Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mempercepat kesiapan pelaku industri dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal untuk produk barang gunaan, termasuk alat makan keramik atau tableware yang mulai berlaku pada Oktober 2026. Kebijakan tersebut dinilai dapat memperluas akses pasar sekaligus meningkatkan nilai tambah produk industri kecil dan menengah (IKM) Indonesia di pasar internasional.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan penguatan ekosistem industri halal menjadi bagian penting dalam transformasi industri nasional menuju sektor manufaktur yang lebih kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan.
“Penguatan industri halal tidak hanya menjawab kebutuhan pasar domestik yang besar, tetapi juga membuka peluang ekspor yang semakin luas,” kata Agus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (15/5).
Menurut Agus, kewajiban sertifikasi halal yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal merupakan langkah strategis untuk memberikan perlindungan kepada konsumen sekaligus meningkatkan daya saing produk nasional.
Ia menjelaskan, produk halal tidak hanya memenuhi ketentuan syariat Islam dan kebutuhan konsumen muslim, tetapi juga mencerminkan standar keamanan, kebersihan, kesehatan, serta kualitas produk yang diakui secara global.
“Dengan demikian, IKM yang berhasil memperoleh sertifikasi halal dapat semakin meningkatkan jaminan mutu yang sangat berguna di pasar internasional,” ujar Agus.
Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA), Reni Yanita, menuturkan sertifikasi halal pada barang gunaan memiliki peran penting karena produk tableware bersentuhan langsung dengan makanan sehingga status kehalalannya perlu dipastikan demi memberikan rasa aman bagi konsumen.
Selain itu, sertifikasi halal juga dinilai mampu menjadi pintu masuk untuk memperluas penetrasi pasar ekspor, khususnya ke negara-negara Timur Tengah dan kawasan ASEAN.
“Alat makan dan juga barang gunaan halal lainnya yang tersertifikasi halal berpotensi memberikan kontribusi positif pada kinerja ekspor, terutama pada negara-negara yang mayoritas beragama Islam,” tutur Reni.
Reni mengungkapkan, nilai ekspor produk alat makan keramik Indonesia sepanjang 2025 mencapai USD12,68 juta dengan pasar utama meliputi Amerika Serikat, Perancis, Jerman, Belanda, dan Tiongkok.
Meski demikian, peluang ekspansi ke pasar negara-negara muslim dinilai masih sangat besar untuk terus dikembangkan. Pada periode yang sama, nilai ekspor alat makan keramik ke Uni Emirat Arab tercatat sebesar USD254 ribu, Arab Saudi USD223 ribu, Malaysia USD108 ribu, dan Brunei Darussalam USD17 ribu.
“Capaian ini menunjukkan bahwa produk alat makan keramik Indonesia memiliki daya saing yang baik di pasar global. Meski demikian, peluang di pasar halal dunia masih sangat terbuka lebar, khususnya di negara-negara mayoritas muslim. Oleh karena itu, dengan kewajiban sertifikasi halal, diharapkan kinerja ekspor alat makan produksi IKM lokal makin meningkat,” jelas Reni.