Jakarta – Pemerintah menargetkan peningkatan kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 10%. Jika ini berhasil, porsi saham pemerintah akan naik dari 51% menjadi 61%, sehingga memperkuat posisi Indonesia dalam pengelolaan perusahaan tambang besar tersebut.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa proses divestasi saat ini masih menunggu finalisasi dari pihak Freeport. “Kami masih menunggu hasil finalisasi dari Freeport. Beberapa waktu lalu, pabrik asam sulfat mereka mengalami insiden kebakaran, jadi setelah tim mereka menyelesaikan penanganan ini, kami akan melanjutkan pembicaraan tentang tambahan saham,” katanya seusai rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Kamis (31/10) dikutip dari keterangan tertulis ESDM.
Bahlil juga memastikan bahwa perpanjangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi Indonesia, terutama dengan kepemilikan pemerintah yang sudah mencapai lebih dari 50%. “Saya pastikan bahwa perpanjangan ini akan menguntungkan Indonesia, apalagi sekarang 50% sahamnya sudah dimiliki pemerintah Indonesia,” ujarnya.
Mengenai biaya untuk tambahan saham 10% ini, Bahlil optimistis bahwa harganya tidak akan membebani anggaran pemerintah. Bahkan, opsi untuk memperoleh saham tersebut tanpa biaya tetap terbuka, tergantung hasil negosiasi antara pemerintah dan Freeport.
“Kami mengupayakan harga serendah mungkin, bahkan berpotensi bisa gratis. Insya Allah, proses ini kami targetkan selesai paling lambat awal tahun depan, tergantung komunikasi dengan PT Freeport,” ungkap Bahlil.
Pemerintah berharap dengan tambahan saham ini, Indonesia semakin kuat dalam mengelola sumber daya alam strategis di tambang Papua, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memastikan manfaat optimal bagi negara.