Jakarta – Pemerintah tengah merancang langkah strategis menyeluruh untuk merespons kenaikan harga plastik yang berdampak langsung pada kelangsungan usaha UMKM, terutama di sektor makanan dan minuman.
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, dalam keterangan resminya pada Jumat (10/4), mengungkapkan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku plastik masih cukup tinggi, yakni mencapai 55 persen.
Dari total impor tersebut, sekitar 70 persen bahan baku berupa nafta didistribusikan melalui Selat Hormuz, yang saat ini terdampak ketegangan geopolitik sehingga memicu lonjakan harga plastik secara signifikan.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah bersama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menyiapkan sejumlah langkah, baik dalam jangka pendek maupun panjang.
“Untuk jangka pendek, pemerintah membuka alternatif pasokan nafta dari kawasan yang relatif stabil seperti Afrika, India, dan Amerika. Proses administrasi sedang disiapkan agar distribusi bahan baku dapat segera berjalan,” katanya.
Lebih lanjut, situasi ini dinilai sebagai momentum penting untuk mengevaluasi ketergantungan impor dari wilayah berisiko tinggi, sekaligus memperkuat ketahanan industri dalam negeri melalui diversifikasi sumber bahan baku.
Selain itu, pemerintah juga mendorong peralihan ke penggunaan bahan alternatif yang lebih ramah lingkungan dan berbasis sumber daya lokal. Beberapa komoditas seperti bambu, rumput laut, dan singkong dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi bioplastik sebagai pengganti bahan berbasis nafta.
“Ini bukan hanya solusi atas krisis pasokan, tetapi juga peluang untuk membangun industri hijau berbasis potensi lokal,” kata Maman.
Ia menambahkan, meskipun bahan seperti rumput laut dan singkong sudah mulai dimanfaatkan, keterbatasan pasar masih membuat biaya produksinya relatif tinggi.
Dengan adanya dukungan kebijakan, diharapkan permintaan akan meningkat sehingga biaya produksi dapat ditekan. Bahkan, sejumlah pelaku UMKM telah mulai memproduksi plastik berbahan rumput laut dan berhasil menembus pasar ekspor.
“Jika kebijakan diarahkan untuk memperkuat substitusi bahan baku dari nafta ke rumput laut, maka permintaan akan tumbuh dan biaya produksi dapat ditekan,” ujar Maman.
Berbagai kebijakan pendukung, seperti pemberian subsidi untuk bioplastik, penguatan fasilitas rumah kemasan bersama, penerapan pengurangan penggunaan plastik, hingga pelatihan dan pendampingan guna mendorong gaya hidup ramah lingkungan tengah dikaji pemerintah.