Nusa Tenggara Barat – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus melakukan penataan terhadap badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai tidak efisien dan terus membukukan kerugian. Hingga Juli 2026, sebanyak 240 BUMN telah ditutup, sementara pemerintah menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi 800 BUMN sebelum akhir tahun.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan lima bendungan di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/7).
Dalam kesempatan itu, Presiden mengajak seluruh aparatur negara di kementerian, lembaga, dan birokrasi untuk berbenah serta menjalankan pemerintahan yang bersih. Ia menekankan bahwa masyarakat menginginkan pemberantasan korupsi dan praktik penipuan dilakukan secara serius.
“Marilah kita bersama-sama membenahi diri, memperbaiki diri, mawas diri. Jangan melawan kehendak rakyat. Rakyat tidak ingin korupsi dibiarkan. Rakyat tidak ingin penipuan-penipuan dilanjutkan,” kata Prabowo.
Prabowo menjelaskan pemerintah mulai membenahi BUMN yang selama puluhan tahun mengalami kerugian. Menurutnya, sejumlah perusahaan pelat merah yang sebelumnya terus merugi kini mulai menunjukkan kinerja positif dan berhasil mencetak keuntungan.
Ia juga mengungkapkan keterkejutannya setelah mengetahui jumlah BUMN beserta anak dan cucu perusahaannya mencapai lebih dari seribu entitas. Menurut Prabowo, kondisi tersebut perlu ditata agar pengelolaan aset negara menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
“Begitu saya dilantik menjadi presiden, baru saya diberitahu BUMN kita 1.107. Itu pun jangan-jangan ada lagi anak perusahaan, cucu perusahaan, ada lagi cicit perusahaan,” ujarnya.
Presiden menyebut hingga saat ini pemerintah telah menghentikan operasional 240 BUMN yang dinilai tidak sehat. Jumlah tersebut ditargetkan bertambah menjadi 250 BUMN pada akhir Juli 2026, sebelum mencapai target penutupan 800 BUMN pada penghujung tahun.
“Pada 31 Desember 2026 akan ditutup jumlahnya 800 BUMN yang tidak efisien, yang tidak pernah untung, yang merugi terus,” tegasnya.
Menurut Prabowo, kebijakan penataan tersebut telah memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi anggaran. Pemerintah, kata dia, berhasil menghemat hampir Rp70 triliun, terutama dari pengurangan biaya operasional dan belanja untuk jajaran direksi.
“Dari gaji direksi saja sampai sekarang, overhead dan gaji, kita sudah bisa menghemat mendekati Rp70 triliun,” katanya.
Di sisi lain, Presiden memastikan pemerintah tidak akan melepas perusahaan strategis nasional kepada pihak asing, terutama yang bergerak di sektor pertahanan. Ia menegaskan PT PAL Indonesia, PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) justru akan terus diperkuat untuk mendukung kemandirian industri pertahanan nasional.
“Tadinya industri pertahanan mau dijual, PT PAL mau dijual, PT Pindad mau dijual, PTDI dibunuh, mau dijual. Kita bangkitkan sekarang,” ujarnya.
Prabowo mengatakan industri pertahanan dalam negeri kini terus menunjukkan perkembangan. PT PAL Indonesia disebut telah memiliki kemampuan memproduksi kapal perang hingga kapal selam, sementara PT Pindad berhasil memperoleh kontrak pengadaan persenjataan untuk militer Arab Saudi.
Selain itu, Presiden turut mengapresiasi prestasi prajurit TNI Angkatan Darat yang berhasil meraih gelar juara umum kompetisi menembak tingkat Asia Pasifik sebanyak 13 kali.
Menurutnya, pencapaian tersebut membuktikan bahwa prajurit Indonesia mampu bersaing di tingkat internasional apabila didukung peralatan yang memadai, pelatihan yang berkualitas, pemenuhan kebutuhan personel, serta kepemimpinan yang baik.