Dony menjelaskan, persoalan yang dihadapi KAI dan WIKA merupakan masalah yang telah ada sebelum Danantara dibentuk. Karena itu, penyelesaiannya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan banyaknya persoalan yang masih harus dibenahi di lingkungan BUMN.

“Kami yang sekarang ini sebenarnya sedang menyelesaikan problem-problem yang ada. Problem-problem ini kan sudah ada sebelumnya. Dengan dimensi yang luar biasa besarnya kan. Nah tentu energinya juga terbatas, satu-satu harus diberesin, ini belum selesai,” ujar Dony di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (31/7).

Ia menegaskan, Danantara tidak hanya berfokus menangani persoalan yang dihadapi KAI dan WIKA, tetapi juga berbagai masalah di sejumlah BUMN lain yang memerlukan penanganan secara bertahap.

Menurut Dony, berbagai persoalan tersebut merupakan warisan yang kini harus diselesaikan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu dan sumber daya.

“Satu-satu harus diberesin. Ini belum selesai, masih banyak. Tentu kemarin juga lihat Pos (PT Pos), masih punya problem. Kemarin problem Adhi Properti. Itu masih satu-satu diberesin. Itu kan peninggalan-peninggalan yang harus dibereskan pada saat ini,” katanya.

Menanggapi beban keuangan yang masih membebani WIKA akibat keterlibatannya dalam proyek KCIC, Dony mengakui kondisi tersebut masih menjadi tantangan bagi perusahaan konstruksi pelat merah tersebut.

Meski demikian, ia memastikan pemerintah tidak akan membiarkan persoalan itu berlarut-larut. Danantara, kata dia, berkomitmen menyelesaikan berbagai permasalahan secara bertahap agar kondisi keuangan dan tata kelola perusahaan menjadi lebih sehat.

“Ini menjadi beban buat mereka, tapi kan pada akhirnya harus kita selesaikan, enggak mungkin kita diamkan. Jadi saya hanya berupaya menyelesaikan satu per satu. Bagaimana kemudian ini semuanya menjadi proper dan benar,” pungkas Dony.

Artikel Proyek KCIC Dibenahi, Danantara Janji Selesaikan Beban WIKA dan KAI pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Ketiga proyek tersebut masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025. Seluruh pelaksanaannya berada di bawah koordinasi PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera), perusahaan yang dibentuk oleh Danantara Indonesia.

Bali menjadi daerah pertama yang memasuki tahap konstruksi dengan nilai investasi mencapai Rp3 triliun atau sekitar 170,4 juta dolar AS. Pemilihan Pulau Dewata sebagai lokasi perdana didasarkan pada meningkatnya persoalan pengelolaan sampah serta keterbatasan kapasitas tempat pemrosesan akhir (TPA) yang selama ini menjadi tantangan bagi kawasan pariwisata tersebut.

Chief Executive Officer (CEO) PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera), Fadli Rahman, mengatakan dimulainya pembangunan PSEL Bali menjadi tonggak penting dalam implementasi sistem pengelolaan sampah modern yang telah dipersiapkan melalui berbagai tahapan, mulai dari kajian teknis, investasi hingga pemilihan teknologi.

Fasilitas tersebut akan dibangun di kawasan Pedungan, Denpasar Selatan, dengan kapasitas mengolah hingga 1.500 ton sampah setiap hari atau setara sekitar 500 truk sampah berukuran standar. Proyek ini ditargetkan selesai dan mulai beroperasi secara bertahap pada semester pertama 2028.

“Pembangunan fasilitas PSEL di Bali bukan sekadar membangun pembangkit listrik, melainkan sistem pengelolaan sampah lebih terintegrasi dari hulu hingga hilir. Kami ingin memastikan sampah residu yang selama ini menjadi beban lingkungan dapat diolah secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata melalui penyediaan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan,” kata Fadli Rahman.

