Besarnya angka tersebut menjadi sinyal bahwa persoalan karhutla perlu ditangani lebih serius. Dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat di wilayah terdampak, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian dan fiskal negara.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan besarnya potensi kerugian tersebut menunjukkan perlunya penguatan langkah pencegahan dan mitigasi karhutla.

“Angka Rp 123,1 triliun ini setara 49,1 persen dari proyeksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Tengah tahun 2026,” jelas Huda dikutip dari laman beritasatu.

Berdasarkan kajian Celios, kerugian ekonomi yang muncul akibat kerusakan aset fisik dan terganggunya kegiatan ekonomi diperkirakan mencapai Rp29,54 triliun.

Sejumlah sektor ikut terdampak, mulai dari perdagangan, pertanian, akomodasi hingga industri makanan dan minuman. Aktivitas usaha di berbagai sektor tersebut dapat terganggu akibat paparan asap maupun terhentinya kegiatan produksi.

Jika dibandingkan dengan perekonomian nasional, nilai kerugian tersebut setara sekitar 0,23 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Dari sejumlah wilayah yang dianalisis, Kalimantan Barat mencatat potensi kerugian ekonomi terbesar, yaitu sekitar Rp5,7 triliun. Papua Barat berada di posisi berikutnya dengan Rp4,3 triliun, sedangkan Nusa Tenggara Timur mencapai Rp2,8 triliun.

Dampak karhutla juga diperkirakan berimbas terhadap penerimaan negara. Celios menghitung penerimaan pajak bersih daerah berpotensi berkurang sekitar Rp269,86 miliar pada 2026.

Efek tersebut bahkan dapat menjalar ke wilayah dan sektor ekonomi lainnya karena adanya keterkaitan antarsektor. Industri pengolahan kayu, pulp and paper, serta furnitur menjadi beberapa sektor yang dinilai berpotensi ikut terkena dampaknya.

Jutaan Orang Berpotensi Terdampak ISPA

Persoalan karhutla tidak berhenti pada kerugian ekonomi. Asap kebakaran juga membawa konsekuensi serius bagi kesehatan masyarakat.

Celios memperkirakan sekitar 1,78 juta orang berpotensi terdampak dan terdiagnosis infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Total biaya kesehatan akibat kondisi tersebut diperkirakan mencapai Rp9,75 triliun.

Namun, jumlah masyarakat yang terdampak dapat jauh lebih besar apabila warga yang mengalami gejala ISPA tetapi tidak sempat menjalani pemeriksaan ikut dihitung.

“Jika masyarakat yang mengalami gejala ISPA tetapi tidak sempat mendapatkan pemeriksaan turut diperhitungkan, jumlahnya berpotensi mencapai 17,4 juta jiwa, dengan total biaya kesehatan sekitar Rp 93,56 triliun, setara 67,6 persen dari total anggaran fungsi kesehatan di APBN 2026,” ujar Huda.

Melihat besarnya potensi dampak tersebut, Celios mendorong pemerintah melakukan penguatan strategi mitigasi karhutla.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan pola kebakaran pada 2026 menunjukkan ancaman karhutla mulai bergerak ke wilayah yang sebelumnya tidak menjadi pusat utama kebakaran.

Menurut Bhima, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan menjadikan kondisi cuaca sebagai faktor utama. Aktivitas perusahaan serta kondisi lahan gambut yang rentan akibat kegiatan industri ekstraktif juga harus menjadi perhatian.

Sementara itu, periode kekeringan yang panjang dinilai dapat memperbesar potensi terjadinya kebakaran.

“Karhutla bukan semata anomali cuaca Super El-Nino, tapi juga ulah korporasi, rentannya lahan gambut akibat industri ekstraktif menjadi pemicu utama, sementara kekeringan panjang hanyalah pra-kondisi,” kata Bhima dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Karhutla Meluas ke Papua Selatan

Bhima menilai kebijakan pencegahan karhutla selama ini masih terlalu terkonsentrasi pada moratorium izin di kawasan gambut Sumatra dan Kalimantan.

Padahal, berdasarkan data 2026, ancaman kebakaran telah meluas hingga kawasan gambut di Papua Selatan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pemerintah memperluas cakupan strategi pencegahan dan penanganan karhutla.

Atas dasar itu, Bhima mendesak pemerintah menetapkan status Bencana Nasional Karhutla 2026. Ia juga meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha, khususnya sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Evaluasi tersebut, lanjutnya, harus dibarengi dengan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melanggar. Hasil audit terhadap kegiatan usaha juga diminta dibuka kepada publik sebagai bentuk transparansi.

Selain penanganan terhadap sumber kebakaran, perlindungan masyarakat yang terdampak juga harus diperkuat. Pemerintah dinilai perlu memastikan ketersediaan tempat pengungsian yang aman serta dukungan evakuasi medis, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan.

“Keselamatan rakyat adalah prioritas,” ujarnya.

Bhima juga menekankan pentingnya pemulihan ekosistem sebagai bagian dari penanganan karhutla. Menurut dia, pemerintah perlu membentuk tim pemulihan ekosistem terpadu yang tidak hanya menjalankan restorasi lingkungan, tetapi sekaligus mengevaluasi kegiatan usaha yang diduga berkaitan dengan munculnya kebakaran.

