Jakarta – Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI yang berlangsung pada 17-18 Juni 2026.
Selain menaikkan BI Rate, bank sentral juga meningkatkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4,75 persen dan Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,50 persen.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah yang masih menghadapi tekanan akibat meningkatnya ketidakpastian global, terutama yang dipicu konflik di kawasan Timur Tengah.
“Keputusan ini juga sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1% yang ditetapkan Pemerintah,” ujar Perry dalam konferensi pers hasil RDG BI, Kamis (18/6).
Sebelumnya, dalam RDG mingguan yang digelar pada 9 Juni 2026, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5,50 persen. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tingginya gejolak ekonomi global yang dipengaruhi konflik Timur Tengah.
Berdasarkan evaluasi setelah RDG bulanan pada 19-20 Mei 2026, BI mencatat tekanan terhadap rupiah lebih besar dibandingkan perkiraan sebelumnya. Kondisi itu dipicu oleh ketidakpastian global yang masih tinggi, meningkatnya kebutuhan valuta asing di dalam negeri, serta keluarnya sebagian dana investasi portofolio asing dari pasar keuangan Indonesia.
Untuk memperkuat upaya stabilisasi rupiah, Bank Indonesia menyiapkan sejumlah kebijakan pendukung. Salah satunya dengan meningkatkan imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk tenor 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan agar lebih kompetitif dan menarik bagi investor asing.
Selain itu, BI memberikan insentif berupa penurunan tarif swap lindung nilai (hedging swap) sebesar 10 persen bagi investor asing guna meningkatkan daya tarik investasi di pasar keuangan domestik.
Bank Indonesia juga kembali membuka lelang instrumen repurchase agreement (repo) dengan tenor 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan. Kebijakan ini bertujuan menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan.
Di samping itu, bank sentral akan meningkatkan intensitas operasi moneter baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing untuk menjaga stabilitas pasar keuangan nasional di tengah dinamika global yang masih berlangsung.