Aset yang dilelang terdiri dari barang bergerak dan tidak bergerak, mulai dari tanah, bangunan, apartemen, kendaraan bermotor, hingga perangkat elektronik.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan sebagian besar aset yang ditawarkan merupakan properti dengan nilai yang sangat besar.

“Perinciannya, 76 lot merupakan barang tidak bergerak yang terdiri dari 30 tanah dan bangunan, 39 bidang tanah, dan tujuh unit apartemen, dengan total nilai mencapai Rp308,4 miliar,” ujar Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin (8/6).

Dari total 108 lot yang dilelang, sebanyak 76 lot berupa aset properti yang terdiri atas 30 unit tanah dan bangunan, 39 bidang tanah, serta tujuh apartemen. Nilai keseluruhan aset tersebut mencapai Rp308,4 miliar atau lebih dari 99 persen dari total nilai lelang.

Sementara itu, 32 lot lainnya merupakan barang bergerak dengan nilai lebih dari Rp2,6 miliar.

Budi menjelaskan, barang bergerak yang ditawarkan memiliki jenis yang beragam. Selain kendaraan bermotor, terdapat sejumlah barang elektronik dan perlengkapan lain yang sebelumnya telah dirampas negara melalui proses hukum.

“Selain itu, terdapat pula tiga unit telepon genggam merek Apple seharga Rp200.000-an, empat pin penghargaan berwarna keemasan, tiga pasang sepatu bermerek, satu ikat pinggang bermerek, satu paket perangkat face recognition access control terminal, satu unit mesin kopi bermerek, serta satu perangkat automatic intelligent disinfection,” ungkap Budi.

Untuk kategori kendaraan, KPK melelang 16 unit mobil, satu unit sepeda motor, serta empat lot alat berat dan peralatan konstruksi.

Keberagaman aset tersebut diharapkan dapat menarik minat masyarakat dari berbagai kalangan untuk ikut berpartisipasi dalam lelang.

Masyarakat Bisa Melihat Langsung Aset Sebelum Lelang

KPK menjelaskan rangkaian lelang sebenarnya telah dimulai sejak 25 Mei 2026. Sebelum proses penawaran dibuka, calon peserta diberikan kesempatan untuk memeriksa langsung kondisi barang melalui kegiatan aanwijzing yang akan digelar pada 11 Juni 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan (Rupbasan) KPK di kawasan Cawang, Jakarta Timur.

Menurut Budi, pelaksanaan aanwijzing menjadi bagian dari komitmen KPK dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset hasil korupsi.

“Dalam proses Aanwijzing, seluruh calon peserta lelang dapat melihat secara langsung kondisi barang yang akan dilelang, seperti misalnya kendaraan bermotor yang dapat dilihat kondisi fisiknya, kelayakan mesinnya, hingga kelengkapan surat-suratnya,” jelas Budi.

KPK juga memastikan seluruh aset yang akan dilelang telah melalui proses penilaian oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

Nilai limit aset yang ditawarkan bervariasi, mulai dari ratusan ribu rupiah hingga lebih dari Rp10 miliar, tergantung jenis, kondisi, dan lokasi aset.

Lelang Digelar Secara Daring

Seluruh proses lelang akan dilaksanakan secara online melalui portal resmi pemerintah. Dalam pelaksanaannya, KPK bekerja sama dengan 11 kantor KPKNL, yakni Jakarta III, Tangerang I, Bogor, Bekasi, Cirebon, Semarang, Purwokerto, Surakarta, Denpasar, Kisaran, dan Medan.

KPK menegaskan mekanisme yang digunakan adalah sistem open bidding atau penawaran terbuka untuk memastikan proses berlangsung secara transparan, kompetitif, dan akuntabel.

“Untuk menjamin integritas proses, pelaksanaan lelang akan diawasi oleh pejabat lelang dari DJKN Kementerian Keuangan, sehingga seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas publik,” tegas Budi.

Menurut KPK, seluruh hasil penjualan aset rampasan koruptor nantinya akan disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

Karena itu, KPK mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut sekaligus berpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Jadi jangan ragu lagi untuk ikut lelang di KPK, karena tidak hanya sebagai wujud aksi nyata mendukung upaya pemberantasan korupsi, tapi juga sekaligus berkontribusi dalam penerimaan keuangan negara,” pungkas Budi.