Dengan potensi kerugian yang mencapai Rp123,1 triliun, Celios menilai karhutla harus ditempatkan sebagai persoalan yang berkaitan langsung dengan ketahanan ekonomi nasional.

Langkah pencegahan dan mitigasi yang lebih kuat dinilai dapat mengurangi beban yang harus ditanggung masyarakat, pelaku usaha, maupun pemerintah akibat kebakaran hutan dan lahan.

Artikel Karhutla Bisa Gerus Ekonomi hingga Rp123,1 Triliun pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Airlangga menegaskan, nilai tersebut merupakan transaksi belanja yang dilakukan secara langsung atau offline. Dengan kata lain, angka itu tidak termasuk aktivitas belanja masyarakat Indonesia melalui platform daring.

Menurut Airlangga, tingginya nilai transaksi tersebut menunjukkan besarnya aktivitas konsumsi masyarakat Indonesia ketika melakukan perjalanan ke luar negeri. Kondisi ini sekaligus menjadi perhatian pemerintah untuk memperkuat sektor belanja domestik agar potensi konsumsi dapat lebih banyak berputar di dalam negeri.

“Ini bukan belanja online, ini belanja offline. Jadi artinya orang Indonesia yang keluar negeri dan belanja,” kata Airlangga dalam konferensi pers Kick Off Road to Hari Belanja Nasional (Harbolnas) 2026 di Kementerian Perdagangan, Kamis (27/8).

Shopping Tourism Dinilai Bisa Jadi Mesin Ekonomi

Sebelumnya, Airlangga menilai wisata belanja atau shopping tourism memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Pandangan tersebut disampaikan Airlangga ketika membuka Indonesia Retail Summit and Expo (IRSE) 2026 di Jakarta, Rabu (26/8).

Ia mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia selama semester I 2026 mencapai 7,45 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 5,71 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

“Kita lihat total kunjungan wisatawan mancanegara sebetulnya naik. Nah, tentu di berbagai negara, tujuan dari wisatawan itu sebagian besarnya adalah kuliner dan belanja,” ujar Airlangga.

Pemerintah melihat peningkatan kunjungan wisatawan tersebut sebagai peluang untuk memperkuat industri ritel nasional. Pelaku usaha didorong meningkatkan daya tarik produk dan pengalaman berbelanja sehingga pengeluaran wisatawan dapat memberikan dampak lebih besar terhadap perekonomian domestik.

“Kita berharap ini bisa memanfaatkan wisata belanja sebagai motor pertumbuhan baru. Bagi pemerintah ini merupakan low-hanging fruit, dan bagi para peritel momentumnya sudah ada,” tambahnya.

Wisatawan Nusantara Jadi Penopang Konsumsi

Selain mengandalkan wisatawan mancanegara, pemerintah juga melihat mobilitas wisatawan nusantara (wisnus) sebagai salah satu sumber penting untuk mendorong konsumsi dalam negeri.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah perjalanan wisnus sepanjang semester I 2026 mencapai 630,41 juta perjalanan. Jumlah tersebut tumbuh 2,71 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Tingginya mobilitas masyarakat di dalam negeri dinilai dapat menjadi peluang bagi berbagai sektor ekonomi. Mulai dari ritel, kuliner, pariwisata, hingga industri seni dan budaya dapat memperoleh manfaat dari peningkatan aktivitas perjalanan tersebut.

Pemerintah berharap penguatan sektor-sektor tersebut mampu mendorong masyarakat lebih banyak melakukan konsumsi di dalam negeri. Dengan begitu, perputaran uang dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap aktivitas ekonomi nasional.

Artikel Uang Rp118 Triliun Mengalir ke Luar Negeri, Airlangga Bongkar Kebiasaan Belanja Warga RI pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Penetapan tersebut dilakukan melalui musyawarah mufakat dalam rapat internal Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8).

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan seluruh anggota komisi menyepakati Destry untuk melanjutkan proses pencalonan sebagai gubernur bank sentral.

“Komisi XI DPR RI berdasarkan musyawarah untuk mufakat menyetujui dan menetapkan saudari Destry Damayanti sebagai calon gubernur Bank Indonesia periode 2026-2031,” kata Misbakhun kepada wartawan di Gedung DPR RI, Kamis (27/8/2026).

Keputusan Komisi XI tersebut selanjutnya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk memperoleh pengesahan. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa (1/9).

DPR Pilih Tiga Kandidat Pimpinan BI

Selain menetapkan calon gubernur BI, Komisi XI DPR juga telah menyelesaikan proses seleksi untuk dua posisi lain dalam jajaran pimpinan Bank Indonesia.

Komisi XI menetapkan Aida S Budiman sebagai calon deputi gubernur senior BI periode 2026–2031. Sementara Solikin M Juhro dipilih sebagai calon deputi gubernur BI untuk periode yang sama.

Proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap Destry dan Aida sebelumnya berlangsung pada Rabu (26/8). Keduanya mengikuti tahapan tersebut untuk posisi gubernur BI dan deputi gubernur senior BI.

Sehari berselang, Kamis (27/8), Komisi XI melanjutkan fit and proper test terhadap dua kandidat deputi gubernur BI, yakni Solikin M Juhro dan M Anwar Bashori.

