29.2 C
Jakarta
Kamis, November 19, 2026
BerandaKATA EKBISUMKMKeluhan UMKM soal Marketplace, Aturan Baru E-Commerce Sedang Digodok

Keluhan UMKM soal Marketplace, Aturan Baru E-Commerce Sedang Digodok

Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan revisi regulasi terkait ekosistem perdagangan digital atau e-commerce menyusul banyaknya keluhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengenai tingginya biaya administrasi serta logistik di platform marketplace.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan revisi tersebut akan dilakukan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang mengatur perdagangan melalui sistem elektronik.

“Ya, jadi sekarang kita sedang mempersiapkan revisi permendag, mengenai ekosistem e-commerce-nya. Namun, saya belum bisa menceritakan isinya, karena sekarang lagi dalam pembahasan,” ujar Budi di sela peringatan Hari Konsumen Nasional 2026 di Jakarta, Minggu (10/5).

Saat ini, regulasi tersebut mengatur berbagai aspek perdagangan digital, mulai dari perizinan usaha, periklanan, pembinaan, hingga pengawasan pelaku usaha yang beroperasi di platform marketplace dan e-commerce.

Menurut Budi, revisi aturan dilakukan untuk memperkuat perlindungan terhadap konsumen sekaligus meningkatkan keberpihakan kepada produk lokal, khususnya produk UMKM.

“Pertama untuk melindungi konsumen. Kemudian juga bagaimana hak-hak yang didapatkan oleh seller atau produk lokal ini semakin diutamakan di dalam promosi atau penjualan melalui e-commerce,” katanya.

Ia menegaskan pemerintah ingin menciptakan ekosistem perdagangan digital yang lebih sehat, seimbang, dan adil bagi seluruh pihak, baik platform digital maupun para penjual.

“Jadi ekosistem e-commerce-nya yang kita perbaiki bareng-bareng, baik dari pelaku usaha, pemilik platform, maupun dari seller-nya,” ujar Budi.

Pembahasan revisi regulasi tersebut, lanjutnya, melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk perusahaan platform digital serta para pelaku usaha online.

“Harus saling menguntungkan, sehingga semua itu berjalan. Kan e-commerce juga butuh seller. Seller juga butuh e-commerce. Namun, bagaimana mereka itu bisa berjalan bersama, dan kewajiban masing-masing harus saling menguntungkan, agar ekosistemnya berjalan dengan bagus,” katanya.

Pemerintah saat ini masih mengkaji berbagai instrumen yang akan dimasukkan ke dalam revisi kebijakan tersebut.

“Tentu banyak, instrumen yang kita lihat kembali, kita olah semuanya,” tambah Mendag.

Langkah revisi aturan ini diharapkan dapat memperkuat daya saing UMKM di pasar digital nasional sekaligus menciptakan iklim perdagangan elektronik yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Baca Juga

Jangan Minder Cuma Lulusan Paket C, Ijazahnya Bisa Dipakai Daftar Kuliah

katafoto, Jakarta - Kesempatan mengenyam pendidikan tinggi kini semakin...

Prabowo Terima Surat Pengunduran Diri Gibran, Sebut Wapres Tunjukkan Sikap Kesatria

katafoto, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto secara resmi menerima...

Jambore Canter Mania Diserbu 1.500 Peserta, Mitsubishi Fuso Bawa Promo Menggiurkan

katafoto, Jakarta - PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors...

Pemilik Usaha Wajib Tahu, Ini Cara Pasang CCTV Pintar untuk Pantau Aktivitas Toko

katafoto, Jakarta - Mengelola toko membutuhkan pengawasan yang konsisten,...

Liburan Natal Makin Berwarna, Teddy Bear Raksasa Hiasi Atrium Lippo Mall Puri

katafoto, Jakarta - Suasana Natal mulai terasa di Lippo...

Ikuti kami

- Notifikasi berita terupdate

Terkini

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini