 Bareskrim Polri menetapkan Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang sebagai tersangka.){kind=link}
Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang tiba dengan pengawalan ketat untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (01/08/2023). (katafoto/Fery Pradolo)
Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang tiba dengan pengawalan ketat untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (01/08/2023). (katafoto/Fery Pradolo)
Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang tiba dengan pengawalan ketat untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (01/08/2023). (katafoto/Fery Pradolo)
Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang tiba dengan pengawalan ketat untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (01/08/2023). (katafoto/Fery Pradolo)
Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang tiba dengan pengawalan ketat untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (01/08/2023). (katafoto/Fery Pradolo)
Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menetapkan Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian. Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Panji selama kurang lebih 4 jam.
Panji Gumilang dijerat dengan pasal berlapis terkait kasus penistaan agama, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong. Adapun pasal-pasal yang dijeratkan pada Panji Gumilang di antaranya, Pasal 156a KUHP dan atau Pasal 45a Ayat (2) Juncto Pasal 28 Ayat (2) Undangan-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan/atau Pasal 14 Undangan-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Selain kasus penistaan agama, penyidik Dittipidum juga melakukan penyelidikan sejumlah kasus lainnya diantaranya adalah soal penyelewengan dana zakat, korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima Pondok Pesantren Al Zaytun hingga pencucian uang.