Dari kedua kandidat tersebut, Komisi XI akhirnya menetapkan Solikin M Juhro sebagai calon deputi gubernur BI periode 2026–2031.

Dengan keputusan tersebut, Destry Damayanti, Aida S Budiman, dan Solikin M Juhro kini tinggal menunggu pengesahan melalui Rapat Paripurna DPR RI.

Jika memperoleh persetujuan dalam rapat paripurna, ketiganya akan melanjutkan tahapan berikutnya untuk penetapan sebagai bagian dari jajaran pimpinan Bank Indonesia periode 2026–2031.

Artikel Destry Damayanti Dipastikan Jadi Gubernur BI, Tinggal Tunggu Pengesahan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Meski nilainya mencapai ribuan triliun rupiah, tidak seluruh anggaran tersebut memiliki ruang yang cukup untuk diarahkan langsung pada kegiatan yang mampu meningkatkan kapasitas ekonomi nasional.

Executive Director Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan, sebagian besar belanja pemerintah pusat sudah terserap untuk berbagai kebutuhan wajib dan rutin. Pos tersebut antara lain mencakup pembayaran bunga utang, subsidi, hingga belanja pegawai aparatur sipil negara (ASN).

Besarnya alokasi untuk kebutuhan tersebut membuat ruang fiskal pemerintah untuk membiayai belanja produktif menjadi lebih terbatas.

“Dalam APBN 2027, sekitar 30% belanja pemerintah pusat akan digunakan untuk pembayaran bunga dan subsidi, sementara sekitar 20% merupakan belanja pegawai. Dengan demikian, ruang untuk belanja produktif yang meningkatkan kapasitas pembangunan menjadi terbatas,” kata Yose kepada Beritasatu.com, Selasa (25/8).

Yose menjelaskan, belanja pegawai maupun bantuan sosial tetap dibutuhkan karena memiliki peran dalam menjaga daya beli masyarakat. Namun, jenis belanja tersebut memiliki dampak yang berbeda dibandingkan pengeluaran pemerintah yang secara langsung diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi.

“Meskipun belanja pegawai dan bantuan sosial dapat meningkatkan daya beli, belanja tersebut tidak akan meningkatkan kapasitas ekonomi,” ujarnya.

Porsi Belanja Modal Terbatas

Yose juga menyoroti keterbatasan pemerintah dalam meningkatkan kapasitas ekonomi melalui belanja modal. Menurut dia, belanja modal merupakan salah satu komponen APBN yang lebih berkaitan dengan pembangunan aset dan peningkatan kapasitas produksi.

Namun, porsi belanja modal selama ini cenderung relatif kecil dibandingkan keseluruhan anggaran pemerintah.

“Biasanya belanja modal memang cenderung kecil, sekitar 10%-15%. Jadi, kita tidak bisa mengharapkan peran pemerintah yang terlalu besar,” kata Yose.

Keterbatasan tersebut menjadi tantangan tersendiri di tengah banyaknya program prioritas pemerintah yang harus dibiayai sepanjang 2027. Pada saat yang sama, pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi sebesar 6%.

Yose menilai target tersebut tidak realistis jika hanya bertumpu pada belanja pemerintah. Untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas aktivitas ekonomi, investasi sektor swasta perlu mendapat porsi yang lebih besar.

Investasi tersebut diharapkan berasal dari pelaku usaha domestik maupun investor asing. Selain menambah kapasitas produksi, masuknya investasi juga dapat mendorong ekspansi usaha dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Pemerintah Diminta Perbaiki Iklim Investasi

Karena ruang fiskal terbatas, Yose menyarankan pemerintah lebih banyak berperan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Dengan kondisi tersebut, sektor swasta diharapkan lebih percaya diri untuk meningkatkan investasinya di Indonesia.

“Prioritas bisa difokuskan pada pembentukan iklim bisnis yang lebih baik agar swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, percaya untuk menanamkan modalnya, dibandingkan pemerintah sendiri yang turun tangan,” jelas Yose.

Menurut dia, APBN sebaiknya diarahkan untuk memperkuat kebutuhan dasar yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dapat memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta layanan publik.

Di sisi lain, perbaikan iklim investasi harus terus dilakukan agar sektor swasta dapat mengambil peran lebih besar dalam menggerakkan perekonomian.

“Sekali lagi, kemampuan pemerintah sangat terbatas. Lebih baik pemerintah fokus pada program-program mendasar seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan penanganan bencana,” tegas Yose.

Artikel Anggaran Negara Rp4.097 Triliun, Ekonom Ungkap Tantangan Besar Kejar Pertumbuhan 6 Persen pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Mengangkat tema “Talenta Muda Siap Kerja; Temukan Karir Impianmu”, kegiatan tersebut dirancang untuk memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adaptif, relevan, dan inklusif di tengah perubahan kebutuhan industri.

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Prof. Sugeng Heri Suseno, mengatakan Career Day 2026 menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam membangun ekosistem kerja yang berkualitas.

Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan. Lebih dari itu, Career Daymenjadi jembatan bagi talenta muda untuk beralih dari dunia pendidikan menuju dunia kerja secara lebih terarah.

Penguatan kesiapan tenaga kerja dan perluasan akses terhadap lapangan pekerjaan menjadi bagian dari upaya Kemnaker melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dalam meningkatkan layanan penempatan tenaga kerja di Indonesia.

