Jakarta – Presiden ke-5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyoroti kebijakan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan saat memimpin upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (17/8).
Dalam pidatonya, Megawati secara khusus membahas keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Ia mengaku prihatin karena program jaminan kesehatan tersebut dinilainya mulai mengalami perubahan atau penyesuaian oleh pihak tertentu.
Megawati meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak mengganggu keberlangsungan program jaminan sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat.
“Lah bayangkan sekarang, saya loh yang bikin BPJS. Tetapi sekarang mulai diotak-atik sepertinya, kenapa? Padahal saya bikin itu buat rakyat banyak, rakyat jelata yang kalau sakit itu tidak mudah mencari uang,” seru Megawati dalam pidatonya.
Ia juga mendorong pemerintah meningkatkan dukungan anggaran untuk BPJS Kesehatan. Menurutnya, tambahan anggaran diperlukan agar manfaat program tersebut dapat terus dirasakan masyarakat secara luas.
“Tolong dengarkan ya Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan dan lain sebagainya. Tolonglah BPJS itu tetap ada dan ditambahlah uangnya bagi rakyat banyak,” sambungnya.
Berawal dari Keprihatinan terhadap Warga Miskin
Megawati kemudian menceritakan alasan yang melatarbelakangi gagasannya mengenai sistem jaminan kesehatan saat masih menjabat sebagai presiden.
Ia mengatakan, pembentukan BPJS Kesehatan tidak terlepas dari keprihatinannya terhadap masyarakat berpenghasilan rendah yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan. Kondisi tersebut, menurut dia, terlihat di berbagai fasilitas kesehatan, mulai dari klinik, puskesmas hingga rumah sakit.
Megawati mengenang pertemuannya dengan seorang ibu di rumah sakit yang tengah menangis karena tidak mampu membayar biaya pengobatan anaknya. Ketika itu, sang ibu harus menunggu suaminya mencari uang untuk memenuhi biaya perawatan.
Pengalaman tersebut membuat Megawati semakin terdorong memperjuangkan sistem jaminan kesehatan yang dapat membantu masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah.
“Saya enggak nyari nama, itu memang saya yang buat karena hati nurani saya sedih melihat rakyat menjual ini menjual itu (untuk berobat),” tandas Megawati.
Menurut Megawati, pengalaman tersebut turut membentuk pandangannya mengenai kewajiban negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Ia menilai pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan dasar, terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan.
Megawati menegaskan, akses terhadap layanan kesehatan merupakan bagian dari hak dasar masyarakat yang harus dijamin negara. Menurut dia, pemenuhan hak tersebut menjadi salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat.