Dalam APBN 2027 tersebut, pemerintah dan DPR menetapkan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen. Sementara itu, defisit anggaran dijaga pada level 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Pengesahan berlangsung dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (29/9). Seluruh fraksi di DPR menyatakan persetujuannya terhadap pengesahan RUU APBN 2027.

“Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Ketua DPR RI Puan Maharani yang disambut seruan ‘setuju’ secara serentak oleh seluruh peserta sidang.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan, target pertumbuhan ekonomi 6 persen diperlukan untuk memperbesar kapasitas perekonomian nasional. Pertumbuhan tersebut diharapkan turut memberikan dampak terhadap aktivitas konsumsi dan produksi masyarakat.

“Target 6% ini dibutuhkan sebagai jembatan untuk memperbesar kue ekonomi kita,” ujar Said di hadapan peserta rapat paripurna.

Belanja Negara Rp4.106 Triliun

Dalam APBN 2027, total belanja negara ditetapkan mencapai Rp4.106,26 triliun. Sementara itu, pendapatan negara dipatok sebesar Rp3.435,10 triliun.

Dengan postur tersebut, pemerintah dan DPR menetapkan defisit anggaran sebesar Rp671,16 triliun atau setara 2,4 persen terhadap PDB. Untuk menopang APBN 2027, sejumlah asumsi dasar ekonomi makro juga telah disepakati, yakni:

• Pertumbuhan ekonomi: 6 persen
• Inflasi: 2,5 persen
• Nilai tukar: Rp17.500 per dolar AS
• Suku bunga SBN 10 tahun: 6,9 persen
• Harga minyak mentah Indonesia (ICP): US$75 per barel
• Lifting minyak: 612.500 barel per hari
• Lifting gas: 954.000 barel setara minyak per hari

Said mengatakan, peningkatan belanja negara akan diikuti dengan optimalisasi penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Langkah tersebut dilakukan agar pembiayaan negara tidak semakin bergantung pada utang.

“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat diukur, baik dari sisi output maupun outcome di berbagai sektor,” tegasnya.

APBN 2027 Bidik Penurunan Kemiskinan

Selain mengejar pertumbuhan ekonomi, APBN 2027 juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan berada pada kisaran 6 persen hingga 6,5 persen. Kemiskinan ekstrem ditargetkan mendekati 0 persen hingga 0,5 persen.

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka dipatok di rentang 4,3 persen sampai 4,87 persen.

Melalui kebijakan anggaran tersebut, pemerintah juga memproyeksikan terciptanya 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru.

Subsidi LPG 3 Kg Dibuat Lebih Tepat Sasaran

Di sektor energi, pemerintah tetap mengalokasikan subsidi. Namun, penyalurannya akan disertai dengan pembenahan data penerima manfaat. Said menegaskan, penyesuaian alokasi subsidi, termasuk subsidi LPG 3 kilogram, tidak dimaksudkan untuk mengurangi hak masyarakat miskin.

“Penurunan angka subsidi terjadi karena adanya pembenahan data penerima agar lebih tepat sasaran dan mengefisienkan anggaran negara,” terang Said.

Rp23 Triliun untuk Gaji dan Honor PPPK Daerah

APBN 2027 juga memberikan perhatian terhadap pembiayaan pegawai pemerintah daerah.

Pemerintah dan DPR mengalokasikan anggaran Rp23 triliun untuk menanggung gaji serta honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan pemerintah daerah. Anggaran tersebut terutama ditujukan bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.

Selain itu, penerapan mandatory spending yang mengatur batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dan minimal belanja infrastruktur 40 persen resmi ditunda.

Kebijakan tersebut diharapkan memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran.

Pemerintah juga akan mendorong percepatan penyelesaian kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH). Upaya itu dilakukan melalui operator investasi pemerintah untuk mendukung pembangunan infrastruktur di daerah tanpa semakin membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Artikel APBN 2027 Disahkan, Rp4.106 Triliun Siap Digelontorkan untuk Belanja Negara pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Bank Dunia sebelumnya menyebut sekitar 64,2 persen penduduk Indonesia berada di bawah standar kemiskinan yang digunakan dalam pengukuran internasional. Sementara itu, BPS mencatat tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen.

Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Wisnu Nugroho, PhD., menjelaskan perbedaan tersebut terjadi karena kedua lembaga menggunakan garis kemiskinan yang berbeda.

Menurut Wisnu, Bank Dunia menggunakan standar kemiskinan untuk membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat di negara-negara yang berada dalam kelompok pendapatan yang sama.

Indonesia sendiri telah masuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas atau Upper Middle-Income Country(UMIC) sejak 2003.

“Angka 64,2% diambil dari proporsi penduduk yang pengeluarannya di bawah 8.3 dollar per hari yang digunakan sebagai garis kemiskinan standar negara berpendapatan menengah atas,” jelasnya dikutip dari laman ugm, Jumat (11/9).

Namun, Wisnu meminta angka tersebut tidak dibaca secara sederhana sebagai gambaran bahwa 64,2 persen penduduk Indonesia hidup dalam kondisi miskin.

Menurut dia, negara-negara yang masuk kelompok berpendapatan menengah atas memiliki rentang pendapatan yang cukup lebar. Indonesia termasuk negara yang relatif lebih awal masuk kategori tersebut dengan pendapatan per kapita sekitar 4.800 dolar AS.