Hingga Agustus 2026, tercatat 1.411.857 tenaga kerja telah ditempatkan melalui sektor swasta maupun instansi pemerintah. Capaian tersebut menunjukkan upaya mempertemukan pencari kerja dengan kebutuhan dunia industri terus dilakukan untuk memperluas kesempatan kerja.

Kemnaker juga terus mendorong berbagai program agar generasi muda dapat lebih cepat memasuki pasar kerja setelah menyelesaikan pendidikan maupun pelatihan. Langkah tersebut antara lain dilakukan melalui penguatan program pemagangan dan penyelenggaraan job fair.

Melalui bursa kerja, pencari kerja dapat bertemu langsung dengan perusahaan yang membuka lowongan. Di sisi lain, perusahaan juga memperoleh kesempatan melakukan wawancara secara langsung dengan kandidat yang dinilai sesuai sehingga proses perekrutan dapat berlangsung lebih cepat.

Berbeda dari job fair pada umumnya, Career Day 2026 menggunakan proses persiapan dan seleksi yang lebih terarah. Penyaringan awal serta screening curriculum vitae (CV) oleh tim Human Resources Department (HRD) perusahaan telah dilakukan secara daring sejak sepekan sebelumnya melalui portal jobfair.kemnaker.go.id.

Untuk menjawab persoalan kesenjangan keterampilan (skill gap), sebanyak 200 pencari kerja terpilih juga mendapatkan pelatihan peningkatan kemampuan teknis (hard skills) dan keterampilan interpersonal (soft skills) sebelum mengikuti bursa kerja.

“Paradigma kita harus berubah. Kita tidak lagi sekadar mencari ‘pekerja yang patuh’, melainkan membutuhkan ‘talenta yang tangkas’. Kepada para pimpinan perusahaan, saya mengajak untuk mengubah lensa rekrutmen kita: Hire for attitude and potential, train for skills. Ekosistem industri yang hebat dibangun oleh perusahaan yang mau ikut serta mencetak talentanya,” tegas Dirjen Binapenta dan PKK.

850 Lowongan Tenaga Kerja dari 25 Perusahaan

Career Day 2026 melibatkan 25 perusahaan dari berbagai sektor industri. Peluang kerja yang tersedia mencakup bidang ritel, teknologi informasi (TI), perbankan, hingga perhotelan.

Secara keseluruhan, kegiatan tersebut menyediakan 75 lowongan pekerjaan dengan proyeksi penyerapan hingga 850 tenaga kerja baru.

Aspek inklusivitas juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan Career Day 2026. Dengan mengusung prinsip “No one left behind”, tersedia 15 lowongan khusus bagi penyandang disabilitas untuk posisi contact center di salah satu institusi perbankan nasional.

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa kondisi fisik tidak seharusnya menjadi penghalang bagi seseorang untuk memperoleh kesempatan kerja selama memiliki kompetensi dan profesionalitas yang dibutuhkan.

Head of Group Marketing & Communications PT Bank DBS Indonesia, Mona Monika, mengatakan peningkatan kesiapan kerja sekaligus literasi keuangan menjadi bagian dari komitmen DBS Foundation dalam menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan.

Hal tersebut sejalan dengan pendekatan Impact Beyond Banking yang dikembangkan Bank DBS Indonesia untuk memberikan manfaat kepada masyarakat di luar aktivitas bisnis perbankan.

“DBS Foundation berkomitmen untuk mendorong inklusi, meningkatkan keterampilan dan kesiapan kerja agar lebih banyak kaum muda berpeluang mendapatkan pekerjaan yang layak. Melalui kolaborasi dengan Plan Indonesia, kami berharap Career Day dapat menghubungkan kaum muda dengan dunia kerja, sekaligus meningkatkan literasi keuangan mereka agar mampu mengambil keputusan yang lebih bijak dan membangun karier yang berkelanjutan. Kami percaya ini dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka dalam jangka panjang,” ujar Mona.

Head of DBS Foundation, Karen Ngui, mengatakan program You RISE merupakan bagian dari komitmen yayasan untuk menciptakan dampak jangka panjang bagi komunitas rentan di kawasan Asia.

“DBS Foundation percaya bahwa kesiapan kerja dan literasi finansial kaum muda adalah fondasi penting bagi ketahanan ekonomi jangka panjang. Program seperti You RISE di Indonesia adalah salah satu wujud nyata bagaimana kami mewujudkan semangat Impact Beyond Banking hingga ke tingkat komunitas. Kami berharap kolaborasi ini terus memperluas dampaknya bagi kaum muda di kawasan,” ujar Karen.

You RISE Buka Akses Kerja bagi 703 Anak Muda

Dari sisi Plan Indonesia, Direktur Eksekutif Dini Widiastuti mengungkapkan bahwa hingga Juli 2026, program You RISE telah membuka akses terhadap pekerjaan layak bagi 703 kaum muda di Jakarta, Surabaya, Medan, dan wilayah sekitarnya.

Dari jumlah tersebut, 66 persen merupakan perempuan muda, sementara 2 persen merupakan penyandang disabilitas. Kelompok tersebut dinilai masih menghadapi tantangan lebih besar dalam memperoleh akses dan kesempatan berkarier.