Artikel KPK Lelang 108 Aset Rampasan Koruptor Rp311 Miliar, Ini Daftarnya pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Dony yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara memastikan pemerintah tidak pernah memiliki rencana mewajibkan kelompok masyarakat tertentu untuk membeli instrumen investasi tersebut.

“Tidak benar informasi tersebut. Isu itu hoax. Tidak ada rencana pemerintah mewajibkan masyarakat Indonesia yang memiliki tabungan di atas Rp 3 miliar untuk membeli Patriot Bond maupun Merah Putih Bond,” ujar Dony Oskaria dalam keterangan tertulis, Jumat (5/6).

Isu tersebut mencuat setelah DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Dony menjelaskan, Patriot Bond dan Merah Putih Bond merupakan instrumen investasi yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dan investor berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan nasional. Karena itu, pembelian produk tersebut bersifat sukarela dan tidak diwajibkan bagi siapa pun.

“Pemerintah dan Danantara berkomitmen menjalankan seluruh kebijakan investasi sesuai prinsip transparansi, tata kelola yang baik, serta menghormati hak masyarakat dalam mengambil keputusan investasi. Oleh karena itu, informasi yang menyebut adanya kewajiban pembelian bagi kelompok masyarakat tertentu tidak benar dan tidak memiliki dasar,” tambah Dony.

Sebelumnya, DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK menjadi undang-undang. Salah satu poin perubahan dalam regulasi tersebut adalah pemberian kewenangan kepada Danantara untuk menerbitkan surat utang khusus.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan surat utang khusus yang dapat diterbitkan Danantara mencakup Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Instrumen tersebut disiapkan untuk memperkuat mobilisasi modal dalam mendukung pembiayaan pembangunan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Terkait isu kewajiban pembelian bagi warga negara Indonesia yang memiliki aset di atas Rp3 miliar berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, Purbaya juga membantah kabar tersebut.

Menurutnya, pemerintah lebih memilih memberikan insentif agar instrumen investasi tersebut menarik bagi calon investor dibandingkan menerapkan kewajiban.

“Nggak ada kewajiban, tetapi akan diberi insentif sehingga itu menarik bagi orang yang punya uang, kira-kira gitu. Setahu saya nggak wajib sampai sekarang ya, waktu saya ikut rapat di Istana, tetapi nggak tahu kalau berubah. Setahu saya presiden nggak pernah bilang itu wajib,” ucap Purbaya di DPR RI.

Pemerintah maupun Danantara menegaskan bahwa Patriot Bond dan Merah Putih Bond merupakan instrumen investasi yang bersifat pilihan, bukan kewajiban bagi masyarakat, termasuk mereka yang memiliki aset atau tabungan dalam jumlah besar.

Artikel Benarkah Pemilik Tabungan Rp3 Miliar Dipaksa Beli Patriot Bond? Ini Faktanya pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan pertumbuhan simpanan tersebut turut dipengaruhi oleh penempatan dana pemerintah di perbankan. Meski demikian, tanpa memasukkan dana pemerintah, pertumbuhan simpanan masyarakat tetap tercatat positif secara alami.

“Secara natural kita tumbuh, apalagi dana pemerintah ditempatkan di Himbara juga menambah jumlah pertumbuhan dari simpanan,” ujar Anggito dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Kamis (7/5).

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan diketahui menempatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sejumlah bank milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Sejak kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Y Sadewa, total dana sekitar Rp300 triliun telah ditempatkan di bank-bank Himbara.

Anggito menjelaskan simpanan masyarakat dengan nominal di bawah Rp100 juta tumbuh 1,84 persen pada Mei 2026. Sementara itu, simpanan dengan nilai di atas Rp5 miliar per Maret 2026 meningkat lebih tinggi, yakni mencapai 21,6 persen.

Ia menambahkan, simpanan di bawah Rp100 juta saat ini mencakup sekitar 11,26 persen dari total nominal simpanan nasional. Adapun simpanan di atas Rp5 miliar mendominasi dengan porsi sekitar 57,88 persen dari total simpanan.

“Secara agregat, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan hingga Maret 2026 tercatat tumbuh 13,57 persen. Jadi jawabannya, tidak ada pengaruh gejolak global terhadap pola jumlah nominal simpanan,” kata Anggito.

Meski kondisi simpanan perbankan dinilai tetap stabil, LPS bersama anggota KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan LPS akan terus memperkuat koordinasi untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga terus mendorong peningkatan kepemilikan rekening bank di kalangan masyarakat. Anggito menyebut masih terdapat sekitar 15 juta penduduk usia produktif di Indonesia yang belum memiliki rekening bank. Jumlah tersebut turun sekitar 3 juta dibandingkan tahun sebelumnya.

