katafoto, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan pembentukan Dana Cadangan Daerah senilai Rp5,6 triliun. Dana tersebut akan dialokasikan secara bertahap untuk mendukung pembiayaan pembangunan jangka panjang sekaligus menjaga kesinambungan fiskal daerah.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan dana cadangan diperlukan agar kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetap sehat dan pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara lebih terencana.
“Dana cadangan ini digunakan untuk apa? Tentunya untuk mem-backup agar APBD kita menjadi sehat sekali,” ujar Pramono di Mal Pelayanan Publik, Jakarta, Jumat (2/10).
Menurut Pramono, pembentukan Dana Cadangan Daerah merupakan tindak lanjut dari ketentuan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah mengenai pengelolaan keuangan daerah.
Ia juga berharap Jakarta dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan tata kelola APBD yang transparan dan sehat.
“Saya ingin banget bahwa Jakarta menjadi role model, contoh sebuah provinsi yang pengaturan APBD-nya transparan, terbuka, dan kemudian sehat sekali. Itu kami lakukan begitu,” kata dia.
Disiapkan untuk Pembangunan Jangka Panjang
Sebelumnya, dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta pada Kamis (1/10/2026), Pramono menjelaskan Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah sebesar Rp5,6 triliun.
Dana tersebut disiapkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur kota yang membutuhkan anggaran dalam jangka panjang. Pembangunan itu mencakup transportasi publik, pengendalian banjir dan tata air, perumahan, fasilitas kesehatan, pendidikan, serta kebutuhan lainnya.
Pramono menjelaskan, berbagai kebutuhan pembangunan tersebut tidak seluruhnya dapat dibiayai melalui anggaran dalam satu tahun.
Karena itu, Pemprov DKI tidak hanya mengoptimalkan APBD, tetapi juga membutuhkan skema pembiayaan kreatif yang dirancang secara terencana.
“Dalam rangka memberikan kepastian terhadap keberlangsungan pembiayaan kreatif tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menyiapkan Dana Cadangan,” ucapnya.
Dana cadangan Rp5,6 triliun tersebut nantinya dialokasikan secara bertahap dengan mempertimbangkan tenor dan seri yang diterbitkan. Skema bertahap itu juga dimaksudkan untuk mempersiapkan kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok secara terencana.
Bersumber dari APBD
Dana Cadangan Daerah akan bersumber dari APBD, antara lain melalui surplus APBD dan/atau penyisihan penerimaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selama belum digunakan, dana tersebut dapat ditempatkan pada instrumen investasi. Namun, penempatannya tetap mempertimbangkan sejumlah faktor, seperti risiko, keamanan, imbal hasil, serta kebutuhan likuiditas.
“Selama belum digunakan, Dana Cadangan dapat ditempatkan pada instrumen investasi dengan memperhatikan risiko, keamanan, imbal hasil, dan kebutuhan likuiditas,” jelas dia.
Pramono berharap Dana Cadangan Daerah juga dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengelola risiko fiskal yang muncul dari kewajiban pelunasan penerimaan pembiayaan daerah.
Dengan mekanisme tersebut, Pemprov DKI menargetkan kebutuhan pembiayaan jangka panjang dapat dipersiapkan secara bertahap tanpa membebani APBD dalam satu tahun anggaran.