“Melalui You RISE, kami ingin memastikan bahwa kaum muda tidak berhenti pada pelatihan, tetapi benar-benar memperoleh kesempatan untuk memasuki dunia kerja. Career Day menjadi langkah nyata untuk menghubungkan keterampilan yang telah mereka bangun dengan kebutuhan industri. Bersama DBS Foundation, pemerintah, dan sektor swasta, kami ingin menciptakan lebih banyak peluang kerja yang inklusif sehingga setiap kaum muda dapat tumbuh, mandiri, dan membangun masa depan yang lebih baik,” kata Dini.

Salah satu peserta You RISE, Chelsy Noya, turut merasakan manfaat dari program tersebut. Ia mengaku pelatihan yang diperoleh membuatnya lebih percaya diri untuk memasuki dunia kerja.

“Setelah mengikuti pelatihan You RISE, saya merasa lebih siap untuk memulai karier. Saya menjadi lebih percaya diri menyusun CV dan menghadapi wawancara untuk memanfaatkan peluang kerja. Saya belum pernah bertemu langsung dengan banyak perusahaan seperti di Career Day ini. Saya berkesempatan wawancara langsung dengan lebih dari 20 perusahaan, salah satunya dalam sektor ritel, dan hasilnya diundang tes tahap berikutnya,” ujar Chelsy.

Pelaksanaan Career Day juga menerapkan pendekatan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Pendekatan ini ditujukan untuk memastikan perempuan muda, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan mendapatkan kesempatan yang lebih setara dalam mengakses pasar kerja.

Kolaborasi antara pemerintah, perusahaan swasta, lembaga pelatihan vokasi, dan organisasi masyarakat sipil tersebut diharapkan mampu membentuk ekosistem ketenagakerjaan yang semakin inklusif.

Selain bursa kerja, program You RISE selanjutnya akan menghadirkan sejumlah kegiatan pendukung, seperti pelatihan vokasional bersama mitra pembelajaran, seminar literasi finansial, serta pelatihan kesiapan kerja bagi kaum muda.

Artikel Tak Sekadar Job Fair, Career Day 2026 Bekali 200 Talenta Muda Sebelum Rekrutmen pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menurut Yose, tantangan tersebut terutama berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja serta kemampuan investasi dalam menghasilkan pekerjaan yang berkualitas.

Ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi memang menjadi salah satu tolok ukur penting untuk menilai kondisi perekonomian. Namun, capaian tersebut seharusnya tidak berhenti pada angka, melainkan turut memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Salah satu persoalan yang disoroti Yose adalah kondisi pasar kerja. Meskipun tingkat pengangguran berada pada level relatif rendah, lapangan kerja baru yang tercipta masih didominasi sektor informal. Porsinya bahkan disebut mencapai sekitar 80 persen.

Di saat yang sama, pengangguran dari kalangan berpendidikan atau pengangguran terdidik justru menunjukkan tren peningkatan.

“Pengangguran itu rendah tetapi kebanyakan lapangan pekerjaan yang tercipta adanya di sektor informal, bahkan 80 persen. Kemudian juga pengangguran yang terdidiknya makin hari makin besar,” ungkap Yose dalam acara “The Forum” di HQ B-Universe, PIK2, Tangerang, Selasa (18/8).

Investasi Makin Besar, Serapan Tenaga Kerja Menurun

Yose juga menyoroti hubungan antara pertumbuhan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Menurut dia, kenaikan nilai investasi belum diikuti dengan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang sebanding.

Ia memberikan perbandingan kondisi investasi dalam satu dekade terakhir. Pada 2014, setiap investasi senilai Rp1 triliun disebut mampu menciptakan sekitar 3.500 lapangan pekerjaan. Kini, kemampuan tersebut diperkirakan turun menjadi hanya sekitar 1.200 pekerjaan.

Penurunan itu, kata Yose, tetap tergolong besar meskipun perhitungannya telah mempertimbangkan faktor inflasi.

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya perubahan karakter investasi di Indonesia. Investasi dinilai semakin mengarah pada sektor yang padat modal dibandingkan padat karya.

Padahal, industri padat karya masih memiliki peran penting dalam menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Hal ini menjadi relevan mengingat struktur pasar kerja Indonesia masih membutuhkan sektor-sektor yang mampu menyediakan banyak lapangan pekerjaan.

Karena itu, Yose menilai keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak semestinya hanya diukur berdasarkan persentase kenaikan produk domestik bruto (PDB). Pemerintah juga perlu memastikan pertumbuhan tersebut mampu menghasilkan pekerjaan yang berkualitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kalau pertumbuhannya tersebut hanya dalam angka, tidak terlihat hasilnya, itu bukan yang kita tuju,” pungkas Yose.

Artikel Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,45 Persen, Tapi Lapangan Kerja Justru Jadi Sorotan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Temuan tersebut tercatat dalam Labor Market Brief Volume 7 Nomor 7 Juli 2026 yang diterbitkan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI).

Dalam laporan itu, lulusan Manajemen menjadi kelompok dengan proporsi terbesar di antara penganggur yang memiliki pendidikan minimal S1. Kontribusinya mencapai 10,3 persen dari total penganggur berpendidikan minimal S1.

Posisi berikutnya ditempati lulusan Hukum sebesar 9,0 persen, Ekonomi 8,7 persen, Pendidikan 7,1 persen, dan Akuntansi 5,1 persen.

