Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menghimpun hasil bersih sebesar Rp39.808.957.000 atau sekitar Rp39,81 miliar dari lelang barang rampasan negara yang digelar sepanjang Juni 2026. Pendapatan tersebut berasal dari barang sitaan dalam 25 perkara tindak pidana korupsi.
Pelaksanaan lelang dilakukan bekerja sama dengan 13 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Sebanyak 12 KPKNL menggelar lelang secara serentak pada 18 Juni 2026, sementara satu KPKNL lainnya melaksanakan lelang pada 23 Juni 2026.
Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Mungki Hadipratikto, mengatakan lelang barang rampasan merupakan bagian dari upaya optimalisasi pemulihan aset (asset recovery) hasil tindak pidana korupsi agar kembali memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat.
“Barang rampasan negara tidak hanya memberikan pemasukan bagi kas negara, tetapi juga menjadi bentuk nyata optimalisasi pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi,” ujar Mungki di Jakarta, Jumat (26/6).
Pada lelang tersebut, KPK menawarkan sebanyak 110 lot barang dengan total nilai limit mencapai Rp311.255.847.032. Rinciannya terdiri atas 76 lot aset tidak bergerak berupa tanah, rumah, serta apartemen, dan 34 lot aset bergerak seperti mobil, sepeda motor, alat berat, mesin kopi, robot, hingga perangkat elektronik.
Dari keseluruhan aset yang ditawarkan, sebanyak 34 lot berhasil terjual, meliputi 10 lot barang tidak bergerak dan 24 lot barang bergerak, dengan total nilai penjualan mencapai Rp39.808.957.000.
“Sehingga hasil bersih lelang yang berhasil dipulihkan KPK menjadi sebesar Rp39,81 miliar. Uang ini nantinya akan disetorkan ke kas negara, sedangkan objek lelang yang dinyatakan wanprestasi akan kembali ditawarkan pada pelaksanaan lelang berikutnya,” jelas Mungki.
Berdasarkan nilai transaksi, kontribusi terbesar berasal dari barang rampasan dalam perkara Sunjaya Purwadisastra yang dilelang melalui KPKNL Cirebon dengan nilai mencapai Rp16.567.381.000. Selanjutnya disusul perkara Ahmad Taufik senilai Rp7.172.124.000, perkara Gazalba Saleh sebesar Rp6.046.695.000, serta perkara Tommy Adrian dan Rudy Hartono Iskandar dengan nilai Rp3.318.294.000.
Mungki menegaskan KPK akan terus menggelar lelang barang rampasan negara secara berkala sebagai bagian dari strategi memaksimalkan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi kepada negara.
“KPK akan terus mengoptimalkan pemulihan aset melalui pelaksanaan lelang secara berkala sebagai bagian dari upaya memaksimalkan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi kepada negara yang berdampak bagi produktivitas masyarakat,” tutur Mungki.
Keberhasilan lelang pada Juni 2026 juga mencerminkan tingginya minat masyarakat untuk mengikuti proses lelang barang rampasan negara. Partisipasi tersebut dinilai menjadi indikator meningkatnya kepercayaan publik terhadap mekanisme lelang yang dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan akuntabel.
Selain memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara, lelang barang rampasan juga memastikan aset hasil tindak pidana korupsi kembali memiliki nilai manfaat bagi masyarakat.
Atas terselenggaranya lelang tersebut, KPK menyampaikan apresiasi kepada seluruh KPKNL yang terlibat, yakni KPKNL Jakarta III, Bogor, Bekasi, Cirebon, Semarang, Purwokerto, Surakarta, Denpasar, Kisaran, Medan, Ambon, Banjarmasin, dan Tangerang I.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh KPKNL yang telah mendukung penyelenggaraan lelang sehingga proses pemulihan aset dapat berjalan secara optimal,” pungkas Mungki.
Sebagai informasi, hingga pertengahan 2026 KPK telah dua kali menyelenggarakan lelang barang rampasan, yakni pada Maret dan Juni, dengan total hasil bersih mencapai Rp50,71 miliar. Adapun sepanjang 2025, nilai pemulihan aset melalui mekanisme lelang mencapai Rp109 miliar.