Jakarta – Laju inflasi Indonesia pada Juni 2026 masih berada dalam kisaran target yang ditetapkan Bank Indonesia (BI). Meski demikian, sejumlah ekonom menilai angka tersebut belum sepenuhnya menggambarkan tekanan biaya hidup yang dirasakan masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,44 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) dan 3,34 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Sementara inflasi tahun kalender mencapai 1,79 persen dan inflasi inti berada di level 2,76 persen secara tahunan. Seluruh indikator tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi Bank Indonesia.
Ekonom sekaligus pakar kebijakan publik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai stabilnya angka inflasi secara statistik tidak selalu sejalan dengan kondisi yang dihadapi masyarakat sehari-hari.
“Apa gunanya inflasi disebut terkendali jika keluarga kelas menengah tetap harus menghitung ulang bensin, ongkos perjalanan, tiket pesawat, biaya sekolah, cicilan, dan belanja bulanan pada saat yang sama?” ujar Achmad dikutip dari laman berita satu, Kamis (2/7).
Menurut Achmad, angka inflasi nasional hanya menunjukkan kondisi rata-rata sehingga belum mampu menggambarkan tekanan yang dialami kelompok berpendapatan tetap, terutama kelas menengah bawah. Kelompok ini dinilai berada dalam posisi sulit karena tidak lagi menjadi penerima bantuan sosial, tetapi juga belum memiliki ketahanan finansial yang cukup.
Salah satu penyumbang utama inflasi pada Juni 2026 berasal dari sektor transportasi. Berdasarkan data BPS, kelompok transportasi mengalami inflasi sebesar 2,29 persen secara bulanan dengan kontribusi 0,28 poin persentase terhadap inflasi Juni.
Kenaikan tersebut dipicu oleh meningkatnya harga bahan bakar minyak (BBM) yang memberikan andil sebesar 0,21 poin persentase, disusul tarif angkutan udara sebesar 0,05 poin persentase, serta kenaikan harga pelumas atau oli mesin sebesar 0,01 poin persentase. Secara tahunan, inflasi sektor transportasi tercatat mencapai 4,57 persen dengan kontribusi 0,55 poin persentase terhadap inflasi nasional.
Achmad menegaskan bahwa kenaikan biaya transportasi memiliki dampak yang jauh lebih luas dibanding sekadar meningkatnya ongkos perjalanan.
“Bensin adalah biaya bekerja. Ongkos perjalanan adalah biaya produktivitas. Tiket pesawat di negara kepulauan bukan selalu urusan liburan, melainkan juga biaya pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan keluarga,” tegasnya.
Ia menjelaskan, kenaikan biaya transportasi akan berdampak berantai terhadap berbagai sektor melalui meningkatnya biaya distribusi UMKM, ongkos mobilitas pekerja, hingga harga barang dan jasa. Akibatnya, daya beli masyarakat semakin tertekan meskipun pendapatan tidak mengalami peningkatan.
Achmad juga menyoroti menyusutnya jumlah kelas menengah di Indonesia. Mengacu pada laporan Mandiri Institute, jumlah kelas menengah turun dari 47,9 juta orang pada 2024 menjadi 46,7 juta orang pada 2025. Proporsinya terhadap total penduduk juga menurun dari 17,1 persen menjadi 16,6 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan semakin banyak rumah tangga yang rentan mengalami penurunan tingkat kesejahteraan ketika dihadapkan pada kenaikan biaya hidup, kehilangan pekerjaan, meningkatnya biaya pendidikan, cicilan, maupun pengeluaran kesehatan.
Ia menilai inflasi yang masih berada dalam target Bank Indonesia tidak seharusnya menjadi satu-satunya indikator keberhasilan pengendalian ekonomi. Pemerintah perlu merespons tekanan biaya hidup melalui kebijakan fiskal, penguatan sektor riil, serta tata kelola harga yang lebih efektif.
Achmad mendorong pemerintah meningkatkan transparansi dalam penetapan harga BBM nonsubsidi, memastikan penurunan harga energi global diteruskan kepada masyarakat secara adil, serta mengevaluasi struktur biaya tiket pesawat, termasuk harga avtur, biaya bandara, dan tingkat persaingan antarmaskapai maupun antarrute.
Selain itu, ia menilai penguatan transportasi publik harus dipandang sebagai instrumen menjaga daya beli masyarakat, bukan sekadar proyek pembangunan infrastruktur.
Ia juga mengusulkan berbagai kebijakan untuk memperkuat perlindungan bagi kelompok kelas menengah bawah, seperti pemberian insentif transportasi bagi pekerja, pengurangan biaya pendidikan yang lebih tepat sasaran, kredit pendidikan berbunga rendah, perluasan jaminan kehilangan pekerjaan, hingga peningkatan kualitas layanan kesehatan.
Di sisi lain, DPR didorong untuk meminta pemerintah menyajikan analisis dampak distribusi dari setiap kebijakan terkait harga, tarif, energi, dan transportasi agar pengaruhnya terhadap berbagai kelompok masyarakat dapat diukur secara lebih komprehensif.
“Negara boleh menyebut inflasi masih terkendali. Namun, negara tidak boleh puas ketika kelas menengah makin sulit bernapas. Jika inflasi stabil tetapi dompet rakyat terus tertekan, maka yang bermasalah bukan hanya harga, melainkan arah kebijakan publik,” pungkas Achmad.