Jika digabungkan, kelima bidang studi tersebut menyumbang sekitar 40 persen dari keseluruhan penganggur dengan pendidikan minimal S1.

Jurusan Populer Justru Hadapi Persaingan Ketat

Tingginya jumlah penganggur dari lima bidang studi tersebut menjadi perhatian. Sebab, jurusan-jurusan itu umumnya memiliki cakupan keahlian yang luas dan menawarkan pilihan pekerjaan yang beragam.

LPEM FEB UI menjelaskan, Manajemen mencakup berbagai kompetensi, mulai dari pengelolaan organisasi, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, hingga aset dan industri. Program studi tersebut juga tersedia di banyak perguruan tinggi dan memiliki jumlah mahasiswa yang relatif besar.

“Keberhasilan perluasan pendidikan tinggi tidak cukup diukur dari bertambahnya jumlah kampus atau lulusan, tetapi juga dari kemampuan pasar kerja menyediakan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi mereka,” tulis LPEM FEB UI dalam Labor Market Brief Juli 2026.

Besarnya jumlah lulusan Manajemen yang belum bekerja, menurut laporan tersebut, tidak otomatis berarti prospek pekerjaan jurusan itu buruk. Kondisi tersebut juga dapat dipengaruhi oleh banyaknya lulusan yang masuk ke pasar kerja sehingga persaingan untuk mendapatkan posisi yang tersedia semakin tinggi.

Lulusan dari rumpun bisnis juga tidak hanya bersaing dengan sesama sarjana Manajemen. Mereka harus berkompetisi dengan lulusan Ekonomi, Hukum, Komunikasi, hingga berbagai disiplin ilmu sosial lainnya untuk mendapatkan pekerjaan pada posisi awal yang bersifat umum.

Dengan pilihan karier yang luas, lulusan Manajemen memang memiliki banyak alternatif pekerjaan. Namun, kondisi itu tidak serta-merta membuat proses mendapatkan pekerjaan menjadi lebih mudah. Ketika semakin banyak pencari kerja membidik posisi yang sama, persaingan otomatis menjadi lebih ketat.

Lulusan Hukum dan Ekonomi Juga Hadapi Tantangan

Situasi serupa terjadi pada lulusan Hukum dan Ekonomi. Kedua bidang studi tersebut memiliki jalur karier yang cukup jelas, tetapi tidak seluruh lulusannya bekerja pada posisi yang secara langsung berkaitan dengan pendidikan yang ditempuh.

Sebagian lulusan akhirnya masuk ke sektor pekerjaan yang lebih umum. Pilihannya antara lain perusahaan, perbankan, pemerintahan, administrasi, konsultasi, hingga berbagai layanan profesional.

Persoalan ketenagakerjaan lulusan perguruan tinggi pun tidak hanya terlihat dari bidang studi yang memiliki jumlah penganggur terbesar. Secara keseluruhan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) masyarakat dengan pendidikan minimal S1 juga kembali menunjukkan tren kenaikan setelah 2022.

Berdasarkan catatan LPEM FEB UI, TPT kelompok berpendidikan minimal S1 sempat turun dari 5,98 persen pada 2021 menjadi 4,80 persen pada 2022.

Namun, angka tersebut kemudian kembali meningkat. Pada 2023, TPT tercatat 5,18 persen, naik menjadi 5,25 persen pada 2024, dan mencapai 5,39 persen pada 2025.

Dengan demikian, tingkat pengangguran kelompok berpendidikan tinggi mengalami peningkatan selama tiga tahun berturut-turut setelah 2022. Meski belum menunjukkan kondisi krisis pengangguran sarjana, tren tersebut dinilai perlu menjadi perhatian.

LPEM FEB UI menyebut peningkatan pengangguran lulusan perguruan tinggi dapat dipengaruhi sejumlah faktor. Di antaranya pertumbuhan jumlah lulusan, waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan, ekspektasi terhadap jenis pekerjaan dan tingkat upah, serta ketidaksesuaian antara bidang studi yang ditempuh dengan kebutuhan dan lowongan di pasar kerja.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah lulusan perguruan tinggi perlu diikuti dengan ketersediaan lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi. Dengan begitu, perluasan akses pendidikan tinggi dapat benar-benar diiringi peningkatan kesempatan kerja bagi para lulusannya.

Artikel Sarjana Makin Sulit Cari Kerja? Lulusan 5 Jurusan Ini Sumbang Pengangguran Terbesar pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pemerintah bersama Danantara saat ini melakukan restrukturisasi terhadap perusahaan-perusahaan negara. Langkah tersebut mencakup penutupan BUMN yang dinilai tidak produktif, efisiensi biaya operasional, hingga pembenahan tata kelola untuk meningkatkan kinerja dan kontribusi BUMN kepada negara.

“BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi, bukan milik komisaris, bukan pula sumber dana bagi penguasa,” tegas Presiden dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

Prabowo mengungkapkan, ketika Danantara dibentuk, pemerintah menemukan terdapat 1.074 BUMN. Jumlah tersebut mencakup berbagai perusahaan yang berada dalam struktur anak, cucu, hingga cicit perusahaan.