Di sisi lain, negara dengan pendapatan per kapita tertinggi dalam kelompok UMIC mencapai sekitar 14.000 dolar AS.

“Sehingga sulit sekali apabila kita katakan ini adalah perbandingan yang sama,” ungkapnya.

Banyak Kelompok Masyarakat Masih Rentan

Wisnu mengatakan, hal yang lebih penting dari angka 64,2 persen adalah memahami pesan di balik perbedaan garis kemiskinan internasional dan nasional.

Berdasarkan standar nasional, BPS mencatat tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen. Namun, ketika menggunakan garis kemiskinan yang lebih tinggi, jumlah penduduk yang berada di bawah standar tersebut meningkat cukup besar.

Kondisi ini menunjukkan adanya kelompok masyarakat yang secara statistik sudah berada di atas garis kemiskinan nasional, tetapi belum sepenuhnya memiliki kondisi ekonomi yang aman.

Kelompok tersebut masih rentan kembali jatuh miskin ketika mengalami guncangan ekonomi, seperti kehilangan pekerjaan, kenaikan harga kebutuhan, atau penurunan pendapatan.

“Satu hal yang penting untuk diambil hikmahnya atau apa yang bisa kita pelajari yaitu bukan angkanya saja, tapi pesannya,” tuturnya.

Menurut Wisnu, distribusi pendapatan di Indonesia masih memperlihatkan banyak masyarakat berada di kelompok rentan dan kelas menengah aspiratif. Karena itu, perubahan standar garis kemiskinan dapat membuat jumlah masyarakat yang masuk kategori miskin meningkat cukup signifikan.

“Ini soal jumlah pendudukan di sekitar garis, bukan tiba-tiba Indonesia jadi miskin. Jadi, UMIC itu status pendapatan negara, bukan ukuran seberapa merata pendapatan itu dinikmati,” katanya.

Pertumbuhan Ekonomi Belum Sepenuhnya Merata

Persoalan kemiskinan juga tidak dapat dilepaskan dari bagaimana manfaat pertumbuhan ekonomi didistribusikan kepada masyarakat. Wisnu menilai pertumbuhan ekonomi tetap memberikan dampak positif, tetapi manfaatnya belum tentu dirasakan secara sama oleh seluruh kelompok masyarakat.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi sekitar 5-6 persen perlu dilihat bersama dengan perkembangan ketimpangan pendapatan.

Data BPS menunjukkan rasio Gini meningkat dari 0,36 pada September 2025 menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kenaikan juga terjadi di wilayah perkotaan, dari 0,383 menjadi 0,387.

“Jadi ketimpangan membesar melalui pertumbuhan, sehingga kemudian angka kemiskinan juga turun, tapi pembagiannya cenderung tidak merata, terutama di kota-kota,” jelasnya.

Meski demikian, Wisnu mengingatkan kenaikan rasio Gini tersebut belum dapat langsung dimaknai sebagai perubahan tren ketimpangan dalam jangka panjang. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tingkat ketimpangan masih relatif lebih rendah. Namun, kenaikan setelah dua periode penurunan tetap perlu mendapat perhatian.

Wisnu juga menyoroti distribusi manfaat dari berbagai program pemerintah berskala besar. Menurutnya, besarnya anggaran yang dialokasikan tidak otomatis membuat manfaat program tersebar secara merata.

Akses terhadap program tertentu masih dapat terkonsentrasi pada masyarakat yang memiliki modal, jaringan, maupun akses yang lebih baik.

Kualitas Lapangan Kerja Jadi Sorotan

Selain masalah distribusi pendapatan, kualitas pekerjaan juga menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian.

Menurut Wisnu, penurunan angka pengangguran belum otomatis menunjukkan peningkatan kesejahteraan jika lapangan kerja yang tersedia sebagian besar berada di sektor informal.

Ia menyebut pekerja informal masih mencapai sekitar 59 persen dari total pekerja. Padahal, pekerjaan informal umumnya memiliki kepastian pendapatan dan perlindungan sosial yang lebih rendah dibandingkan pekerjaan formal.

“Masalahnya, pekerjaan-pekerjaan seperti ini tidak memberikan sustainability atau keberlanjutan yang cukup. Pendapatan tidak pasti, tidak dapat jaminan sosial, tidak ada jenjang karir, dan tidak ada perlindungan ketika terjadi guncangan,” ujarnya.

Situasi tersebut membuat seseorang dapat tercatat sebagai penduduk yang bekerja, tetapi kondisi ekonominya masih rentan.

Karena itu, menurut Wisnu, kebijakan penciptaan lapangan kerja tidak cukup hanya mengejar penurunan pengangguran. Pemerintah juga perlu memastikan pekerjaan yang tersedia memiliki kualitas, kepastian pendapatan, perlindungan sosial, dan peluang keberlanjutan.

Garis Kemiskinan Internasional Punya Keterbatasan

Wisnu menjelaskan, garis kemiskinan internasional pada dasarnya dibuat agar kondisi antarnegara dapat dibandingkan dengan menggunakan standar yang seragam. Namun, konsekuensinya adalah sejumlah karakteristik lokal setiap negara tidak sepenuhnya dapat tercermin dalam ukuran tersebut.

“Garis internasional dibuat seragam antar negara, jadi ada 130-154 negara, dan kita harus bisa membandingkan antar negara tersebut. Oleh karena itu, biasanya mereka tenderung mengorbankan konteks lokal,” paparnya.

