Jakarta – Badan Pengelola (BP) BUMN bersama Danantara terus mengawal proses transformasi PT Pos Indonesia sebagai upaya memperkuat kinerja dan memulihkan kondisi keuangan perusahaan. Langkah tersebut dilakukan setelah manajemen baru PT Pos Indonesia melaporkan hasil audit yang mencakup penyesuaian pembukuan senilai Rp9 triliun untuk periode 2023, 2024, dan 2025.
Penyesuaian pembukuan tersebut menjadi bagian dari proses penataan dan pemulihan laporan keuangan perusahaan agar lebih akuntabel serta mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
Sebagai tindak lanjut, Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menggelar pertemuan dengan Direktur Utama PT Pos Indonesia, Iskandar Kunaefi, guna membahas langkah-langkah strategis dalam mempercepat transformasi perusahaan.
Dalam pertemuan itu, pembahasan difokuskan pada pembenahan menyeluruh yang meliputi tata kelola perusahaan, perbaikan kondisi keuangan, hingga penyempurnaan model bisnis agar lebih adaptif dan berkelanjutan.
Dony menegaskan bahwa transformasi PT Pos Indonesia tidak boleh dilakukan secara parsial ataupun sekadar memperbaiki citra perusahaan. Menurutnya, perubahan harus menyasar persoalan mendasar agar mampu menciptakan perusahaan BUMN yang sehat dan memiliki daya saing jangka panjang.
“Transformasi yang kita lakukan di sini bukan transformasi yang setengah-setengah. Kita tidak ingin sesuatu yang artifisial atau dipoles-poles. Proses ini kita lakukan untuk menjadikan perusahaan-perusahaan BUMN tangguh ke depannya,” ujar Dony, dikutip dari akun Instagram resmi BP BUMN.
Selain memperkuat tata kelola, BP BUMN dan Danantara juga mendorong restrukturisasi keuangan secara menyeluruh. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi operasional sekaligus menekan beban biaya perusahaan.
Strategi yang disiapkan meliputi evaluasi terhadap struktur pendapatan, pengendalian komponen biaya, hingga penerapan model bisnis yang lebih efektif dan berkelanjutan. Perusahaan juga didorong memanfaatkan sinergi antarbadan usaha (intercompany) guna mempercepat penurunan utang dan memperbaiki kesehatan finansial.
Menurut Dony, setiap program transformasi harus memiliki sasaran yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, serta tenggat waktu pelaksanaan agar proses pengawasan dapat dilakukan secara optimal.
“Kalau bisnis intinya masih negatif terus, enggak ada gunanya. Fokus dulu membuat ini positif dan menurunkan cost. Jadi setiap inisiatif harus jelas targetnya, kapan selesainya, dan berapa hasilnya. Kita hanya akan mengontrol berdasarkan itu,” tegasnya.
Melalui transformasi yang komprehensif, BP BUMN bersama Danantara berharap PT Pos Indonesia mampu memperkuat fundamental bisnis, memulihkan kesehatan keuangan, meningkatkan daya saing, serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi negara.