Menurut Presiden, jumlah tersebut terlalu besar karena tidak seluruh perusahaan memberikan kinerja produktif. Oleh sebab itu, pemerintah melakukan restrukturisasi secara menyeluruh untuk menyederhanakan struktur perusahaan negara.

Hingga kini, sebanyak 290 BUMN telah ditutup. Pemerintah menargetkan jumlah BUMN pada akhir 2026 tidak lebih dari 300 perusahaan.

Dengan demikian, hanya perusahaan negara yang produktif dan mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat yang akan dipertahankan.

“Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia,” ujar Presiden.

Hemat Biaya hingga Rp50 Triliun

Restrukturisasi tersebut juga berdampak pada efisiensi biaya. Prabowo menyebut pemerintah telah menghemat biaya overhead lebih dari Rp50 triliun.

Penghematan antara lain berasal dari pengurangan biaya direksi dan komisaris, sewa gedung dan kendaraan, serta perjalanan dinas. Pemerintah menargetkan efisiensi tersebut terus meningkat hingga lebih dari Rp70 triliun pada akhir 2026.

“Kita bisa bayangkan dengan Rp50 triliun, berapa puskesmas bisa kita perbaiki, berapa sekolah bisa kita renovasi, berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan,” ungkap Kepala Negara.

Selain menekan biaya, pemerintah mencatat adanya peningkatan kinerja sejumlah perusahaan negara. Dalam enam bulan pertama 2026, keuntungan PT TIMAH mencapai Rp2,7 triliun atau sembilan kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kinerja positif juga terlihat pada sejumlah BUMN lainnya. Laba bersih PT Semen Indonesia meningkat 408,9 persen, PT Pupuk Indonesia 252,8 persen, PT Pertamina 86 persen, Pegadaian 84,4 persen, Pelindo 60,4 persen, dan PTPN 54,4 persen.

Garuda Indonesia Mulai Dipulihkan

Pembenahan juga menyasar PT Garuda Indonesia. Hingga Juni 2026, sebanyak 20 pesawat yang sebelumnya tidak beroperasi telah kembali direaktivasi.

Dengan tambahan tersebut, jumlah pesawat Garuda Indonesia yang aktif mencapai 104 unit. Pemerintah berharap maskapai nasional tersebut dapat kembali membukukan keuntungan secara berkelanjutan mulai awal 2027.

Prabowo juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan perusahaan negara. Pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

Sejumlah laporan keuangan BUMN telah dikoreksi untuk memastikan data yang disampaikan benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Saya tidak mau toleransi permainan angka, dengan laporan palsu. Kita harus dapat angka-angka yang benar, angka yang tepat, walaupun kadang-kadang pahit,” tegas Presiden.

Laba BUMN Naik 75,3 Persen

Hasil pembenahan tercermin dari peningkatan keuntungan BUMN. Pada 2024, keuntungan BUMN tercatat Rp186 triliun. Angka tersebut meningkat menjadi Rp326 triliun pada 2025 atau tumbuh 75,3 persen.

Sementara itu, dividen BUMN yang diterima negara pada 2025 mencapai Rp142,3 triliun. Jika dikurangi dengan penyertaan modal negara (PMN), kontribusi bersih BUMN meningkat dari Rp53 triliun pada 2024 menjadi Rp138 triliun pada 2025.

Kontribusi bersih tersebut diproyeksikan kembali meningkat hingga Rp200 triliun pada 2026, tanpa memperhitungkan PMN.

“Ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat,” ujar Presiden seraya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan jajaran Danantara.

Dorong Hilirisasi dan Industrialisasi

Prabowo mengatakan peningkatan kinerja BUMN akan diarahkan untuk mempercepat program hilirisasi dan industrialisasi nasional.

Melalui Danantara, sebanyak 26 proyek hilirisasi telah memasuki tahap groundbreaking sepanjang 2026. Proyek tersebut mencakup pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME), hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, hingga pembangunan smelter alumina menjadi aluminium.

Berbagai proyek tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri sekaligus menciptakan puluhan ribu lapangan kerja.

Pemerintah juga menyiapkan strategi upstreaming dengan mengakuisisi perusahaan-perusahaan terbaik di dunia. Langkah tersebut ditujukan untuk memperoleh akses terhadap teknologi, kekayaan intelektual, manajemen, pasar, serta pengalaman yang dapat digunakan untuk memperkuat daya saing dan perekonomian nasional.

Artikel Prabowo Sebut BUMN Tak Boleh Jadi Sumber Dana Penguasa, 290 Perusahaan Ditutup pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan, predikat WTP seharusnya menjadi pijakan untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan. Menurutnya, opini tersebut pada dasarnya menunjukkan kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan ketentuan yang berlaku.

“Opini Wajar Tanpa Pengecualian bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” ujar Nyoman dalam keterangannya, Jumat (7/8).

Seluruh kementerian dan lembaga yang berada dalam lingkup pemeriksaan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditjen PKN) I BPK diketahui memperoleh opini WTP. Entitas yang diperiksa antara lain kementerian dan lembaga di bidang politik, hukum, dan keamanan (polhukam), serta sejumlah lembaga negara lainnya.

Nyoman menjelaskan, opini WTP berarti laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Meski demikian, capaian tersebut tidak seharusnya berhenti sebagai pencapaian administratif. K/L tetap perlu menggunakan hasil pemeriksaan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Audit tidak hanya menilai kepatuhan masa lalu, tetapi juga mengawal terwujudnya masa depan yang lebih baik,” tegasnya.