Artikel Dana Nasabah Perbankan Naik Tajam, Simpanan di Atas Rp5 Miliar Melonjak pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Secara umum, APBN 2026 masih berfungsi sebagai peredam gejolak (shock absorber) dan motor penggerak ekonomi. “Dengan dinamika yang terjadi defisit tercatat Rp54,6 triliun atau 0,21 persen dari PDB. Angka ini masih sangat terkendali dan berada dalam koridor desain APBN 2026,” ungkap Purbaya dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) Edisi Februari 2026 di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (23/2/2026).

Hingga 31 Januari 2026, defisit APBN tercatat Rp54,6 triliun. Realisasi tersebut berasal dari pendapatan negara sebesar Rp172,7 triliun dan belanja negara Rp227,3 triliun. Jika dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB), rasio defisit berada di level 0,21 persen.

Pada periode yang sama, pemerintah telah merealisasikan pembiayaan sebesar Rp105,1 triliun. Sementara keseimbangan primer tercatat defisit Rp4,2 triliun. “Keseimbangan primer mengalami defisit Rp4,2 triliun ini menunjukan posisi fiskal yang tetap terkelola secara prudent. Lalu pembiayaan dilakukan secara terukur dan antisipatif untuk menjaga likuiditas serta stabilitas pasar keuangan,” kata Menkeu Purbaya.

Dari sisi penerimaan, total pendapatan negara Rp172,7 triliun terdiri atas penerimaan perpajakan Rp138,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp33,9 triliun. Komponen perpajakan meliputi pajak Rp116,2 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp22,6 triliun.

Secara tahunan, pendapatan negara tumbuh 9,5 persen. Penerimaan pajak melonjak 30,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, meskipun kepabeanan dan cukai mengalami kontraksi 14 persen. “Pertumbuhan pajak di Januari tumbuh 30,7 persen, ini artinya ada perbaikan ekonomi dan perbaikan efisiensi pengumpulan pajak,” tutur Purbaya.

Di sisi belanja, hingga akhir Januari 2026 realisasi mencapai Rp227,3 triliun, terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp131,9 triliun dan transfer ke daerah Rp95,3 triliun. Belanja pemerintah pusat mencakup belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp55,8 triliun serta belanja non-K/L Rp76,1 triliun. “Belanja negara tumbuh tinggi 25,7 persen dari periode yang sama tahun 2025. Ini menunjukkan akselerasi belanja pemerintah sejak awal tahun. Khususnya untuk mendukung program prioritas menjaga daya beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi di triwulan I 2026,” ujar Purbaya.

Selain realisasi netto, penerimaan pajak bruto pada Januari 2026 juga menunjukkan tren positif sebesar Rp170,3 triliun, naik 7 persen dibandingkan Januari 2025 yang sebesar Rp159,1 triliun. Peningkatan tersebut turut didukung pengelolaan restitusi pajak yang lebih terkendali. Nilai restitusi turun 23 persen dari Rp70,2 triliun pada Januari 2025 menjadi Rp54,1 triliun pada Januari 2026.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa lonjakan penerimaan terutama berasal dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang mencapai Rp45,3 triliun atau tumbuh 83,9 persen secara netto. “Kita ketahui kalau pajak pertambahan nilai yaitu dibayarkan selama ada transaksi. Jadi ini tandanya bahwa di perekonomian kita transaksi berjalan terus, sehingga ada pembayaran pajak pertambahan nilai serta PPnBM,” ucap Suahasil.

Selain itu, penerimaan PPh Badan tercatat Rp5,7 triliun atau tumbuh 37 persen. PPh orang pribadi dan PPh Pasal 21 mencapai Rp13,1 triliun, meski masih terkoreksi 20,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara PPh Final, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 26 terealisasi Rp26 triliun atau turun 11 persen. Di sisi lain, kelompok pajak lainnya melonjak signifikan menjadi Rp16,1 triliun atau tumbuh 685,8 persen secara tahunan.

Artikel Pajak Januari Melonjak 30,7 Persen, Sinyal Ekonomi Makin Menguat pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menkeu menjelaskan bahwa pada penghujung 2025 perekonomian nasional sempat mengalami tekanan cukup besar, yang tercermin dari merosotnya indeks kepercayaan konsumen hingga September 2025. Situasi tersebut mendorong pemerintah mengambil langkah kebijakan fiskal yang lebih ekspansif dengan menyalurkan tambahan likuiditas ke dalam perekonomian.

