katafoto.id, Jakarta – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang Januari hingga Agustus 2026 tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan. Dampaknya juga berpotensi membebani perekonomian dan kesehatan masyarakat dengan nilai kerugian yang diperkirakan mencapai Rp39,29 triliun hingga Rp123,1 triliun.
Besarnya angka tersebut menjadi sinyal bahwa persoalan karhutla perlu ditangani lebih serius. Dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat di wilayah terdampak, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian dan fiskal negara.
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan besarnya potensi kerugian tersebut menunjukkan perlunya penguatan langkah pencegahan dan mitigasi karhutla.
“Angka Rp 123,1 triliun ini setara 49,1 persen dari proyeksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Tengah tahun 2026,” jelas Huda dikutip dari laman beritasatu.
Berdasarkan kajian Celios, kerugian ekonomi yang muncul akibat kerusakan aset fisik dan terganggunya kegiatan ekonomi diperkirakan mencapai Rp29,54 triliun.
Sejumlah sektor ikut terdampak, mulai dari perdagangan, pertanian, akomodasi hingga industri makanan dan minuman. Aktivitas usaha di berbagai sektor tersebut dapat terganggu akibat paparan asap maupun terhentinya kegiatan produksi.
Jika dibandingkan dengan perekonomian nasional, nilai kerugian tersebut setara sekitar 0,23 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.
Dari sejumlah wilayah yang dianalisis, Kalimantan Barat mencatat potensi kerugian ekonomi terbesar, yaitu sekitar Rp5,7 triliun. Papua Barat berada di posisi berikutnya dengan Rp4,3 triliun, sedangkan Nusa Tenggara Timur mencapai Rp2,8 triliun.
Dampak karhutla juga diperkirakan berimbas terhadap penerimaan negara. Celios menghitung penerimaan pajak bersih daerah berpotensi berkurang sekitar Rp269,86 miliar pada 2026.
Efek tersebut bahkan dapat menjalar ke wilayah dan sektor ekonomi lainnya karena adanya keterkaitan antarsektor. Industri pengolahan kayu, pulp and paper, serta furnitur menjadi beberapa sektor yang dinilai berpotensi ikut terkena dampaknya.
Jutaan Orang Berpotensi Terdampak ISPA
Persoalan karhutla tidak berhenti pada kerugian ekonomi. Asap kebakaran juga membawa konsekuensi serius bagi kesehatan masyarakat.
Celios memperkirakan sekitar 1,78 juta orang berpotensi terdampak dan terdiagnosis infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Total biaya kesehatan akibat kondisi tersebut diperkirakan mencapai Rp9,75 triliun.
Namun, jumlah masyarakat yang terdampak dapat jauh lebih besar apabila warga yang mengalami gejala ISPA tetapi tidak sempat menjalani pemeriksaan ikut dihitung.
“Jika masyarakat yang mengalami gejala ISPA tetapi tidak sempat mendapatkan pemeriksaan turut diperhitungkan, jumlahnya berpotensi mencapai 17,4 juta jiwa, dengan total biaya kesehatan sekitar Rp 93,56 triliun, setara 67,6 persen dari total anggaran fungsi kesehatan di APBN 2026,” ujar Huda.
Melihat besarnya potensi dampak tersebut, Celios mendorong pemerintah melakukan penguatan strategi mitigasi karhutla.
Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan pola kebakaran pada 2026 menunjukkan ancaman karhutla mulai bergerak ke wilayah yang sebelumnya tidak menjadi pusat utama kebakaran.
Menurut Bhima, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan menjadikan kondisi cuaca sebagai faktor utama. Aktivitas perusahaan serta kondisi lahan gambut yang rentan akibat kegiatan industri ekstraktif juga harus menjadi perhatian.
Sementara itu, periode kekeringan yang panjang dinilai dapat memperbesar potensi terjadinya kebakaran.
“Karhutla bukan semata anomali cuaca Super El-Nino, tapi juga ulah korporasi, rentannya lahan gambut akibat industri ekstraktif menjadi pemicu utama, sementara kekeringan panjang hanyalah pra-kondisi,” kata Bhima dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Karhutla Meluas ke Papua Selatan
Bhima menilai kebijakan pencegahan karhutla selama ini masih terlalu terkonsentrasi pada moratorium izin di kawasan gambut Sumatra dan Kalimantan.
Padahal, berdasarkan data 2026, ancaman kebakaran telah meluas hingga kawasan gambut di Papua Selatan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pemerintah memperluas cakupan strategi pencegahan dan penanganan karhutla.
Atas dasar itu, Bhima mendesak pemerintah menetapkan status Bencana Nasional Karhutla 2026. Ia juga meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha, khususnya sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Evaluasi tersebut, lanjutnya, harus dibarengi dengan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melanggar. Hasil audit terhadap kegiatan usaha juga diminta dibuka kepada publik sebagai bentuk transparansi.
Selain penanganan terhadap sumber kebakaran, perlindungan masyarakat yang terdampak juga harus diperkuat. Pemerintah dinilai perlu memastikan ketersediaan tempat pengungsian yang aman serta dukungan evakuasi medis, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan.
“Keselamatan rakyat adalah prioritas,” ujarnya.
Bhima juga menekankan pentingnya pemulihan ekosistem sebagai bagian dari penanganan karhutla. Menurut dia, pemerintah perlu membentuk tim pemulihan ekosistem terpadu yang tidak hanya menjalankan restorasi lingkungan, tetapi sekaligus mengevaluasi kegiatan usaha yang diduga berkaitan dengan munculnya kebakaran.
Dengan potensi kerugian yang mencapai Rp123,1 triliun, Celios menilai karhutla harus ditempatkan sebagai persoalan yang berkaitan langsung dengan ketahanan ekonomi nasional.
Langkah pencegahan dan mitigasi yang lebih kuat dinilai dapat mengurangi beban yang harus ditanggung masyarakat, pelaku usaha, maupun pemerintah akibat kebakaran hutan dan lahan.