Jakarta – Tingginya kepadatan penduduk di DKI Jakarta masih menjadi tantangan besar dalam upaya pengendalian dengue. Dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 10,6 juta jiwa dan tingkat kepadatan sekitar 17.000 jiwa per kilometer persegi, potensi penyebaran penyakit yang ditularkan nyamuk Aedes aegypti tersebut tergolong tinggi.
Kepala Seksi Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Arif Syaiful Haq, mengatakan kondisi tersebut membuat Jakarta menjadi salah satu wilayah yang memiliki risiko tinggi terhadap penularan dengue.
“Jakarta memiliki sekitar 10,6 juta penduduk dengan kepadatan mencapai 17.000 jiwa per kilometer persegi. Kondisi ini membuat transmisi penyakit melalui nyamuk Aedes aegypti berlangsung lebih cepat,” ujarnya dalam diskusi pengembangan media untuk mewujudkan Indonesia Nol Kematian Akibat Dengue 2030 di Jakarta, Sabtu (13/6).
Meski demikian, Arif menilai pola penyebaran dengue di Jakarta relatif mudah diprediksi karena terjadi secara musiman dan berulang setiap tahun. Menurutnya, lonjakan kasus umumnya terjadi pada periode Maret hingga Mei sehingga langkah pencegahan seharusnya dapat dilakukan lebih awal.
“Kasus dengue di Jakarta hampir selalu meningkat pada bulan Maret, April, dan Mei. Karena polanya berulang, seharusnya upaya antisipasi dapat dilakukan lebih awal,” katanya.
Berdasarkan hasil analisis epidemiologi, kelompok usia sekolah antara 5 hingga 18 tahun menjadi kelompok yang paling banyak terpapar dengue. Selain itu, angka kasus juga cukup tinggi ditemukan pada kelompok usia produktif berusia 19 hingga 40 tahun.
Arif menjelaskan tingginya kasus pada usia produktif diduga berkaitan dengan aktivitas dan mobilitas yang tinggi, terutama di lingkungan kerja. Karena itu, tempat kerja dan institusi pendidikan menjadi fokus penting dalam upaya pengendalian dengue.
“Kita memiliki tujuh tatanan prioritas dalam pengendalian dengue. Tempat kerja dan institusi pendidikan menjadi area penting karena sering kali luput dari pemeriksaan jentik secara rutin,” ujarnya.
Surveilans Terintegrasi dan Teknologi Prediksi Iklim
Untuk memperkuat penanganan dengue, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membangun sistem surveilans yang terhubung dengan 189 rumah sakit. Melalui sistem tersebut, setiap kasus dengue yang terdiagnosis akan langsung dilaporkan untuk ditindaklanjuti oleh fasilitas kesehatan di wilayah terkait.
Setelah laporan diterima, Puskesmas akan melakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE) guna mengidentifikasi potensi penularan dan menentukan langkah intervensi yang diperlukan.
“Begitu ada laporan kasus, Puskesmas akan turun ke lapangan untuk melakukan investigasi dan intervensi sesuai kebutuhan,” ungkap Arif.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga memanfaatkan sistem prediksi berbasis iklim bernama DBD KLIM yang dikembangkan bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Sistem ini digunakan untuk memprediksi potensi peningkatan kasus dengue hingga tiga bulan ke depan berdasarkan kondisi kelembapan dan faktor cuaca lainnya.
Kampung Bebas Jentik dan Wolbachia Jadi Strategi Unggulan
Dalam upaya pengendalian vektor, Dinas Kesehatan DKI Jakarta terus memperkuat Program Kampung Bebas Jentik (KBJ) yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk.
Menurut Arif, Kecamatan Cilandak menjadi salah satu wilayah yang berhasil menerapkan program tersebut secara konsisten sehingga mampu menjaga angka Incidence Rate (IR) dengue tetap rendah.
Selain KBJ, Jakarta juga mengembangkan inovasi pengendalian dengue melalui pelepasan nyamuk ber-Wolbachia. Program percontohan telah dilaksanakan di Kecamatan Kembangan dan direncanakan diperluas ke Kecamatan Cengkareng.
Langkah ini diharapkan mampu menekan angka kasus berat dan kebutuhan rawat inap akibat dengue di masa mendatang.
Pentingnya Mengenali Gejala dan Tanda Bahaya
Arif menjelaskan bahwa dengue termasuk penyakit yang dapat sembuh dengan sendirinya atau self-limiting disease. Namun, penanganan yang tepat tetap menjadi faktor penting untuk mencegah komplikasi yang berisiko fatal.
“Dengue pada dasarnya bisa sembuh sendiri. Yang menjadi kunci adalah memastikan kecukupan cairan untuk mengatasi kebocoran plasma yang dapat terjadi pada fase kritis,” jelasnya.
Karena itu, masyarakat maupun tenaga kesehatan perlu memahami pola perjalanan penyakit dengue, termasuk mengenali gejala khas seperti demam pelana kuda dan berbagai tanda bahaya (warning signs) agar pasien dapat segera memperoleh penanganan medis.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta hingga 8 Juni 2026, angka Incidence Rate (IR) dengue tercatat sebesar 49,96 kasus per 100.000 penduduk dengan Case Fatality Rate (CFR) sebesar 0,07 persen.
Sepanjang Januari hingga Mei 2026, tercatat sebanyak 5.468 kasus dengue dengan empat kasus kematian yang berasal dari Kecamatan Tebet, Kemayoran, Tanjung Priok, dan Pulogadung.
Arif menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian dengue tidak dapat hanya mengandalkan peran pemerintah. Keterlibatan masyarakat melalui gerakan pemberantasan sarang nyamuk menjadi faktor yang sangat menentukan.
“Upaya yang paling cost-effective tetap melalui Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus dan gerakan Satu Rumah Satu Jumantik. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa keterlibatan aktif masyarakat,” tegasnya.