Merauke – Di tengah munculnya sorotan terhadap program cetak sawah yang kerap dikaitkan dengan isu pemaksaan, seorang petani sekaligus tokoh masyarakat di Kampung Urumb, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, justru meminta pemerintah memperluas program tersebut.
Permintaan itu disampaikan langsung kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau kawasan cetak sawah dan mengikuti kegiatan Tanam Padi Bersama di Kampung Waninggap Kai, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Sabtu (4/7).
Petani bernama Yohanis Yandi mengaku telah merasakan manfaat dari program cetak sawah yang dijalankan pemerintah. Karena itu, ia mengusulkan agar luas lahan yang dikembangkan ditambah hingga 2.000 hektare.
“Saya juga sudah lakukan. Saya ada masih mau tambah lagi 2.000 hektare lagi, Pak,” kata Yohanis.
Permintaan tersebut langsung mendapat respons dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dengan nada bercanda, Amran menyatakan siap memenuhi usulan itu, namun disertai satu syarat.
“Aku tambah, tetapi dengan catatan kalau ada yang marah-marah di media sosial, langsung Bapak yang bicara,” ujar Amran.
Amran: Program Cetak Sawah Berasal dari Aspirasi Masyarakat
Amran mengatakan hingga kini masih ada anggapan di media sosial yang menyebut program cetak sawah dilakukan secara paksa kepada masyarakat. Namun, menurutnya, kondisi di lapangan justru menunjukkan hal yang berbeda.
Ia menilai masyarakat di Merauke secara sukarela meminta perluasan lahan pertanian karena telah merasakan manfaat program tersebut.
Menanggapi pernyataan Menteri Pertanian, Yohanis menegaskan dirinya siap memberikan penjelasan kepada siapa pun yang mempertanyakan pelaksanaan program cetak sawah di Papua Selatan.
“Jadi kalau ada yang mau bicara, datang di rumah saya. Saya 24 jam di rumah,” ujarnya.
Amran kembali menegaskan bahwa pengembangan kawasan pertanian di Papua Selatan dilakukan berdasarkan kebutuhan dan permintaan masyarakat, bukan karena adanya paksaan dari pemerintah.
“Saudara kita di Papua Selatan ini yang meminta bantuan cetak sawah. Bukan program dipaksakan. Kenapa? Karena kita memberdayakan masyarakat. Sawah yang dicetak ini milik rakyat semua, milik bapak-bapak semua,” tegasnya.
Pemerintah Bangun Lahan hingga Jamin Serapan Gabah
Menurut Amran, pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam pengembangan kawasan pertanian melalui pembangunan lahan sawah, penyediaan alat dan sarana produksi, hingga menjamin hasil panen petani diserap Perum Bulog.
Gabah kering panen (GKP) yang dihasilkan petani akan dibeli sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP), yakni Rp6.500 per kilogram.
Dengan produktivitas rata-rata mencapai lima ton per hektare, petani berpeluang memperoleh pendapatan sekitar Rp32,5 juta setiap hektare dalam satu musim panen. Di Merauke sendiri, banyak petani mengelola lahan dalam skala puluhan hingga ratusan hektare sehingga potensi nilai ekonominya terus meningkat.
Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Merauke dan Kementerian Pertanian, program cetak sawah serta optimalisasi lahan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan produksi pertanian.
Sepanjang 2025, produksi mencapai 439.412 ton gabah kering panen (GKP) atau setara 206.991 ton beras dengan nilai ekonomi sekitar Rp1,345 triliun.
Sementara hingga Mei 2026, dari luas panen 40.197 hektare, produksi telah mencapai 217.498 ton GKP atau setara 102.456 ton beras. Nilai ekonomi yang dihasilkan diperkirakan mencapai sekitar Rp665,96 miliar.
Amran optimistis produktivitas pertanian di Merauke akan terus meningkat. Menurutnya, pada 2026 produksi diproyeksikan melonjak hingga 300 persen dibandingkan 2023, didorong oleh perluasan lahan pertanian, penerapan mekanisasi modern, serta peningkatan indeks pertanaman.