Kebijakan tersebut dinilai efektif dalam mengangkat kembali aktivitas konsumsi masyarakat. Indeks kepercayaan konsumen menunjukkan tren peningkatan sejak Oktober hingga Desember 2025. Pada periode yang sama, penjualan mobil tumbuh sebesar 17,9 persen, sementara penjualan sepeda motor meningkat 14,5 persen menjelang akhir tahun. Selain itu, indeks penjualan ritel serta konsumsi bahan bakar minyak juga mengalami kenaikan setelah kebijakan tersebut diterapkan.

Menkeu menambahkan, langkah tersebut memiliki implikasi fiskal karena pemerintah memilih menahan kebijakan kenaikan pajak guna menjaga daya beli masyarakat tetap terjaga.

“Yang terpenting, kita mampu membalikkan arah perekonomian secara cukup signifikan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip kebijakan fiskal yang berkelanjutan,” ujar Menkeu.

Dari sisi produksi, kinerja sektor manufaktur turut menunjukkan perbaikan. Indeks Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur konsisten berada di zona ekspansif di atas angka 50, bahkan pada Januari 2026 tercatat mencapai 52,6. Hal ini mencerminkan meningkatnya optimisme pelaku usaha terhadap prospek permintaan ke depan.

“Dengan melihat perkembangan ini, momentum pertumbuhan yang mulai pulih pada triwulan IV tahun lalu tampaknya masih berlanjut, setidaknya hingga Januari 2026,” ungkap Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu menegaskan bahwa pemerintah akan terus memastikan realisasi belanja negara berjalan tepat waktu serta menjaga sinergi dengan bank sentral agar ketersediaan likuiditas di pasar tetap terjaga demi menopang pertumbuhan ekonomi.

“Secara keseluruhan, berbagai indikator menunjukkan bahwa perekonomian memasuki 2026 dalam kondisi yang jauh lebih solid. Konsumsi terus menguat, mobilitas masyarakat membaik, aktivitas industri berjalan aktif, dan optimisme publik berada pada level tinggi. Kombinasi ini menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil pada 2026 dan seterusnya,” pungkasnya.

Artikel Konsumsi Naik Industri Bergairah, Menkeu Purbaya Optimistis Hadapi 2026 pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Usai pertemuan, Anindya—yang akrab disapa Anin—menyampaikan bahwa kedua sektor tersebut memiliki nilai pasar global yang sangat besar, namun peran Indonesia masih belum optimal. Ia menyebutkan, nilai pasar furnitur dunia mencapai sekitar 300 miliar dolar AS, sementara kontribusi Indonesia baru berada di kisaran 2,5 miliar dolar AS.

“Padahal pertumbuhan industri furnitur dan elektronik nasional tergolong cukup baik. Tantangannya, surplus perdagangan justru tergerus akibat meningkatnya arus impor ke dalam negeri,” ujar Anin.

Dalam audiensi tersebut, Kadin dan Kementerian Keuangan membahas sejumlah langkah strategis, mulai dari deregulasi hingga pemberian insentif guna meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Salah satu fokus utama adalah kemudahan akses pembiayaan dengan tingkat bunga yang lebih kompetitif, serta penguatan industrialisasi berbasis sumber daya alam lokal seperti rotan.

Anin menekankan bahwa sekitar 85 persen cadangan rotan dunia berada di Indonesia, sehingga seharusnya dapat menjadi keunggulan strategis nasional. Selain itu, ia menyoroti ketergantungan ekspor furnitur Indonesia yang masih didominasi pasar Amerika Serikat, mencapai hampir 60 persen.

“Oleh karena itu, kami juga mendiskusikan perlunya diversifikasi pasar ekspor, termasuk ke Kanada dan kawasan Uni Eropa,” jelasnya.

Di sektor elektronik, Anin melihat peluang Indonesia semakin terbuka seiring masuknya industri nasional ke dalam rantai pasok semikonduktor global. Menurutnya, Indonesia berpotensi mengembangkan hilirisasi dari bahan baku silika hingga produk semikonduktor, meski tantangan terbesar masih terletak pada ketersediaan tenaga ahli.

