekaligus memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.
Prinsip pertama adalah tetap tenang di tengah ketidakpastian. Pemimpin, kata dia, harus mampu bersikap tenang, jujur, serta memberikan arah yang jelas kepada masyarakat karena rasa takut dan kepanikan dapat dengan cepat menyebar dan melemahkan institusi.
Prinsip kedua adalah menyeimbangkan pragmatisme dengan prinsip. Kemampuan beradaptasi terhadap perubahan harus tetap berpijak pada nilai-nilai perdamaian, keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab.
Prinsip ketiga ialah berpikir jangka panjang. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia, reformasi institusi, penguatan ketahanan iklim, hingga pengembangan inovasi memerlukan konsistensi dan keberanian untuk melampaui kepentingan jangka pendek.
Sementara prinsip keempat adalah memastikan pertumbuhan yang inklusif. SBY mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang hanya dinikmati sebagian kecil kelompok masyarakat berpotensi menimbulkan ketimpangan dan ketidakstabilan.
“Pembangunan harus mampu memberikan kesempatan yang setara dan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,”ujar SBY
Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan berkelanjutan membutuhkan perpaduan antara kepemimpinan yang mampu menciptakan arah dan stabilitas dengan masyarakat yang memiliki kapasitas untuk membangun peluang ekonomi.
Pada kesempatan yang sama, Jusuf Kalla menegaskan bahwa kemajuan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah. Peran masyarakat dalam menciptakan usaha, membuka lapangan kerja, dan menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian juga sangat menentukan.
“Karena itu, Indonesia membutuhkan lebih banyak pencipta lapangan kerja yang mampu menggerakkan ekonomi lokal melalui kreativitas, inovasi, dan keberanian dalam mengambil risiko,” ujar Jusuf Kalla.
Ia menambahkan bahwa kepercayaan merupakan modal penting yang harus dimiliki pelaku usaha agar dapat tumbuh dan bertahan dalam jangka panjang.
“Kita semua menyeimbangkan antara peran pemerintah yang adil dengan usaha-usaha swasta yang kreatif. Harus selalu bersama, di mana pun, negara apa pun harus begitu,” imbuhnya.
Pesan yang disampaikan kedua tokoh nasional tersebut sejalan dengan tujuan utama The 2026 Asia Grassroots Forum, yakni memperkuat kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan kesehatan finansial, produktivitas, dan ketahanan ekonomi masyarakat.