BPK Beri Sejumlah Rekomendasi

Selain memberikan opini, BPK melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) juga menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada kementerian dan lembaga yang diperiksa.

Rekomendasi tersebut antara lain berkaitan dengan penguatan tata kelola keuangan dan sistem pengendalian intern (SPI). BPK juga mendorong perbaikan dalam penataan dan optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Aspek lain yang menjadi perhatian adalah peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan kontrak. Menurut Nyoman, rekomendasi tersebut perlu segera ditindaklanjuti agar perbaikan pengelolaan keuangan negara dapat berjalan secara berkelanjutan.

“BPK juga mendorong seluruh entitas segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut agar kualitas pengelolaan keuangan negara terus meningkat,” katanya.

Teknologi dan AI Perlu Dimanfaatkan

Dalam kesempatan yang sama, Nyoman turut menyoroti perkembangan teknologi yang semakin banyak digunakan dalam administrasi dan pengelolaan keuangan pemerintah.

Ia mengatakan, pemanfaatan teknologi modern, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), dapat membantu memperkuat tata kelola pemerintahan. Namun, teknologi tetap harus ditempatkan sebagai alat pendukung dan bukan pengganti peran manusia.

“Kemajuan teknologi, termasuk kecerdasan buatan, harus dimanfaatkan sebagai alat untuk memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan, bukan menggantikan peran manusia. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan pada akhirnya tetap ditentukan oleh integritas, kepemimpinan, dan tanggung jawab para penyelenggara negara,” tutupnya.

11 Kementerian dan Lembaga Terima LHP BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK telah diserahkan kepada 11 kementerian dan lembaga. Berikut daftar entitas yang menerima LHP tersebut:

1. Komisi Yudisial (KY)
2. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
3. Badan Keamanan Laut (Bakamla)
4. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
5. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
7. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
8. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
9. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
10. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)
11. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Artikel BPK Tegaskan WTP Bukan Tujuan Akhir, Ini yang Harus Dilakukan Kementerian Lembaga pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Purbaya mengatakan pemerintah akan berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk mengidentifikasi penyebab perlambatan sekaligus menyusun strategi agar pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut dapat dipercepat.

“Sumber pertumbuhan di sana memang belum optimal. Kita akan lihat seperti apa, saya akan konsultasi dengan Bapak Menteri Bappenas untuk memastikan pertumbuhan di sana lebih cepat,” ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Rabu (5/8).

Menurutnya, perlambatan ekonomi di sejumlah wilayah Maluku dan Papua bukan persoalan baru. Kondisi tersebut telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir sehingga memerlukan kajian yang lebih komprehensif sebelum pemerintah menetapkan langkah penanganan.

“Masalah pertumbuhan lambat di sana sudah terjadi beberapa waktu terakhir,” katanya.

Purbaya menilai capaian ekonomi di kawasan Maluku dan Papua tidak merata. Wilayah yang memiliki aktivitas pertambangan, seperti Maluku Utara, diperkirakan mampu mencatat pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan daerah yang tidak ditopang sektor serupa.

“Saya yakin Maluku Utara yang punya tambang pasti tumbuhnya kencang. Tapi daerah lain yang tidak punya itu mungkin lebih lambat,” ujarnya.

Karena itu, pemerintah akan menggali potensi ekonomi di setiap daerah untuk menemukan sumber-sumber pertumbuhan baru yang dapat dikembangkan.

“Kita akan belajar lebih dalam dan memastikan ada tempat-tempat yang bisa dihidupkan,” kata Purbaya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa rendahnya pertumbuhan ekonomi Maluku dan Papua pada kuartal II 2026 terutama dipengaruhi oleh perlambatan aktivitas ekonomi di Provinsi Papua Tengah. Provinsi tersebut menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kawasan Maluku dan Papua.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS M. Edy Mahmud menjelaskan Papua Tengah berkontribusi sebesar 27,26 persen terhadap total PDRB kawasan. Namun, pertumbuhan ekonomi di provinsi itu mengalami kontraksi akibat melemahnya sektor pertambangan.

Edy mengatakan penurunan tersebut berkaitan dengan belum pulihnya operasional tambang PT Freeport Indonesia setelah bencana longsor dan aliran lumpur yang terjadi di area Grasberg Block Cave pada September 2025.

“Akibat longsor dan aliran lumpur yang terjadi di Provinsi Papua Tengah, yaitu di Grasberg Block Cave pada September 2025, sampai sekarang masih dilakukan perbaikan sehingga aktivitasnya belum pulih,” ujar Edy dalam rilis BPS, Rabu (5/8).

Ia menambahkan, proses perbaikan yang masih berlangsung menyebabkan aktivitas pertambangan belum kembali normal seperti periode yang sama tahun sebelumnya. Akibatnya, sektor pertambangan masih menjadi faktor utama yang menahan laju pertumbuhan ekonomi Maluku dan Papua pada kuartal II 2026.

Artikel Ekonomi Maluku-Papua Hanya Tumbuh 1,36 Persen, Menkeu Purbaya Siapkan Strategi Ini pertama kali tampil pada Katafoto.id.