“Kemampuan hilirisasi ada, tetapi persoalan utamanya adalah jumlah insinyur dan SDM berkeahlian tinggi. Ini yang kami bahas, termasuk peluang kolaborasi dengan LPDP dan lembaga terkait agar Indonesia tidak hanya mengandalkan industri padat karya, tetapi juga industri bernilai tambah tinggi,” kata Anin.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin Indonesia, Shinta W. Kamdani, menegaskan pentingnya penguatan aspek ketenagakerjaan dan riset dalam pengembangan industri elektronik, khususnya semikonduktor.

Ia menilai sektor tersebut membutuhkan SDM dengan keterampilan tinggi serta dukungan riset dan pengembangan (R&D) yang kuat. Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas potensi kerja sama pengembangan teknologi, program pelatihan tenaga kerja, hingga insentif investasi.

“Peran pemerintah sangat krusial karena pengembangan R&D tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pelaku usaha,” ujar Shinta.

Shinta juga menyoroti posisi strategis UMKM, terutama di industri furnitur, yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Menurutnya, diperlukan ekosistem yang mendukung agar UMKM dapat terhubung dengan rantai pasok industri yang lebih besar dan berorientasi ekspor.

Dari sisi pelaku industri, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Ahmad Sobur, menyampaikan harapan agar pemerintah memberikan dukungan yang lebih konkret, khususnya dalam aspek pembiayaan.

“Kami berharap adanya penurunan suku bunga atau skema pembiayaan khusus yang lebih terjangkau. Saat ini, melalui LPEI, bunga sekitar 6 persen dengan plafon yang masih terbatas, sekitar Rp200 miliar. Kami berharap dukungan pembiayaan dapat ditingkatkan hingga Rp16 triliun agar industri furnitur mampu mendorong ekspor hingga 6 miliar dolar AS,” kata Ahmad.

Artikel Sambangi Menkeu Purbanya, Kadin Bahas Insentif untuk Dongkrak Ekspor Furnitur pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Belum ada keputusan hingga saat ini. Kami masih mencermati apakah pertumbuhan ekonomi bisa dipacu lebih tinggi atau tidak,” ujar Purbaya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12).

Ia menekankan, pemerintah tidak ingin bersikap terburu-buru atau spekulatif sebelum memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kinerja ekonomi secara riil. Jika pertumbuhan ekonomi nasional mampu melampaui angka 6 persen, pemerintah dinilai memiliki ruang fiskal yang lebih leluasa dalam mengelola kebijakan PPN.

Melansir dari laman berita satu, dalam kondisi tersebut, lanjut Purbaya, opsi penyesuaian tarif PPN dapat dilakukan secara lebih fleksibel, baik dalam bentuk kenaikan maupun penurunan, sesuai dengan kebutuhan perekonomian.

“Apabila pertumbuhan berada di atas 6 persen, tentu ada ruang untuk mengatur kebijakan PPN. Bisa dinaikkan atau diturunkan, bukan sekadar menebak arah kebijakan,” jelasnya.

Sebelumnya, Purbaya juga sempat menyampaikan bahwa pemerintah membuka peluang untuk mengkaji kembali opsi penurunan tarif PPN. Namun, ia mengingatkan bahwa setiap penurunan tarif PPN sebesar 1 persen berpotensi mengurangi penerimaan negara hingga sekitar Rp70 triliun.

Karena itu, Kementerian Keuangan akan memantau perkembangan penerimaan negara seiring dengan berjalannya perbaikan sistem hingga triwulan II 2026. Evaluasi awal terkait rencana penyesuaian tarif PPN dijadwalkan dilakukan paling lambat pada akhir triwulan I 2026.

Purbaya menambahkan, secara konseptual rencana kebijakan tersebut sebenarnya telah dirancang dengan jelas. Meski demikian, sebagai Menteri Keuangan, ia menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam mengeksekusi kebijakan fiskal yang berdampak langsung terhadap perekonomian dan kehidupan masyarakat luas.

Artikel Menkeu Buka Suara soal PPN 2026, Tergantung Pertumbuhan Ekonomi pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu Purbaya menyampaikan apresiasinya atas peningkatan tata kelola hutan nasional yang semakin baik. Ia berharap kerja sama ini dapat mempercepat terciptanya kebijakan dan solusi yang lebih efektif dalam pengelolaan kekayaan alam Indonesia.

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa kolaborasi ini berorientasi pada pemanfaatan hasil hutan bagi kesejahteraan masyarakat luas, sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan koordinasi lintas kementerian agar pengelolaan hutan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Kedua kementerian sepakat untuk memaksimalkan pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kehutanan sebagai sumber pembiayaan pelestarian alam, serta memperkuat tata kelola keuangan negara yang berpihak pada pembangunan hijau dan berkelanjutan.