Persiapan pembangunan telah dimulai sejak Perpres Nomor 109 Tahun 2025 diterbitkan pada Oktober 2025. Setelah itu, Danantara menjalankan berbagai tahapan proyek, mulai dari pemilihan mitra teknologi dan penandatanganan Joint Venture Agreement pada Maret 2026, dilanjutkan Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi Bali serta Pemerintah Kota Bogor dan Bekasi pada April 2026. Seluruh proses tersebut bermuara pada peresmian pembangunan PSEL Bali yang berlangsung pada Rabu (8/7).

Gunakan Teknologi Berstandar Internasional

PSEL Bali akan mengadopsi teknologi Moving Grate Incinerator, sistem yang telah digunakan oleh sekitar 75 hingga 80 persen fasilitas Waste-to-Energy di berbagai negara. Teknologi ini menerapkan standar emisi yang mengacu pada regulasi Uni Eropa (European Industrial Emissions Directive/EU IED), sehingga dinilai lebih ramah lingkungan dibandingkan teknologi insinerator generasi sebelumnya.

Dalam prosesnya, sampah yang masuk ke fasilitas terlebih dahulu dikeringkan selama lima hingga tujuh hari untuk mengurangi kadar air. Setelah itu, sampah dibakar pada suhu di atas 850 derajat Celsius agar senyawa berbahaya terurai secara optimal dan tidak terlepas ke udara.

Energi panas hasil pembakaran kemudian dimanfaatkan untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi yang menggerakkan turbin pembangkit listrik. Listrik yang dihasilkan selanjutnya disalurkan ke jaringan PLN.

Sementara itu, residu dari proses pengolahan juga dimanfaatkan kembali. Air lindi diolah menjadi air bersih, sedangkan bottom ash diproses menjadi bahan bangunan seperti batako. Dengan sistem tersebut, emisi dari pengelolaan sampah diperkirakan dapat ditekan hingga 80 persen dibandingkan metode penumpukan sampah di TPA.

Mampu Mengolah Hampir Separuh Sampah Bali

Kehadiran PSEL Bali diproyeksikan mampu menangani sekitar 44 persen total volume sampah di Pulau Dewata. Selain mengurangi ketergantungan terhadap TPA, proyek ini juga diharapkan menekan dampak kesehatan dan pencemaran lingkungan akibat penumpukan sampah.

Proyek tersebut juga diperkirakan menciptakan hingga 1.200 lapangan kerja hijau dengan mengutamakan tenaga kerja lokal.

Dari sisi energi, fasilitas ini ditargetkan memproduksi listrik setiap tahun yang setara dengan kebutuhan sekitar 100.000 rumah tangga. Seluruh listrik yang dihasilkan akan dibeli oleh PLN melalui skema Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL/PPA) jangka panjang dengan tarif mengacu pada Perpres Nomor 109 Tahun 2025, yakni sebesar US$0,20 per kWh.

Skema tersebut diharapkan meningkatkan kelayakan pembiayaan proyek sehingga lebih menarik bagi investor. Dalam pelaksanaannya, pembangunan PSEL Bali juga menggandeng mitra teknologi internasional yang telah ditetapkan sejak Maret 2026.

Artikel PSEL Rp3 Triliun Dimulai, Bali Siap Ubah Gunungan Sampah Jadi Energi Listrik pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan P. Roeslani, mengatakan besarnya minat tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia. Menurutnya, Danantara kini dipandang sebagai mitra strategis sekaligus pintu masuk yang kredibel bagi investor asing yang ingin berinvestasi di Tanah Air.

“Minat tinggi investor yang disampaikan Tony Blair menegaskan bahwa Indonesia berada di radar utama investor global. Kami melihat antusiasme yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi kita,” ujar Rosan.

Dalam pertemuan itu, Rosan didampingi Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria dan Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir. Sementara Tony Blair hadir bersama tim dari Tony Blair Institute for Global Change (TBI).

Rosan menjelaskan, pembahasan dalam pertemuan tersebut mencakup berbagai peluang kolaborasi, mulai dari percepatan transformasi badan usaha milik negara (BUMN), peningkatan investasi, hingga dukungan terhadap pembangunan nasional.

