Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya untuk memberantas aksi perundungan atau bullying di lingkungan masyarakat dan sekolah. Ia menginstruksikan seluruh jajarannya untuk memberikan sanksi tegas terhadap siapa pun yang terbukti melakukan tindakan tersebut.
Salah satu sanksi yang disiapkan adalah pencabutan bantuan pendidikan bagi pelaku yang tercatat sebagai penerima program sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
“Siapa pun yang melakukan bullying di Jakarta, akan kami ambil tindakan setegas-tegasnya. Kalau bagi warga misalnya dia pelajar dan dia pemegang Kartu Jakarta Pintar atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, maka yang seperti itu kita tarik KJP maupun KJMU-nya,” tegas Pramono di RW 07 Kelurahan Joglo, Kembangan, Jakarta Barat, Kamis (11/6).
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas kasus perundungan yang terjadi di kawasan Taman Kramat Pulo, Senen, Jakarta Pusat. Pramono meminta agar kasus tersebut segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan memberikan ruang ataupun toleransi terhadap segala bentuk perundungan yang terjadi di wilayah ibu kota.
Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Pramono juga meminta Dinas Pendidikan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta perangkat terkait lainnya untuk meningkatkan pengawasan di lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat terjadinya aksi bullying.
“Saya sudah menyampaikan kepada dinas terkait terutama Dinas Pendidikan untuk ini, termasuk Satpol PP dan sebagainya untuk ruang tempat-tempat yang dilakukan bullying seperti itu Pemerintah DKI Jakarta tidak memberikan toleransi sama sekali,” tandasnya dikutip dari laman berita jakarta.
Pramono menegaskan bahwa langkah tegas tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan bagi seluruh warga Jakarta, khususnya kalangan pelajar.