katafoto, Jakarta – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendorong hadirnya fatwa mengenai aset kripto syariah sebagai landasan bagi masyarakat Muslim dalam memanfaatkan instrumen keuangan digital. Kejelasan aturan berdasarkan prinsip syariah dinilai penting untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi maupun menggunakan aset digital.
Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Farid Azhar Nasution, menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kripto Syariah yang digelar melalui kerja sama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dengan LPS di Jakarta Rabu (18/11).
Farid mengatakan, perkembangan teknologi keuangan telah memperluas ekosistem ekonomi digital. Aktivitas keuangan saat ini tidak lagi hanya bertumpu pada layanan perbankan konvensional, tetapi juga melibatkan berbagai instrumen digital, termasuk aset kripto.
Instrumen tersebut hadir dalam beragam bentuk, mulai dari Bitcoin, stablecoin, hingga tokenisasi aset yang semakin berkembang dan memiliki keterkaitan dengan aktivitas industri keuangan.
“Kalau dari kami kan, kita harus sadar bahwa populasi kita ini 80 persen adalah muslim. Jadi kalau memang nanti aset keuangan digital semacam kripto ini menjadi salah satu entah itu mungkin investasi, entah itu aset digital, atau mungkin nanti sebagai alat transaksi, pengguna yang merasa muslim itu ya merasa nyaman menggunakannya,” ujar Farid.
Menurutnya, keberadaan panduan syariah dapat membantu masyarakat memahami penggunaan aset kripto berdasarkan prinsip keagamaan. Hal ini menjadi relevan mengingat besarnya populasi Muslim di Indonesia yang berpotensi menjadi pengguna instrumen keuangan digital.
LPS Ingatkan Risiko Kripto terhadap Stabilitas Perbankan
Meski mendukung perkembangan inovasi keuangan digital, LPS mengingatkan pentingnya pengelolaan risiko agar pertumbuhan industri tersebut tidak menimbulkan gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan.
Farid menjelaskan, potensi risiko di sektor keuangan modern tidak hanya berasal dari persoalan internal perbankan. Keterhubungan antara berbagai sektor industri keuangan juga dapat menjadi sumber kerentanan baru.
Kondisi tersebut dikenal sebagai risiko beyond the bank, yakni risiko yang berasal dari luar sektor perbankan, seperti pasar modal, industri asuransi, hingga ekosistem aset digital.
Menurut Farid, keterkaitan antarsektor tersebut berpotensi menimbulkan efek rambatan atau spillover effect apabila salah satu industri mengalami permasalahan.
Sebagai contoh, kegagalan pada salah satu lini bisnis di luar perbankan dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kondisi industri keuangan secara keseluruhan. Situasi tersebut bahkan berpotensi memicu kepanikan nasabah dan penarikan dana secara besar-besaran atau bank run, meskipun bank yang bersangkutan sebenarnya berada dalam kondisi sehat.
“Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga perkembangan teknologi dan produk-produk ini secara baik, supaya tidak mengeluarkan risiko kepada perbankan yang kita jamin,” jelasnya.
Fatwa Kripto Syariah Diharapkan Perkuat Ekosistem Keuangan
Melalui FGD bersama DSN MUI, LPS berharap pembahasan kajian dan penyusunan draf fatwa kripto syariah dapat memberikan kejelasan bagi masyarakat mengenai penggunaan instrumen aset digital berdasarkan prinsip syariah.
Kehadiran panduan tersebut diharapkan tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat Muslim dalam bertransaksi dan berinvestasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem keuangan digital yang lebih terarah.
Di sisi lain, penguatan tata kelola dan mitigasi risiko tetap diperlukan agar inovasi teknologi finansial tidak menimbulkan kerentanan baru bagi industri keuangan nasional.
Dengan demikian, pengembangan aset kripto syariah diharapkan dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga kepercayaan masyarakat serta stabilitas sistem keuangan Indonesia.