Artikel Menkeu dan Menhut Sepakat Hasil Hutan Harus untuk Kemakmuran Rakyat pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Pertanyaan yang perlu kita ajukan bukanlah apakah kita siap menghadapi AI, tetapi bagaimana kita bisa membuat AI bekerja untuk kepentingan rakyat dan tujuan pembangunan bersama,” ujar Thomas dikutip dalam keterangan tertulis.

Ia menekankan bahwa pendekatan terhadap AI harus bersifat proaktif dan berorientasi pada manusia, bukan sekadar mengikuti arus perkembangan teknologi. Menurutnya, kecerdasan buatan memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi global, bahkan mampu meningkatkan PDB dunia hingga 7% dalam sepuluh tahun ke depan.

Namun, Thomas mengingatkan agar manfaat AI dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. “Keberhasilan AI tidak hanya diukur dari efisiensi yang dihasilkan, tetapi juga dari seberapa besar peluang baru yang diciptakan bagi masyarakat dan dunia usaha,” katanya.

Untuk mencapai hal tersebut, Indonesia menekankan penguatan tiga pilar utama, yaitu infrastruktur digital yang tangguh, pengembangan sumber daya manusia (SDM), serta inovasi dan kolaborasi lintas sektor.

Selain itu, Wamenkeu menyoroti pentingnya pengelolaan AI yang bertanggung jawab, termasuk peningkatan keterampilan tenaga kerja (reskilling), penerapan prinsip keadilan dan transparansi, serta menjaga persaingan yang sehat.

“AI harus dikelola dengan bijak, bukan ditakuti. Teknologi ini harus membantu memperkuat, bukan menggantikan, peran manusia dalam pengambilan keputusan,” tegasnya.

Thomas juga menilai bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat menghadapi revolusi AI sendirian. Karena itu, kerja sama internasional menjadi kunci untuk memastikan semua negara, termasuk negara berkembang, bisa memperoleh manfaat dari teknologi ini.

Menutup pernyataannya, Thomas mendorong Bank Dunia dan IMF untuk berperan aktif dalam memperkuat kesiapan global menghadapi era AI, khususnya melalui investasi di bidang infrastruktur digital, tata kelola, dan pengembangan SDM.

“AI harus menjadi alat untuk melayani manusia. Bersama negara-negara anggota South-East Asia Voting Group (SEAVG), Indonesia berkomitmen menjadikan AI sebagai sarana inklusi dan kemakmuran bersama,” pungkasnya.

Artikel Indonesia Dorong Kolaborasi Global Hadapi Dampak AI terhadap Dunia Kerja pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Dengan komposisi ini, defisit anggaran 2026 diperkirakan mencapai Rp689,1 triliun atau 2,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan apresiasinya atas sinergi yang terjalin dalam penyusunan anggaran.

“Dengan rampungnya pembahasan APBN 2026 bersama Banggar DPR RI, atas nama Pemerintah saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Banggar, pimpinan Kementerian/Lembaga, perwakilan pemerintah, serta Bank Indonesia. Kesepakatan ini mencerminkan komitmen kolektif menjaga APBN sebagai instrumen fiskal demi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Dari sisi penerimaan negara, target penerimaan perpajakan ditetapkan sebesar Rp2.693,7 triliun, terdiri atas: pajak Rp2.357,7 triliun dan kepabeanan dan cukai Rp336,0 triliun

Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diproyeksikan mencapai Rp459,2 triliun. Untuk belanja negara, alokasinya terdiri dari:

• Belanja pemerintah pusat: Rp3.149,7 triliun mencakup belanja kementerian/lembaga: Rp1.510,5 triliun dan belanja non-kementerian/lembaga: Rp1.639,2 triliun
  
• Transfer ke daerah: Rp693,0 triliun
  

Dengan struktur tersebut, keseimbangan primer diperkirakan defisit Rp89,7 triliun, yang akan ditutup melalui pembiayaan anggaran sebesar Rp689,1 triliun. Kesepakatan antara Banggar DPR RI dan Pemerintah terkait postur APBN 2026 ini akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI pada 23 September 2025 untuk mendapatkan pengesahan resmi.

Artikel Inilah Postur APBN 2026 yang Disepakati DPR dan Pemerintah pertama kali tampil pada Katafoto.id.