Padahal, kebutuhan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi di masing-masing negara. Faktor seperti budaya, iklim, pola konsumsi, hingga preferensi masyarakat dapat memengaruhi kebutuhan rumah tangga.

Komponen pengeluaran seperti beras, listrik, transportasi, dan biaya sewa juga memiliki bobot yang berbeda antara satu negara dan negara lainnya.

Perhitungan menggunakan purchasing power parity (PPP) juga menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Menurut Wisnu, keranjang barang yang digunakan dalam penghitungan PPP belum tentu sepenuhnya menggambarkan barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga Indonesia.

Selain itu, pendapatan per kapita hanya menunjukkan angka rata-rata. Ukuran tersebut tidak dapat menggambarkan bagaimana pendapatan tersebar di antara masyarakat.

“Dan yang paling mendasar perlu saya beri catatan bahwa pendapatan per kapita itu adalah antar rata-rata. Data Bank Dunia tidak memberitahu kita soal sebaran,” katanya.

Dengan demikian, naiknya status pendapatan suatu negara tidak serta-merta berarti seluruh masyarakat menikmati peningkatan kesejahteraan dalam tingkat yang sama. Untuk kebutuhan kebijakan dalam negeri, Wisnu menilai ukuran kemiskinan nasional tetap penting karena lebih mempertimbangkan kondisi masyarakat Indonesia.

Pemerintah Diminta Dorong Pertumbuhan yang Inklusif

Wisnu menyebut setidaknya ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah untuk mengurangi kerentanan ekonomi masyarakat.

Pertama, pemerintah perlu memastikan program pembangunan dirancang agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati lebih luas.

Menurut dia, program dengan skala besar tidak otomatis bersifat inklusif. Desain dan mekanisme pelaksanaannya justru menjadi faktor penting untuk memastikan manfaatnya menjangkau masyarakat secara lebih merata.

“Skala besar itu tidak otomatis inklusif. Desain dan mekanismenya yang kemudian memastikan bahwa itu adalah inklusif,” tegasnya.

Ia mencontohkan sejumlah program berbasis masyarakat, seperti Kecamatan Development Program (KDP) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), yang dinilainya dapat menjadi pembelajaran dalam merancang pembangunan dengan keterlibatan masyarakat secara langsung.

Kedua, pemerintah perlu memperbaiki sistem perpajakan sekaligus membangun kembali kepercayaan publik melalui peningkatan kualitas layanan negara.

Wisnu menilai masyarakat perlu melihat hubungan yang lebih jelas antara kewajiban membayar pajak dan manfaat yang mereka terima dalam bentuk layanan publik.

“Kalau kontrak sosial dan kontrak fiskal ini tidak perbaiki, kepercayaan publik terhadap negara akan terus tergerus,” ujarnya.

Ketiga, penciptaan lapangan kerja formal dan berkualitas perlu menjadi prioritas.

Menurut Wisnu, pekerjaan yang layak dan berkelanjutan penting agar masyarakat yang berada dalam kelompok rentan memiliki kesempatan meningkatkan kondisi ekonominya dan tidak kembali jatuh ke dalam kemiskinan.

“Selama penyerapan tenaga kerja bertumpu pada sektor informal, kelompok rentan yang jumlahnya puluhan juta tidak pernah akan naik kelas ke kelas menengah yang jauh lebih mapan,” katanya.

Wisnu menegaskan pembangunan ekonomi tidak cukup hanya mengejar angka pertumbuhan. Pertumbuhan harus berjalan beriringan dengan penciptaan pekerjaan yang layak, pemerataan manfaat ekonomi, dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

“Pekerjaan rumah kita bukan lagi mengeluarkan orang dari kemiskinan, tapi memastikan mereka yang sudah keluar tidak pernah jatuh lagi,” pungkasnya.

Artikel Mengapa Data Kemiskinan Bank Dunia dan BPS Bisa Jomplang? Ini Penjelasan Dosen UGM pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Gubernur BI Destry Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral BRICS atau 2nd BRICS Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (BRICS FMCBG).

Dalam forum tersebut, Destry menekankan perlunya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mencari sumber pertumbuhan baru di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan fragmentasi ekonomi global.

“Indonesia melihat peluang strategis bagi BRICS untuk mengubah berbagai tantangan menjadi resiliensi bersama melalui penguatan kerja sama konkret. Termasuk transaksi mata uang lokal dan konektivitas pembayaran lintas negara, dengan tetap memperhatikan tahapan pembangunan dan prioritas nasional masing-masing negara.” kata Destry dikutip pada Jumat (11/9).

BI dan India Bahas Transaksi Mata Uang Lokal

Di sela rangkaian pertemuan BRICS FMCBG yang digelar di Mumbai, India, Destry juga bertemu secara bilateral dengan Gubernur Reserve Bank of India (RBI) Sanjay Malhotra.

Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda kerja sama Indonesia dan India. Di antaranya percepatan local currency transaction (LCT), local currency bilateral swap arrangement (LCBSA), serta pengembangan konektivitas pembayaran menggunakan QR antarnegara.

Bank Indonesia menilai berbagai kerja sama tersebut penting untuk menerjemahkan komitmen BRICS menjadi konektivitas ekonomi dan keuangan yang memberikan manfaat nyata bagi Indonesia dan India.

