Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan mengevaluasi penyebab lambatnya pertumbuhan ekonomi di wilayah Maluku dan Papua. Pada kuartal II 2026, ekonomi kawasan tersebut hanya tumbuh 1,36 persen, menjadi yang terendah dibandingkan wilayah lain di Indonesia.
Purbaya mengatakan pemerintah akan berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk mengidentifikasi penyebab perlambatan sekaligus menyusun strategi agar pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut dapat dipercepat.
“Sumber pertumbuhan di sana memang belum optimal. Kita akan lihat seperti apa, saya akan konsultasi dengan Bapak Menteri Bappenas untuk memastikan pertumbuhan di sana lebih cepat,” ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Rabu (5/8).
Menurutnya, perlambatan ekonomi di sejumlah wilayah Maluku dan Papua bukan persoalan baru. Kondisi tersebut telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir sehingga memerlukan kajian yang lebih komprehensif sebelum pemerintah menetapkan langkah penanganan.
“Masalah pertumbuhan lambat di sana sudah terjadi beberapa waktu terakhir,” katanya.
Purbaya menilai capaian ekonomi di kawasan Maluku dan Papua tidak merata. Wilayah yang memiliki aktivitas pertambangan, seperti Maluku Utara, diperkirakan mampu mencatat pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan daerah yang tidak ditopang sektor serupa.
“Saya yakin Maluku Utara yang punya tambang pasti tumbuhnya kencang. Tapi daerah lain yang tidak punya itu mungkin lebih lambat,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah akan menggali potensi ekonomi di setiap daerah untuk menemukan sumber-sumber pertumbuhan baru yang dapat dikembangkan.
“Kita akan belajar lebih dalam dan memastikan ada tempat-tempat yang bisa dihidupkan,” kata Purbaya.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa rendahnya pertumbuhan ekonomi Maluku dan Papua pada kuartal II 2026 terutama dipengaruhi oleh perlambatan aktivitas ekonomi di Provinsi Papua Tengah. Provinsi tersebut menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kawasan Maluku dan Papua.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS M. Edy Mahmud menjelaskan Papua Tengah berkontribusi sebesar 27,26 persen terhadap total PDRB kawasan. Namun, pertumbuhan ekonomi di provinsi itu mengalami kontraksi akibat melemahnya sektor pertambangan.
Edy mengatakan penurunan tersebut berkaitan dengan belum pulihnya operasional tambang PT Freeport Indonesia setelah bencana longsor dan aliran lumpur yang terjadi di area Grasberg Block Cave pada September 2025.
“Akibat longsor dan aliran lumpur yang terjadi di Provinsi Papua Tengah, yaitu di Grasberg Block Cave pada September 2025, sampai sekarang masih dilakukan perbaikan sehingga aktivitasnya belum pulih,” ujar Edy dalam rilis BPS, Rabu (5/8).
Ia menambahkan, proses perbaikan yang masih berlangsung menyebabkan aktivitas pertambangan belum kembali normal seperti periode yang sama tahun sebelumnya. Akibatnya, sektor pertambangan masih menjadi faktor utama yang menahan laju pertumbuhan ekonomi Maluku dan Papua pada kuartal II 2026.