Jakarta – Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat transisi energi yang adil dan berkelanjutan melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP). Inisiatif ini pertama kali diperkenalkan dalam KTT G20 di Bali pada tahun 2022 sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia, International Partners Group (IPG), dan Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). Melalui kemitraan ini, Indonesia mendapat dukungan internasional dalam mewujudkan energi bersih.
Dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Senin (24/3), pemerintah bersama para mitra internasional membahas strategi percepatan implementasi JETP guna mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.
“Indonesia telah menetapkan target pengurangan emisi sebesar 31,89 persen secara mandiri dan hingga 43% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau yang terdiri dari empat kelompok kerja: energi hijau, industri hijau, kemitraan dan investasi hijau, serta pengembangan sosial, ekonomi, dan sumber daya manusia,” ujar Airlangga.
Dukungan Pendanaan untuk Proyek Transisi Energi
Sebagai bagian dari implementasi JETP, sebanyak 54 proyek transisi energi telah memperoleh pendanaan internasional dengan total komitmen senilai USD1,1 miliar. Dari total tersebut:
- 9 proyek menerima pendanaan dalam bentuk pinjaman atau ekuitas
- 45 proyek lainnya mendapatkan hibah sebesar USD233 juta
- Multilateral Development Banks (MDB) Guarantee turut memberikan jaminan sebesar USD1 miliar untuk mempercepat proyek-proyek energi bersih
Proyek-proyek yang termasuk dalam inisiatif ini mencakup pengembangan energi terbarukan, efisiensi energi, elektrifikasi sektor utama, serta dekarbonisasi industri dan infrastruktur.
“Beberapa proyek yang sedang dalam tahap pengembangan antara lain Muara Laboh di Sumatera Barat, yang diharapkan beroperasi pada 2027 sebagai proyek energi panas bumi. Ada juga proyek photovoltaic di Saguling, serta program dekarbonisasi Cirebon Power. Selain itu, proyek waste to energy di Legok Nangka, Jawa Barat, juga masuk dalam pipeline JETP,” jelas Airlangga.
Strategi Percepatan Transisi Energi
Dalam rapat koordinasi tersebut, pemerintah dan mitra internasional turut membahas berbagai langkah untuk mempercepat implementasi transisi energi, di antaranya:
- Revisi Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) untuk memastikan kebijakan investasi lebih adaptif
- Percepatan pencairan dan optimalisasi skema pendanaan bagi proyek transisi energi
- Penguatan transparansi dan akuntabilitas melalui sistem monitoring dan evaluasi digital
Selain itu, pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor guna memastikan transisi energi berjalan efektif, inklusif, dan kompetitif. Kerja sama erat dengan sektor swasta dan mitra internasional juga diperlukan dalam mempercepat adopsi teknologi rendah karbon dan mengoptimalkan pendanaan hijau.
“Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan kementerian terkait, mendorong percepatan pencairan pendanaan, serta melakukan pemantauan berbasis digital yang bisa diakses oleh para pemangku kepentingan. Evaluasi dan koordinasi akan dilakukan secara berkala,” tutup Airlangga.
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan mitra internasional, Indonesia optimistis dapat mencapai transisi energi yang berkelanjutan serta berkontribusi dalam mengurangi emisi global.