katafoto, Jakarta – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menonaktifkan lima pejabat struktural Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat, setelah Ombudsman RI menemukan sejumlah fasilitas yang menjadi sorotan dalam inspeksi mendadak (sidak).
Salah satu pejabat yang dinonaktifkan adalah Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong Wisnu Hani Putranto. Seiring dengan pemeriksaan terhadap jajaran Lapas Cibinong, data harta kekayaan Wisnu yang tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik 2025 turut menjadi perhatian.
Dalam laporan yang disampaikan pada 28 Januari 2026 tersebut, Wisnu tercatat memiliki total harta kekayaan Rp3.189.411.335 atau sekitar Rp3,19 miliar.
LHKPN tersebut berstatus verifikasi administratif lengkap. Saat laporan disampaikan, Wisnu tercatat menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.
Lima Pejabat Lapas Cibinong Dinonaktifkan
Inspektur Jenderal Kemenimipas Rudi Setiawan sebelumnya menjelaskan alasan penonaktifan lima pejabat struktural Lapas Cibinong. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan karena kelima pejabat diduga memiliki tanggung jawab terkait kondisi yang ditemukan Ombudsman.
“Kami menonaktifkan lima pejabat struktural yang diduga bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman,” kata Rudi dalam konferensi pers di Lapas IIA Cibinong, Jawa Barat, Sabtu (26/9).
Kelima pejabat tersebut berasal dari sejumlah posisi penting di Lapas Cibinong. Mereka yakni Kalapas, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum yang menangani barang milik negara.
“Yang pertama adalah kami menonaktifkan kalapas, kedua kepala kesatuan pengamanan lembaga pemasyarakatan, kepala seksi pembinaan narapidana dan anak didik, kepala seksi keamanan dan ketertiban, dan yang terakhir adalah kepala urusan umum yang membidangi barang-barang milik negara,” lanjutnya.
Rudi mengatakan penonaktifan tersebut merupakan langkah awal. Selanjutnya, kelima pejabat akan menjalani pemeriksaan untuk mendalami dugaan pelanggaran yang ditemukan di lingkungan Lapas Cibinong.
Tanah dan Bangunan Jadi Aset Terbesar
Berdasarkan LHKPN periodik 2025, sebagian besar harta kekayaan Wisnu berasal dari aset tanah dan bangunan.
Total nilai tanah dan bangunan yang dilaporkan mencapai sekitar Rp2,73 miliar. Aset tersebut terdiri atas lima bidang tanah dan bangunan yang berada di Kota Semarang, Jakarta Selatan, dan Kota Depok.
Dua aset dengan nilai terbesar berada di Jakarta Selatan. Pertama, tanah seluas 183 meter persegi dengan bangunan seluas 100 meter persegi yang dilaporkan senilai Rp1,02 miliar.
Aset kedua berupa tanah seluas 180 meter persegi dengan bangunan 100 meter persegi. Nilai yang dilaporkan mencapai Rp1 miliar.
Selain itu, terdapat tanah seluas 63 meter persegi dengan bangunan 45 meter persegi di Jakarta Selatan. Aset tersebut tercatat senilai Rp408,38 juta.
Dua aset lainnya masing-masing berada di Kota Semarang dan Kota Depok. Nilainya tercatat Rp250 juta dan Rp55 juta.
Punya Dua Kendaraan
Selain properti, Wisnu juga melaporkan kepemilikan alat transportasi dan mesin senilai Rp380 juta.
Aset tersebut terdiri atas dua kendaraan. Pertama, mobil Jeep SUV tahun 1995 yang dilaporkan senilai Rp30 juta. Kedua, Toyota Hilux tahun 2023 dengan nilai Rp350 juta.
Wisnu juga mencantumkan harta bergerak lainnya senilai Rp25 juta serta kas dan setara kas sebesar Rp55,13 juta.
Dalam LHKPN tersebut tidak tercatat kepemilikan surat berharga maupun harta lainnya. Wisnu juga tidak melaporkan adanya utang.
Dengan demikian, total harta kekayaan yang tercatat dalam LHKPN periodik 2025 tetap sebesar Rp3.189.411.335.
Perjalanan Karier Wisnu Hani Putranto
Wisnu Hani Putranto merupakan pejabat eselon III di lingkungan Kemenimipas. Ia lahir pada 3 Oktober 1984 dan mulai berkarier di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sejak 2002.
Ia memiliki latar belakang pendidikan di bidang pemasyarakatan setelah menempuh pendidikan di Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP), yang kini menjadi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip).
Pendidikannya kemudian dilanjutkan hingga memperoleh gelar sarjana hukum dan magister sains.
Sebelum memimpin Lapas Kelas IIA Cibinong, Wisnu menjalani sejumlah penugasan di bidang pemasyarakatan, salah satunya di Lapas Kelas IIB Cilacap, Jawa Tengah.
Wisnu mulai menjabat sebagai Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong pada Oktober 2023. Ia menggantikan Usman Madjid.
Pernah Mendapat Sejumlah Penghargaan
Sebelum dinonaktifkan dari jabatannya, Wisnu dan Lapas Cibinong tercatat menerima sejumlah penghargaan.
Pada April 2025, Lapas Cibinong memperoleh penghargaan dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Penghargaan tersebut diberikan atas kontribusi Lapas Cibinong dalam program pembinaan warga binaan.
Kemudian pada Agustus 2025, Wisnu menerima Lencana Panca Warsa I dari Kwartir Cabang Kabupaten Bogor. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dalam mendukung kegiatan kepramukaan dan pembinaan pemuda di lingkungan lapas.
Lapas Cibinong kembali menerima penghargaan pada Februari 2026 dari Polri. Penghargaan itu berkaitan dengan sinergi Lapas Cibinong dalam membantu pengungkapan jaringan peredaran narkoba.
Rangkaian penghargaan tersebut tercatat dalam perjalanan karier Wisnu sebelum dirinya dinonaktifkan bersama empat pejabat struktural lainnya.
Penonaktifan dilakukan setelah Ombudsman menemukan sejumlah persoalan dalam sidak di Lapas Cibinong. Proses pemeriksaan terhadap para pejabat yang dinonaktifkan masih menjadi bagian dari tindak lanjut atas temuan tersebut.