Ia menilai kehadiran Tony Blair bersama TBI semakin memperkuat posisi Danantara sebagai mitra utama bagi investor internasional yang ingin menanamkan modal di Indonesia.

Menurut Rosan, tingginya perhatian investor juga menunjukkan bahwa berbagai kebijakan ekonomi pemerintah, termasuk pembentukan Danantara, mendapat respons positif dari pasar global. Ke depan, Danantara akan berperan sebagai penghubung antara modal internasional dengan proyek-proyek strategis nasional yang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Danantara siap menjadi jembatan bagi modal internasional untuk masuk secara efektif. Sentimen pasar sangat positif terhadap langkah-langkah yang diambil pemerintah,” kata Rosan.

Optimisme tersebut juga tercermin dari capaian investasi nasional. Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi investasi pada triwulan I 2026 mencapai Rp498,8 triliun atau tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai investasi tersebut juga berhasil menyerap lebih dari 706 ribu tenaga kerja dan menjadi modal awal yang positif untuk mencapai target investasi nasional sepanjang 2026.

Selain membahas peningkatan investasi, Danantara dan Tony Blair Institute for Global Change juga menjajaki peluang kerja sama strategis guna meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.

“Kunjungan ini kami harapkan akan semakin memperluas kepercayaan investor internasional terhadap Indonesia dan mempercepat realisasi investasi pada proyek-proyek strategis nasional,” tutup Rosan.

Artikel Tony Blair Sebut Indonesia Jadi Incaran Investor Global, Danantara Jadi Pintu Masuk pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Salah satu poin utama dalam aturan baru ini adalah perubahan susunan Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung agar menyesuaikan struktur kementerian dan lembaga pada Kabinet Merah Putih. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan pelaksanaan tugas komite dalam mengawal pengembangan proyek KCJB.

Berdasarkan Perpres yang dikutip pada Jumat (29/5/2026), Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ditunjuk sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Sementara jabatan Wakil Ketua dipegang oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Keanggotaan komite juga melibatkan sejumlah pejabat penting pemerintah, antara lain Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Kepala Badan Pengaturan BUMN, serta Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Selain melakukan penyesuaian struktur organisasi, Perpres Nomor 29 Tahun 2026 juga memperjelas tugas dan kewenangan Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Dalam Perpres tersebut, komite diberi kewenangan untuk menyepakati dan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi kenaikan biaya atau pembengkakan anggaran (cost overrun) dalam pelaksanaan proyek KCJB.

Kewenangan tersebut mencakup pembahasan mengenai perubahan porsi kepemilikan pada perusahaan patungan yang mengelola proyek, termasuk penyesuaian syarat maupun jumlah pinjaman yang diterima perusahaan tersebut.

Komite juga memiliki wewenang untuk menentukan bentuk dukungan pemerintah yang dapat diberikan guna membantu perusahaan patungan memenuhi kewajibannya apabila terjadi peningkatan biaya proyek.

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga keberlanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di tengah berbagai tantangan pembiayaan maupun potensi kenaikan biaya pembangunan.

Dalam Perpres tersebut, pemerintah juga membuka peluang pemberian dukungan tambahan apabila diperlukan. Salah satunya melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada pimpinan konsorsium BUMN yang terlibat dalam proyek KCJB.

Selain PMN, pemerintah juga dapat memberikan jaminan atas kewajiban pimpinan konsorsium BUMN untuk memenuhi kebutuhan pendanaan proyek apabila kondisi tersebut diperlukan.

Regulasi terbaru ini juga menegaskan peran Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebagai pihak yang bertanggung jawab mengoordinasikan penyelenggaraan prasarana dan sarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Dengan diterbitkannya Perpres Nomor 29 Tahun 2026, pemerintah berharap pengelolaan proyek KCJB dapat berjalan lebih efektif melalui penguatan koordinasi antarinstansi, penyesuaian struktur komite, serta tersedianya mekanisme yang lebih jelas dalam menghadapi potensi pembengkakan biaya pada masa mendatang.