Negara BRICS Sepakati Penguatan Ekonomi

Pertemuan kedua BRICS FMCBG berlangsung pada Rabu (9/9) hingga Kamis (10/9). Indonesia dalam forum tersebut diwakili Wakil Menteri Keuangan RI Juda Agung.

Forum tersebut mempertemukan pimpinan bank sentral dan kementerian keuangan dari negara anggota BRICS. Negara yang hadir meliputi Indonesia, Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Mesir, Uni Emirat Arab, Ethiopia, dan Iran.

Dalam pertemuan itu, negara-negara anggota menyepakati penguatan kerja sama ekonomi dan keuangan untuk meningkatkan ketahanan bersama dalam menghadapi berbagai tekanan ekonomi global.

Sejumlah isu strategis menjadi pembahasan, antara lain penguatan resiliensi dan pertumbuhan ekonomi, transformasi digital dan kecerdasan artifisial (AI), konektivitas pembayaran lintas negara, pemanfaatan mata uang lokal, ketahanan siber, serta pembiayaan berkelanjutan.

Selain itu, BRICS menilai penguatan arsitektur keuangan global perlu terus didorong. Salah satunya melalui reformasi tata kelola Dana Moneter Internasional (IMF) agar suara dan representasi negara-negara berkembang semakin kuat.

Indonesia Dorong Kerja Sama yang Saling Melengkapi

Indonesia menilai perbedaan karakteristik dan kondisi setiap negara anggota BRICS seharusnya tidak menjadi hambatan dalam memperkuat kerja sama. Sebaliknya, keberagaman tersebut dapat menjadi modal untuk membangun hubungan yang saling melengkapi dan menciptakan nilai tambah bersama.

Pertemuan kedua BRICS FMCBG kemudian menghasilkan Pernyataan Bersama yang mencerminkan komitmen negara anggota dalam merespons berbagai tantangan ekonomi global.

Ke depan, Indonesia memandang penting untuk tetap membuka ruang dialog dan membangun jembatan kerja sama di tengah meningkatnya fragmentasi global.

Melalui sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah, Indonesia akan terus mengambil bagian dalam agenda kerja sama internasional. Langkah tersebut diarahkan untuk menghasilkan kebijakan konkret yang inklusif, sekaligus tetap sesuai dengan kepentingan dan prioritas nasional.

Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi dan sistem keuangan Indonesia di tengah dinamika ekonomi global.

Artikel BI dan India Bahas Transaksi Mata Uang Lokal, Ada Rencana Perluasan Pembayaran QR pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Airlangga menegaskan, nilai tersebut merupakan transaksi belanja yang dilakukan secara langsung atau offline. Dengan kata lain, angka itu tidak termasuk aktivitas belanja masyarakat Indonesia melalui platform daring.

Menurut Airlangga, tingginya nilai transaksi tersebut menunjukkan besarnya aktivitas konsumsi masyarakat Indonesia ketika melakukan perjalanan ke luar negeri. Kondisi ini sekaligus menjadi perhatian pemerintah untuk memperkuat sektor belanja domestik agar potensi konsumsi dapat lebih banyak berputar di dalam negeri.

“Ini bukan belanja online, ini belanja offline. Jadi artinya orang Indonesia yang keluar negeri dan belanja,” kata Airlangga dalam konferensi pers Kick Off Road to Hari Belanja Nasional (Harbolnas) 2026 di Kementerian Perdagangan, Kamis (27/8).

Shopping Tourism Dinilai Bisa Jadi Mesin Ekonomi

Sebelumnya, Airlangga menilai wisata belanja atau shopping tourism memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Pandangan tersebut disampaikan Airlangga ketika membuka Indonesia Retail Summit and Expo (IRSE) 2026 di Jakarta, Rabu (26/8).

Ia mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia selama semester I 2026 mencapai 7,45 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 5,71 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

“Kita lihat total kunjungan wisatawan mancanegara sebetulnya naik. Nah, tentu di berbagai negara, tujuan dari wisatawan itu sebagian besarnya adalah kuliner dan belanja,” ujar Airlangga.

Pemerintah melihat peningkatan kunjungan wisatawan tersebut sebagai peluang untuk memperkuat industri ritel nasional. Pelaku usaha didorong meningkatkan daya tarik produk dan pengalaman berbelanja sehingga pengeluaran wisatawan dapat memberikan dampak lebih besar terhadap perekonomian domestik.

“Kita berharap ini bisa memanfaatkan wisata belanja sebagai motor pertumbuhan baru. Bagi pemerintah ini merupakan low-hanging fruit, dan bagi para peritel momentumnya sudah ada,” tambahnya.

Wisatawan Nusantara Jadi Penopang Konsumsi

Selain mengandalkan wisatawan mancanegara, pemerintah juga melihat mobilitas wisatawan nusantara (wisnus) sebagai salah satu sumber penting untuk mendorong konsumsi dalam negeri.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah perjalanan wisnus sepanjang semester I 2026 mencapai 630,41 juta perjalanan. Jumlah tersebut tumbuh 2,71 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Tingginya mobilitas masyarakat di dalam negeri dinilai dapat menjadi peluang bagi berbagai sektor ekonomi. Mulai dari ritel, kuliner, pariwisata, hingga industri seni dan budaya dapat memperoleh manfaat dari peningkatan aktivitas perjalanan tersebut.

Pemerintah berharap penguatan sektor-sektor tersebut mampu mendorong masyarakat lebih banyak melakukan konsumsi di dalam negeri. Dengan begitu, perputaran uang dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap aktivitas ekonomi nasional.

