Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama dengan PT Bina Karya (Persero).
Penandatanganan kerja sama ini melibatkan tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, yaitu PT Jakarta Propertindo (Jakpro), PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), dan Perumda Pasar Jaya di Balai Kota Jakarta, pada Senin (16/6). Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta juga turut ambil bagian.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan bahwa Jakarta siap memberikan dukungan maksimal untuk memperlancar pembangunan di IKN, termasuk dalam hal pengelolaan sampah yang berpotensi menjadi tantangan besar di ibu kota baru tersebut.
“Jakarta berkomitmen penuh untuk mendukung IKN. Salah satu fokus utama kami adalah berbagi pengalaman dalam pengelolaan sampah, yang bisa dijadikan contoh,” ujar Pramono.
Dilansir dari laman berita jakarta, pengalaman Jakarta dalam menangani masalah sampah bisa menjadi referensi penting. Saat ini, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang menampung hingga 55 juta ton sampah, dengan tambahan sekitar 7.700 ton per hari dari wilayah Jakarta.
Sebagai solusi jangka panjang, Jakarta merencanakan pembangunan empat Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dengan kapasitas masing-masing 2.500 ton per hari.
“Kalau empat PLTSa ini berjalan sesuai rencana, kita bisa tangani 10.000 ton per hari. Itu artinya, tumpukan sampah di Bantargebang bisa tertangani hingga 25–30 tahun ke depan,” jelas Pramono.
Ia juga meminta para pimpinan BUMD DKI yang terlibat untuk benar-benar mendukung upaya kolaborasi ini dengan maksimal.
Sementara itu, Kepala Badan Pembina BUMD DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat, menyebut bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kajian dan peningkatan kapasitas di sejumlah sektor penting, seperti pengelolaan sampah, infrastruktur, transportasi, dan pasar.
“Ke depan, masih banyak potensi kerja sama lain, termasuk dalam pengelolaan air bersih, air limbah, energi, ketahanan pangan, hingga pariwisata,” terang Syaefuloh.
Dari pihak Otorita IKN, Kepala Basuki Hadimuljono menyambut baik dukungan DKI Jakarta dalam pengelolaan infrastruktur di wilayah IKN, terutama menjelang penyerahan tanggung jawab pengelolaan dari Kementerian PUPR ke pihak Otorita.
Ia menilai, pengalaman Jakarta dalam mengelola TPST Bantargebang sangat relevan dengan kondisi IKN, yang kini memiliki fasilitas TPST dengan kapasitas awal 7 ton, namun diperkirakan akan terus berkembang seiring pertumbuhan kawasan.
“Pengalaman DKI dalam mengelola sampah skala besar sangat kami butuhkan. Kami banyak belajar dari sistem yang sudah berjalan di sana,” ujar Basuki.
Kerja sama ini juga mencakup pengelolaan air limbah dan penyediaan air minum. Menurut Basuki, proses lelang pengelolaan fasilitas tersebut tengah berlangsung.
“BUMD di Jakarta menjadi rujukan penting bagi kami, terutama dalam pengelolaan infrastruktur dasar seperti air, sampah, dan sistem kota lainnya,” pungkasnya.