Artikel Perpres Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terbit, Pemerintah Siapkan Antisipasi Cost Overrun pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pramono menyampaikan optimisme terhadap penyelesaian proyek MRT lintas Utara-Selatan tersebut. Hingga saat ini, progres pembangunan telah mencapai 59,7 persen.

“Saya mendampingi Bapak Wakil Presiden dan juga hadir Bapak Menteri Perhubungan untuk mengecek progres fase 2A untuk MRT Utara-Selatan. Kalau dilihat secara keseluruhan progresnya sekarang ini sudah 59,7 persen,” ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta.

Ia menjelaskan, pembangunan MRT koridor Utara-Selatan ditargetkan selesai secara bertahap. Tahap commissioning atau uji coba sistem direncanakan berlangsung pada pertengahan 2027.

Sementara itu, operasional hingga Stasiun Harmoni ditargetkan dimulai pada akhir 2027, sedangkan jalur hingga Stasiun Kota ditargetkan beroperasi penuh pada akhir 2029.

“Maka dengan demikian, kalau ini sudah selesai ruas utama dari Utara-Selatan sepanjang 22,2 kilometer selesai secara keseluruhan di tahun 2029,” kata dia.

Dalam peninjauan tersebut, perhatian khusus diberikan pada pengerjaan Stasiun Sawah Besar dan Mangga Besar yang memiliki tingkat kesulitan teknis tinggi. Kedua stasiun itu merupakan stasiun terdalam dalam proyek MRT fase 2A dengan kedalaman mencapai 28 meter di bawah permukaan tanah.

Meski menghadapi tantangan konstruksi yang kompleks, Pramono mengapresiasi keterlibatan tenaga kerja lokal dalam pembangunan proyek strategis tersebut. Ia menyebut seluruh pekerja yang terlibat merupakan putra-putri Indonesia.

“Yang menggembirakan 3.800 orang yang bekerja di sana semuanya adalah Indonesia. Sehingga dengan demikian ini membuktikan bahwa putra-putri terbaik kita kalau diberikan kesempatan bisa memberikan hasil yang luar biasa,” jelas Pramono.

Selain melanjutkan pembangunan MRT lintas Utara-Selatan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga tengah mempersiapkan proyek MRT lintas Timur-Barat. Saat ini sejumlah tahapan masih berjalan, mulai dari pembebasan lahan, penetapan trase, hingga penentuan titik stasiun.

“Mudah-mudahan kalau ini berjalan lancar segmen pertama mudah-mudahan di tahun 2030 bisa kita nikmati untuk Barat-Timur,” ucapnya.

Pramono juga mengungkapkan bahwa Wakil Presiden Gibran memberikan apresiasi terhadap perkembangan proyek MRT Jakarta. Menurutnya, Wapres menilai pengerjaan proyek berjalan rapi dengan kualitas konstruksi yang tetap terjaga.

“Beliau menyampaikan rasa gembira dan puas karena beliau juga sudah pernah melihat sebelumnya. Progresnya cukup bagus dan apalagi terowongannya cukup rapi, semua sekali lagi dikerjakan oleh putra-putri Indonesia,” tandas Pramono.

Artikel Pramono Optimistis MRT Utara-Selatan Tuntas 2029, Ini Perkembangannya pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Banten Andra Soni, sebagai bagian dari langkah strategis mempercepat pengembangan sistem transportasi massal yang modern dan terintegrasi.

Direktur Utama PT MRT Jakarta, Tuhiyat, menyampaikan bahwa MoU ini merupakan implementasi dari mandat ketiga yang diberikan pemerintah kepada MRT Jakarta, yakni optimalisasi pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) dalam radius 700 meter dari stasiun.

Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya bersifat formalitas, tetapi menjadi simbol komitmen bersama dalam mewujudkan transportasi publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Kerja sama ini menunjukkan kesungguhan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung sistem transportasi yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan,” ujar Tuhiyat dikutip dari laman berita jakarta. 