Artikel Uang Rp118 Triliun Mengalir ke Luar Negeri, Airlangga Bongkar Kebiasaan Belanja Warga RI pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Meski nilainya mencapai ribuan triliun rupiah, tidak seluruh anggaran tersebut memiliki ruang yang cukup untuk diarahkan langsung pada kegiatan yang mampu meningkatkan kapasitas ekonomi nasional.

Executive Director Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan, sebagian besar belanja pemerintah pusat sudah terserap untuk berbagai kebutuhan wajib dan rutin. Pos tersebut antara lain mencakup pembayaran bunga utang, subsidi, hingga belanja pegawai aparatur sipil negara (ASN).

Besarnya alokasi untuk kebutuhan tersebut membuat ruang fiskal pemerintah untuk membiayai belanja produktif menjadi lebih terbatas.

“Dalam APBN 2027, sekitar 30% belanja pemerintah pusat akan digunakan untuk pembayaran bunga dan subsidi, sementara sekitar 20% merupakan belanja pegawai. Dengan demikian, ruang untuk belanja produktif yang meningkatkan kapasitas pembangunan menjadi terbatas,” kata Yose kepada Beritasatu.com, Selasa (25/8).

Yose menjelaskan, belanja pegawai maupun bantuan sosial tetap dibutuhkan karena memiliki peran dalam menjaga daya beli masyarakat. Namun, jenis belanja tersebut memiliki dampak yang berbeda dibandingkan pengeluaran pemerintah yang secara langsung diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi.

“Meskipun belanja pegawai dan bantuan sosial dapat meningkatkan daya beli, belanja tersebut tidak akan meningkatkan kapasitas ekonomi,” ujarnya.

Porsi Belanja Modal Terbatas

Yose juga menyoroti keterbatasan pemerintah dalam meningkatkan kapasitas ekonomi melalui belanja modal. Menurut dia, belanja modal merupakan salah satu komponen APBN yang lebih berkaitan dengan pembangunan aset dan peningkatan kapasitas produksi.

Namun, porsi belanja modal selama ini cenderung relatif kecil dibandingkan keseluruhan anggaran pemerintah.

“Biasanya belanja modal memang cenderung kecil, sekitar 10%-15%. Jadi, kita tidak bisa mengharapkan peran pemerintah yang terlalu besar,” kata Yose.

Keterbatasan tersebut menjadi tantangan tersendiri di tengah banyaknya program prioritas pemerintah yang harus dibiayai sepanjang 2027. Pada saat yang sama, pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi sebesar 6%.

Yose menilai target tersebut tidak realistis jika hanya bertumpu pada belanja pemerintah. Untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas aktivitas ekonomi, investasi sektor swasta perlu mendapat porsi yang lebih besar.

Investasi tersebut diharapkan berasal dari pelaku usaha domestik maupun investor asing. Selain menambah kapasitas produksi, masuknya investasi juga dapat mendorong ekspansi usaha dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Pemerintah Diminta Perbaiki Iklim Investasi

Karena ruang fiskal terbatas, Yose menyarankan pemerintah lebih banyak berperan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Dengan kondisi tersebut, sektor swasta diharapkan lebih percaya diri untuk meningkatkan investasinya di Indonesia.

“Prioritas bisa difokuskan pada pembentukan iklim bisnis yang lebih baik agar swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, percaya untuk menanamkan modalnya, dibandingkan pemerintah sendiri yang turun tangan,” jelas Yose.

Menurut dia, APBN sebaiknya diarahkan untuk memperkuat kebutuhan dasar yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dapat memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta layanan publik.

Di sisi lain, perbaikan iklim investasi harus terus dilakukan agar sektor swasta dapat mengambil peran lebih besar dalam menggerakkan perekonomian.

“Sekali lagi, kemampuan pemerintah sangat terbatas. Lebih baik pemerintah fokus pada program-program mendasar seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan penanganan bencana,” tegas Yose.

Artikel Anggaran Negara Rp4.097 Triliun, Ekonom Ungkap Tantangan Besar Kejar Pertumbuhan 6 Persen pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menurut Yose, tantangan tersebut terutama berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja serta kemampuan investasi dalam menghasilkan pekerjaan yang berkualitas.

Ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi memang menjadi salah satu tolok ukur penting untuk menilai kondisi perekonomian. Namun, capaian tersebut seharusnya tidak berhenti pada angka, melainkan turut memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Salah satu persoalan yang disoroti Yose adalah kondisi pasar kerja. Meskipun tingkat pengangguran berada pada level relatif rendah, lapangan kerja baru yang tercipta masih didominasi sektor informal. Porsinya bahkan disebut mencapai sekitar 80 persen.

Di saat yang sama, pengangguran dari kalangan berpendidikan atau pengangguran terdidik justru menunjukkan tren peningkatan.

“Pengangguran itu rendah tetapi kebanyakan lapangan pekerjaan yang tercipta adanya di sektor informal, bahkan 80 persen. Kemudian juga pengangguran yang terdidiknya makin hari makin besar,” ungkap Yose dalam acara “The Forum” di HQ B-Universe, PIK2, Tangerang, Selasa (18/8).

Investasi Makin Besar, Serapan Tenaga Kerja Menurun

Yose juga menyoroti hubungan antara pertumbuhan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Menurut dia, kenaikan nilai investasi belum diikuti dengan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang sebanding.

