Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa opsi terkait tenaga pengajar di Sekolah Rakyat. Opsi tersebut mencakup guru yang ditugaskan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) serta guru yang telah memiliki sertifikasi pendidikan profesi.
“Kami masih memfinalisasi dua opsi ini,” ujar Gus Ipul di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/3). Ia menjelaskan bahwa proses perencanaan perekrutan guru serta penyusunan kurikulum Sekolah Rakyat saat ini telah mencapai tahap akhir, dengan Satgas yang diketuai oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen).
“Kurikulumnya sudah cukup matang dan dipimpin langsung oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” tambahnya. Ia juga memastikan bahwa pengelolaan Sekolah Rakyat tidak akan menimbulkan kesenjangan dengan sekolah lainnya, mengingat program ini melibatkan kerja sama lintas kementerian.
“Pelaksanaannya melibatkan Kementerian Pendidikan Tinggi serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini adalah sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan sistem kerja sama antar kementerian,” jelasnya.
Saat ini, sebanyak 53 Sekolah Rakyat telah siap beroperasi untuk tahun ajaran 2025-2026. Sementara itu, sebanyak 82 Sekolah Rakyat lainnya masih dalam tahap asesmen terkait kondisi bangunan dan lahan. Pemerintah daerah juga telah mengusulkan sekitar 200 titik lokasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
“Saat ini, ada 82 sekolah yang sedang dalam proses asesmen oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU),” lanjutnya.
Dalam pembangunan Sekolah Rakyat, pemerintah tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga melibatkan sektor swasta untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana.
“PU yang akan membangun infrastruktur sekolah, bukan Kementerian Sosial,” tegas Gus Ipul.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah masih menghitung estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk operasional Sekolah Rakyat. Perhitungan ini nantinya akan disesuaikan dengan biaya per siswa di setiap jenjang pendidikan.
“Biaya per siswa sedang dihitung dan akan kami sampaikan nanti,” jelasnya.
Lebih lanjut, Gus Ipul menyebut bahwa setiap daerah akan memiliki indeks anggaran yang berbeda, menyesuaikan dengan jenjang pendidikan yang tersedia.
“Biaya operasional untuk SMA, SMP, dan SD tentu berbeda, karena masing-masing daerah memiliki indeks kebutuhan yang beragam,” pungkasnya.