Ia menjelaskan bahwa koridor Timur–Barat memiliki peran strategis karena menghubungkan kawasan permukiman, sentra industri, hingga wilayah pertumbuhan baru yang berada di DKI Jakarta dan Provinsi Banten.

Dalam upaya tersebut, MRT Jakarta mengambil peran aktif untuk mendukung pemerintah pusat sebagai pemilik proyek, dengan mendorong peningkatan konektivitas serta efisiensi pembiayaan melalui studi bersama para pengembang, khususnya di wilayah Banten.

Tuhiyat mengungkapkan bahwa MRT Lintas Timur–Barat Fase 2 direncanakan membentang sepanjang kurang lebih 30 kilometer dari Kembangan hingga Balaraja.

Ia berharap hasil studi ini dapat membantu Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dalam mematangkan perencanaan proyek, baik dari aspek kelembagaan maupun skema pendanaan.

“Melalui nota kesepahaman ini, kami bersama para pengembang ingin mendorong penerapan konsep TOD yang tidak hanya fokus pada mobilitas, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat. Proyek ini diharapkan terwujud melalui sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Tuhiyat juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan RI dan Bappenas atas dukungan kebijakan yang diberikan, serta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Banten yang konsisten mendorong penguatan konektivitas antarwilayah.

Ia turut mengucapkan terima kasih kepada para pengembang yang telah menandatangani MoU atas kepercayaan dan komitmen yang diberikan.

“Kolaborasi ini diyakini mampu melahirkan solusi inovatif yang dapat mengurangi beban pembiayaan publik sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi bagi kawasan dan masyarakat,” pungkasnya.

Artikel MRT Bakal Tembus Banten, Jalur Kembangan Balaraja Disiapkan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Kami segera mempersiapkan pembangunan di area seluas 3,6 hektare. Lokasinya sangat strategis dan berpotensi menjadi rumah sakit internasional karena berdekatan dengan sejumlah rumah sakit swasta besar,” ujar Pramono.

Pramono menyampaikan dua usulan utama kepada Kementerian Kesehatan. Pertama, Pemprov DKI meminta agar proyek pembangunan rumah sakit ini dapat ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional.

“Kami akan mengajukan proyek ini agar bisa masuk daftar PSN jika pemerintah pusat menyetujui,” imbuhnya dikutip dari laman berita jakarta.

Usulan kedua, lanjut Pramono, pembangunan akan dilaksanakan oleh Pemprov DKI, namun ia meminta dukungan dari Kementerian Kesehatan dalam bentuk penyediaan peralatan medis modern dan tenaga kesehatan berstandar internasional, termasuk dokter spesialis.

“Dua hal itu menjadi fokus pembahasan kami, dan selanjutnya kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat,” kata Pramono.

Selain proyek di Sumber Waras, Pemprov DKI juga menyiapkan pembangunan rumah sakit internasional kedua di Cakung, Jakarta Timur, di atas lahan seluas 1,7 hektare.

Pramono optimistis pembangunan dua rumah sakit tersebut akan memperkuat sistem layanan kesehatan di Jakarta sekaligus meningkatkan posisi Jakarta dalam Global City Index, yang saat ini naik dari peringkat 74 menjadi 71 dalam tujuh bulan terakhir.

“Kami juga sudah menghitung kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk pembangunan ini,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Pemprov DKI. Ia menilai, keberadaan rumah sakit internasional di Jakarta akan mengurangi jumlah pasien yang berobat ke luar negeri.

“Lahan yang akan digunakan sudah siap, dan ide pembangunan RS internasional ini sangat baik untuk menekan angka pasien Jakarta yang berobat ke luar negeri,” kata Budi Gunadi.

Menkes menambahkan, rencana tersebut juga sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo, yang mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan nasional. Dalam pertemuan itu, turut dibahas berbagai opsi skema pembiayaan serta pengadaan tenaga medis berkualitas global.