Ia memberikan perbandingan kondisi investasi dalam satu dekade terakhir. Pada 2014, setiap investasi senilai Rp1 triliun disebut mampu menciptakan sekitar 3.500 lapangan pekerjaan. Kini, kemampuan tersebut diperkirakan turun menjadi hanya sekitar 1.200 pekerjaan.

Penurunan itu, kata Yose, tetap tergolong besar meskipun perhitungannya telah mempertimbangkan faktor inflasi.

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya perubahan karakter investasi di Indonesia. Investasi dinilai semakin mengarah pada sektor yang padat modal dibandingkan padat karya.

Padahal, industri padat karya masih memiliki peran penting dalam menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Hal ini menjadi relevan mengingat struktur pasar kerja Indonesia masih membutuhkan sektor-sektor yang mampu menyediakan banyak lapangan pekerjaan.

Karena itu, Yose menilai keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak semestinya hanya diukur berdasarkan persentase kenaikan produk domestik bruto (PDB). Pemerintah juga perlu memastikan pertumbuhan tersebut mampu menghasilkan pekerjaan yang berkualitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kalau pertumbuhannya tersebut hanya dalam angka, tidak terlihat hasilnya, itu bukan yang kita tuju,” pungkas Yose.

Artikel Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,45 Persen, Tapi Lapangan Kerja Justru Jadi Sorotan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Seiring dengan penurunan persentase tersebut, jumlah penduduk miskin juga berkurang sekitar 430 ribu orang. Dari sebelumnya 23,36 juta orang pada September 2025, jumlahnya menurun menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh Edy Mahmud, mengatakan penurunan itu mencerminkan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut terlihat dari berkurangnya proporsi maupun jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.

“Peningkatan kesejahteraan masyarakat tercermin dari menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 8,07 persen pada Maret 2026 atau turun dibandingkan September 2025 yang sebesar 8,25 persen,” ujar Edy dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (5/8).

BPS juga mencatat garis kemiskinan nasional pada Maret 2026 mencapai Rp669.235 per kapita per bulan. Nilai tersebut meningkat 4,33 persen dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 per kapita per bulan.

Edy menjelaskan bahwa garis kemiskinan tidak hanya dilihat dari pengeluaran individu, melainkan juga harus dipahami dalam konteks rumah tangga. Pasalnya, kebutuhan seperti tempat tinggal, listrik, hingga konsumsi pangan umumnya dipenuhi secara bersama oleh seluruh anggota keluarga.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia terdiri atas 4,62 anggota keluarga. Dengan komposisi tersebut, garis kemiskinan rumah tangga secara nasional pada Maret 2026 mencapai Rp3.091.866 per rumah tangga setiap bulan.

Besaran garis kemiskinan rumah tangga itu berbeda di setiap provinsi karena dipengaruhi oleh tingkat harga, pola konsumsi, serta rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin di masing-masing daerah.

Dilihat dari wilayah tempat tinggal, tingkat kemiskinan di perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan. BPS mencatat tingkat kemiskinan di desa mencapai 10,67 persen, sedangkan di perkotaan sebesar 6,34 persen. Meski demikian, kedua wilayah sama-sama mengalami penurunan dibandingkan kondisi pada September 2025.

BPS juga menyoroti perbedaan kondisi kedalaman dan keparahan kemiskinan antara desa dan kota. Di wilayah perkotaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan dan distribusi pengeluaran di antara mereka semakin merata.

Sebaliknya, di wilayah perdesaan kedua indeks tersebut justru meningkat. Hal itu mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan, sementara kesenjangan pengeluaran di antara kelompok miskin juga masih melebar.

Secara regional, hampir seluruh wilayah Indonesia mencatat penurunan tingkat kemiskinan. Pulau Jawa menjadi wilayah dengan penurunan terdalam, yakni sebesar 0,21 poin persentase.

Meski demikian, Pulau Jawa masih menjadi kawasan dengan jumlah penduduk miskin terbesar di Indonesia, yaitu mencapai 12,02 juta orang atau sekitar 52,42 persen dari total penduduk miskin nasional.

Sementara itu, Pulau Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit, yakni sekitar 870 ribu orang atau setara 3,79 persen dari total penduduk miskin nasional.

Data tersebut menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan masih membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah, baik dari sisi kondisi ekonomi, tingkat harga, maupun aspek sosial masyarakat.

Artikel BPS Catat Kemiskinan Indonesia Turun, 430 Ribu Warga Keluar dari Garis Miskin pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kondisi tersebut tercermin dalam Economic Surprise Index Bloomberg per pertengahan Juli 2026. Amerika Serikat mencatat indeks 55,0 yang menunjukkan kinerja ekonomi melampaui ekspektasi pasar. Sebaliknya, Tiongkok berada di level minus 20,8 yang menandakan data ekonominya masih di bawah perkiraan. Sementara kawasan Asia Pasifik justru mencatatkan optimisme dengan indeks 51,5.

Di tengah perubahan peta geopolitik tersebut, negara-negara dengan kekuatan ekonomi menengah atau middle powersdiperkirakan akan memiliki pengaruh yang semakin besar dalam beberapa dekade ke depan. Indonesia dinilai termasuk negara yang memiliki peluang besar untuk memperkuat perannya berkat pertumbuhan ekonomi, posisi geografis yang strategis, serta stabilitas politik yang relatif terjaga.