“Kami mendukung agar proyek ini masuk PSN, meski keputusan akhirnya ada di tingkat yang lebih tinggi. Namun, dari sisi Kementerian Kesehatan, kami sangat mendukung penuh,” tegas Budi.

Artikel Jakarta Bakal Punya RS Internasional, Pramono Anung Gandeng Menkes pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui keterlibatan aktif SIG dalam Indonesia Infrastructure Research and Innovation Institute (I2RI), sebuah wadah kolaboratif bagi BUMN klaster infrastruktur yang berfokus pada pengembangan riset dan inovasi untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

I2RI menjadi ruang berbagi pengetahuan, sumber daya, serta hasil riset antar-BUMN, guna menghadapi kompleksitas tantangan pembangunan nasional. Diharapkan, lembaga ini mampu meningkatkan kapabilitas riset dan inovasi terapan yang relevan dengan kebutuhan industri konstruksi yang terus berkembang.

Sejak dibentuk pada 15 Juni 2021, I2RI terus memperkuat kolaborasinya. Pada September 2025, sembilan pimpinan BUMN infrastruktur, termasuk SIG, kembali menandatangani Nota Kesepahaman tentang Keberlanjutan Pembentukan I2RI, sebagai bentuk komitmen bersama untuk memperluas riset dan inovasi di bidang infrastruktur.

Direktur Operasi SIG sekaligus Chairwoman of Steering Committee I2RI, Reni Wulandari, menegaskan bahwa SIG sebagai koordinator I2RI berkomitmen mendukung program dekarbonisasi nasional melalui penurunan emisi karbon dioksida (CO₂), di antaranya lewat penggunaan semen rendah karbon dalam berbagai proyek strategis nasional.

“I2RI diharapkan dapat menjadi motor kemajuan bagi industri bahan bangunan dan konstruksi nasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di tingkat regional. Dengan semangat kolaborasi, kami siap mendukung pengembangan teknologi infrastruktur berkelanjutan yang efisien, efektif, serta melahirkan produk inovatif bernilai tambah tinggi,” jelas Reni.

Ia menambahkan, BUMN yang tergabung dalam I2RI juga berkolaborasi dalam riset material ramah lingkungan, pengembangan teknologi konstruksi hijau, serta menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk asosiasi industri, akademisi, praktisi, dan pemerintah. Tujuannya untuk menghasilkan kebijakan serta inovasi yang mendukung kemajuan sektor konstruksi secara berkelanjutan.

“Perkembangan teknologi konstruksi di era modern menuntut inovasi yang mengintegrasikan digitalisasi, bahan bangunan hijau, serta peningkatan kapasitas SDM. Kami berharap I2RI menjadi ekosistem riset yang mampu menghadirkan solusi konkret, andal secara teknis maupun ekonomis, untuk mewujudkan konstruksi berkelanjutan di Indonesia,” tutur Reni menutup pernyataannya.

Artikel SIG Dorong Konstruksi Berkelanjutan Lewat Inovasi dan Riset I2RI pertama kali tampil pada Katafoto.id.

1. Seksi 1 Yogyakarta–Banyurejo,
   
2. Seksi 2 Banyurejo–Borobudur,
   
3. Seksi 3 Borobudur–Magelang,
   
4. Seksi 4 Magelang–Temanggung,
   
5. Seksi 5 Temanggung–Ambarawa, dan
   
6. Seksi 6 Ambarawa–Bawen.
   

Menurut Dwi, saat ini Seksi 1 telah mencapai progres 83 persen dan Seksi 6 mencapai 74 persen. Keduanya ditargetkan selesai dan siap beroperasi pada tahun 2026.

“Untuk Seksi 1 di wilayah Yogyakarta, progresnya diharapkan mencapai 87 persen pada akhir 2025. Sementara Seksi 6 yang menghubungkan Ambarawa–Bawen juga ditargetkan rampung pada tahun depan,” jelas Dwi dikutip dari laman jatengprov, Jumat (17/10).