Founder dan Chairman Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, menilai posisi geopolitik Indonesia saat ini jauh lebih kuat dibandingkan beberapa dekade lalu. Menurutnya, status Indonesia sebagai anggota G20 dan negara berpendapatan menengah atas menjadi modal penting untuk meningkatkan peran di tingkat global.

“Kita bukan lagi negara dunia ketiga, kita adalah negara G20 dengan pendapatan ekonomi menengah ke atas. Geopolitik kita relatif aman karena rivalitas global saat ini tidak secara langsung mengarah ke Indonesia. Ini merupakan modal penting untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis berbagai negara sekaligus menjaga stabilitas kawasan. Namun, modal geopolitik saja tidak cukup, kita tetap membutuhkan langkah-langkah konkret untuk memenangkan kepercayaan pasar dunia,” ujar Dino.

Ia menambahkan, di tengah tingginya arus modal internasional, investor akan lebih memilih negara yang mampu menawarkan kepastian regulasi, stabilitas ekonomi, dan prospek pertumbuhan jangka panjang. Karena itu, Indonesia perlu terus memperkuat kepercayaan pasar melalui kebijakan yang konsisten.

Senada dengan itu, PT Bank DBS Indonesia menilai perubahan lanskap ekonomi global menghadirkan berbagai peluang investasi baru. Head of Investment & Insurance Products Consumer Banking Group PT Bank DBS Indonesia, Djoko Sulistyo, mengatakan keputusan investasi sebaiknya didasarkan pada tren jangka panjang, bukan sekadar mengikuti sentimen pasar sesaat.

Menurut Djoko, saat ini terdapat tiga kawasan yang layak menjadi perhatian investor, yakni Amerika Serikat, Tiongkok, serta Asia termasuk Indonesia.

“Di tengah perubahan lanskap global, investor perlu melihat peluang secara lebih luas dengan mempertimbangkan kekuatan fundamental setiap kawasan. Amerika Serikat masih menjadi pemimpin inovasi, khususnya di bidang Artificial Intelligence (AI). Tiongkok mampu mempercepat pemanfaatan AI di berbagai sektor industri, sedangkan Asia, termasuk Indonesia, mendapatkan manfaat dari pergeseran rantai pasok global dan pertumbuhan ekonomi kawasan,” jelasnya.

Ia menambahkan, Bank DBS Indonesia terus menghadirkan analisis regional dan panduan investasi guna membantu nasabah mengambil keputusan investasi yang lebih tepat.

Selain menjadi motor pertumbuhan ekonomi dunia, Asia juga memegang peranan penting dalam rantai pasok industri masa depan. Taiwan dan Korea Selatan menjadi pusat produksi semikonduktor, sementara Indonesia memiliki posisi strategis sebagai pemasok berbagai mineral penting seperti nikel, tembaga, dan bauksit.

Didukung konsumsi domestik yang kuat serta ketergantungan terhadap ekspor yang relatif lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain, Indonesia dinilai memiliki daya tahan ekonomi yang cukup baik dalam menghadapi tekanan global.

Fundamental Ekonomi Jadi Penentu Daya Saing

Di sisi lain, penguatan fundamental ekonomi dalam negeri dinilai menjadi faktor utama agar Indonesia mampu memanfaatkan peluang di tengah dinamika geopolitik global.

Executive Director Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, mengatakan meningkatnya rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok, ditambah kecenderungan sejumlah negara menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih proteksionis, menuntut Indonesia untuk semakin adaptif dalam menyusun strategi ekonomi maupun diplomasi.

Menurut Yunarto, langkah Indonesia mempererat hubungan dengan berbagai mitra strategis, termasuk bergabung dengan BRICS dan memperkuat kerja sama dengan Amerika Serikat, merupakan bagian dari upaya menjaga kepentingan nasional. Namun, daya saing Indonesia tetap bergantung pada kekuatan ekonomi domestik.

“Posisi tawar suatu negara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan diplomasi, tetapi juga oleh kekuatan fundamental ekonominya. Ketika regulasi memberikan kepastian, birokrasi semakin efektif, iklim investasi kondusif, serta pembangunan infrastruktur terus diperkuat, Indonesia memiliki daya saing yang semakin tinggi di tengah dinamika geopolitik global,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya kebijakan yang didukung perencanaan berbasis data, tata kelola pemerintahan yang baik, serta kondisi fiskal yang sehat agar mampu menjaga kepercayaan investor sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pandangan tersebut sejalan dengan analisis Head of Market Intelligence PT Bank DBS Indonesia, Boy Suhendry. Menurutnya, meski ekonomi global masih dibayangi berbagai tantangan, fundamental ekonomi Indonesia tetap solid sehingga prospek pertumbuhan jangka menengah masih menjanjikan.

Boy menjelaskan, Amerika Serikat masih menunjukkan ketahanan ekonomi yang baik, sedangkan Asia mempertahankan tren pertumbuhan positif. Di sisi lain, Tiongkok tetap menjadi mitra dagang utama Indonesia dengan neraca perdagangan yang masih mencatat surplus.

Ia menilai Indonesia memiliki sejumlah keunggulan struktural yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi, mulai dari kekayaan sumber daya alam, konsumsi domestik yang kuat, bonus demografi, hingga kebijakan hilirisasi yang terus meningkatkan nilai tambah industri nasional.

Selain itu, meningkatnya investasi global pada sektor Artificial Intelligence (AI) juga diperkirakan membuka peluang baru bagi Indonesia. Sebagai salah satu produsen utama nikel dan mineral strategis dunia, Indonesia berpotensi memperoleh manfaat dari meningkatnya kebutuhan bahan baku industri teknologi, yang pada akhirnya dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka menengah.

Artikel Indonesia Bisa Untung dari Persaingan AS-Tiongkok, Sektor Ini Jadi Kuncinya pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Sekretaris Jenderal OPSI, Timboel Siregar, mengatakan Satgas PHK perlu melakukan pemetaan terhadap perusahaan yang menghadapi persoalan likuiditas. Selain itu, Satgas juga diharapkan dapat memfasilitasi komunikasi dengan kreditur serta mendorong pemberian akses pembiayaan berbunga rendah melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Biar bagaimanapun juga Satgas PHK itu harus bisa mengatasi persoalan dunia usaha, sehingga mereka tidak jadi mem-PHK. Bagaimana agar produksi terus berjalan. Nah ini yang tentunya harus dipetakan, harus mencegah PHK dengan dukungan APBN,” ujar Timboel saat dihubungi, seperti dikutip dari laman investor daily.

Menurut Timboel, langkah pemerintah tidak cukup hanya melalui pemberian insentif fiskal. Ia menilai persoalan utama yang dihadapi banyak perusahaan saat ini adalah arus kas sehingga diperlukan intervensi berupa akses pembiayaan dengan bunga rendah agar aktivitas produksi tetap berjalan.

“Dana itu yang harus bisa diintervensi oleh pemerintah, dengan suku bunga rendah, bisa dibilang modal yang murah,” katanya.

Selain memberikan dukungan pembiayaan, pemerintah juga diminta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Timboel menilai pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya pembelian bahan baku impor yang pada akhirnya memperbesar beban operasional perusahaan.

“Bagaimana dengan rupiah yang terus menurun, yang melemah harus membeli bahan baku dengan dolar yang besar. Nah ini kan juga bisa mempengaruhi dari sisi kemampuan perusahaan,” tutur Timboel.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Menurutnya, meningkatnya investasi akan membuka lebih banyak lapangan kerja dan memperluas penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor.

“Dari sisi demand tentunya membuka lapangan kerja memang harus lebih banyak buat iklim investasi lebih baik,” ujarnya.

Timboel juga mengingatkan pentingnya menjaga hubungan industrial yang harmonis antara serikat pekerja dan manajemen perusahaan. Di tengah tantangan ekonomi, komunikasi yang baik dinilai dapat membantu kedua belah pihak mencari solusi bersama sehingga PHK dapat dihindari.

“Menurut saya ini harus didorong, serikat pekerja juga harus bisa berkomunikasi dengan manajemen untuk tidak jadi memberatkan mereka juga,” tutur Timboel.

Artikel Organisasi Pekerja Desak Satgas PHK Bergerak Cepat Bukan Sekadar Memantau pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan P. Roeslani, mengatakan besarnya minat tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia. Menurutnya, Danantara kini dipandang sebagai mitra strategis sekaligus pintu masuk yang kredibel bagi investor asing yang ingin berinvestasi di Tanah Air.

“Minat tinggi investor yang disampaikan Tony Blair menegaskan bahwa Indonesia berada di radar utama investor global. Kami melihat antusiasme yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi kita,” ujar Rosan.

Dalam pertemuan itu, Rosan didampingi Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria dan Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir. Sementara Tony Blair hadir bersama tim dari Tony Blair Institute for Global Change (TBI).

Rosan menjelaskan, pembahasan dalam pertemuan tersebut mencakup berbagai peluang kolaborasi, mulai dari percepatan transformasi badan usaha milik negara (BUMN), peningkatan investasi, hingga dukungan terhadap pembangunan nasional.

Ia menilai kehadiran Tony Blair bersama TBI semakin memperkuat posisi Danantara sebagai mitra utama bagi investor internasional yang ingin menanamkan modal di Indonesia.

Menurut Rosan, tingginya perhatian investor juga menunjukkan bahwa berbagai kebijakan ekonomi pemerintah, termasuk pembentukan Danantara, mendapat respons positif dari pasar global. Ke depan, Danantara akan berperan sebagai penghubung antara modal internasional dengan proyek-proyek strategis nasional yang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Danantara siap menjadi jembatan bagi modal internasional untuk masuk secara efektif. Sentimen pasar sangat positif terhadap langkah-langkah yang diambil pemerintah,” kata Rosan.

Optimisme tersebut juga tercermin dari capaian investasi nasional. Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi investasi pada triwulan I 2026 mencapai Rp498,8 triliun atau tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai investasi tersebut juga berhasil menyerap lebih dari 706 ribu tenaga kerja dan menjadi modal awal yang positif untuk mencapai target investasi nasional sepanjang 2026.

Selain membahas peningkatan investasi, Danantara dan Tony Blair Institute for Global Change juga menjajaki peluang kerja sama strategis guna meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.

“Kunjungan ini kami harapkan akan semakin memperluas kepercayaan investor internasional terhadap Indonesia dan mempercepat realisasi investasi pada proyek-proyek strategis nasional,” tutup Rosan.

Artikel Tony Blair Sebut Indonesia Jadi Incaran Investor Global, Danantara Jadi Pintu Masuk pertama kali tampil pada Katafoto.id.