Ia menambahkan, pekerjaan utama di Seksi 1 mencakup penimbunan sepanjang 4,4 kilometer dan pembangunan jembatan di atas Saluran Mataram. Sedangkan di Seksi 6, saat ini tengah dilakukan pekerjaan timbunan dan konstruksi jembatan di simpang susun Ambarawa, termasuk pembangunan pile slab sepanjang 1,8 kilometer.

Tol Yogyakarta–Bawen membentang melintasi dua provinsi, yakni 8,8 kilometer di Daerah Istimewa Yogyakarta dan 66,32 kilometer di Jawa Tengah. Proyek ini diharapkan dapat memperkuat konektivitas kawasan Jogja–Solo–Semarang (Joglosemar) dan menjadi jalur strategis bagi arus logistik dan pariwisata.

“Setelah beroperasi penuh, waktu tempuh dari Yogyakarta ke Semarang hanya sekitar satu jam. Selain memangkas waktu perjalanan, pengguna jalan juga akan disuguhkan pemandangan pegunungan yang menawan,” ungkap Dwi.

Ia menegaskan, keberadaan tol ini akan meningkatkan mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi logistik, serta membuka peluang ekonomi baru di daerah yang dilalui.

“Harapannya manfaat proyek ini bisa benar-benar dirasakan masyarakat, terutama dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi regional,” tambahnya.

Artikel Tol Yogyakarta–Bawen Segera Tersambung, Waktu Tempuh Jogja–Semarang Cuma 1 Jam pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Proyek strategis ini bertujuan menghubungkan pulau-pulau di Meranti dengan jaringan listrik utama Pulau Sumatra, sekaligus menjawab keterbatasan pasokan listrik yang selama ini menghambat pembangunan daerah.

“Alhamdulillah, tahun ini PLN sudah berkomitmen membangun kabel bawah laut, sehingga Meranti akan terkoneksi dengan Pulau Sumatra hingga ke Pulau Rangsang,” ujar Wahid saat melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Meranti, Rabu (10/9).

Melalui jaringan kabel bawah laut tersebut, ia berharap seluruh wilayah Meranti dapat teraliri listrik secara penuh tanpa harus lagi mengandalkan genset sebagai sumber energi cadangan.

Rencana pembangunan ini juga mencakup pasokan energi baru terbarukan di Pulau Rangsang. PLN akan membangun jaringan tegangan tinggi mulai dari 150 KVA di Bengkalis hingga 500 KVA di beberapa titik strategis, termasuk Meranti.

“Ke depan tidak ada lagi daerah di Meranti yang terisolasi dan masih memakai genset. Tahun 2026 nanti, seluruh jaringan listrik ditargetkan sudah beroperasi,” tegasnya.

Wahid menambahkan, ketersediaan listrik, jalan, dan air bersih merupakan infrastruktur dasar yang wajib dipenuhi pemerintah. Ia menilai fasilitas tersebut adalah modal utama untuk mengentaskan kemiskinan.

Menurutnya, ada dua penyebab kemiskinan: faktor kultur dan faktor struktur. Kultur terjadi, misalnya, pada komunitas suku terasing yang membutuhkan edukasi. Sedangkan struktur berkaitan dengan kurangnya kebijakan pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, listrik, maupun pelabuhan.

“Hal ini penting diperhatikan, salah satunya di Kepulauan Meranti, karena wilayahnya terdiri dari banyak pulau,” jelasnya.

Wahid juga menekankan bahwa penyediaan infrastruktur akan membuat Meranti lebih menarik bagi investor. Dengan masuknya investasi, pertumbuhan ekonomi diharapkan semakin pesat.

“Kalau kita ingin investasi masuk ke Meranti, syaratnya adalah infrastruktur yang memadai, baik itu jembatan, jalan, maupun listrik. Mudah-mudahan hal ini bisa mempercepat laju ekonomi di Kepulauan Meranti,” pungkasnya.

Artikel Target Bebas Genset, Kabel Bawah Laut PLN Jadi Solusi Listrik di Meranti pertama kali tampil pada Katafoto.id.