Yogyakarta – Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan produksi perikanan terbesar kedua di dunia setelah China. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), total produksi perikanan nasional pada 2025 mencapai 26,25 juta ton. Jumlah tersebut terdiri atas 11,65 juta ton rumput laut, 7,85 juta ton perikanan tangkap, dan 6,75 juta ton perikanan budidaya.
Namun, besarnya produksi tersebut belum diikuti tingginya konsumsi ikan di dalam negeri. Dibandingkan sejumlah negara, seperti Malaysia dan Jepang, tingkat konsumsi ikan masyarakat Indonesia masih relatif rendah.
Data KKP menunjukkan Angka Konsumsi Ikan (AKI) nasional pada 2024 mencapai 58,76 kilogram per kapita per tahun. Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan sebagian besar wilayah Jawa, angka konsumsi bahkan lebih rendah dibandingkan kawasan pesisir maupun Indonesia Timur yang rata-rata berada pada kisaran 77 hingga 82 kilogram per kapita per tahun.
Guru Besar Departemen Perikanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Ir. Alim Isnansetyo, M.Sc., mengatakan rendahnya konsumsi ikan di Pulau Jawa dipengaruhi oleh kebiasaan makan masyarakat yang telah terbentuk sejak kecil.
Menurutnya, masyarakat di Jawa lebih terbiasa mengonsumsi sumber protein seperti ayam, tahu, dan tempe sebagai lauk sehari-hari. Sementara itu, masyarakat di Indonesia Timur sejak dini telah terbiasa menjadikan ikan sebagai menu utama.
“Kondisi ini sebenarnya kebiasaan dari kecil yang seharusnya ini diberikan pembelajaran untuk adik-adik generasi muda untuk dibiasakan mengkonsumsi ikan,” ujar Alim dikutip dari laman ugm.
Selain faktor budaya makan, Alim menilai masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai manfaat ikan juga menjadi penyebab konsumsi ikan belum optimal. Padahal, ikan mengandung protein berkualitas tinggi dengan asam amino lengkap, serta kaya akan asam lemak tak jenuh seperti omega-3 yang bermanfaat bagi kesehatan jantung, sistem peredaran darah, hingga perkembangan otak tanpa meningkatkan kadar kolesterol.
Ia juga menyoroti masih terbatasnya produk olahan ikan yang praktis dan siap dikonsumsi.
“Belum banyak beredar produk olahan ikan yang siap santap di masyarakat, membuat mereka malas untuk mengkonsumsinya,” katanya.
Distribusi Masih Menjadi Tantangan
Menurut Alim, persoalan distribusi juga menjadi hambatan dalam meningkatkan konsumsi ikan nasional. Sebagian besar hasil tangkapan berasal dari wilayah Indonesia Timur, sementara daerah dengan jumlah penduduk terbesar berada di Pulau Jawa.
Kondisi tersebut membuat proses distribusi membutuhkan biaya besar, waktu yang lebih lama, serta sistem penanganan khusus karena ikan merupakan komoditas yang mudah rusak.
“Nah, logistik untuk mengirim ke daerah-daerah yang mempunyai populasi tinggi itu kan memerlukan waktu dan biaya, juga memerlukan penanganan khusus. Tidak semua daerah itu kan mempunyai logistik yang memadai, sehingga distribusi itu terbatas,” jelasnya.
Alim menambahkan, keterbatasan fasilitas rantai dingin (cold chain) di berbagai daerah juga menjadi kendala sehingga pasokan ikan segar belum dapat menjangkau seluruh wilayah secara optimal.
Berdampak pada Bisnis Perikanan
Rendahnya konsumsi ikan, lanjut Alim, turut memengaruhi stabilitas sektor perikanan nasional. Ketika hasil tangkapan melimpah tetapi permintaan pasar rendah, harga ikan cenderung turun karena daya serap konsumen tidak sebanding dengan jumlah produksi.
Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Salah satunya adalah praktik penangkapan ikan berlebih (overfishing) yang mulai terjadi di sejumlah wilayah dan berpotensi mengancam populasi ikan.
“Di daerah-daerah tertentu sudah terjadi overfishing atau penangkapan yang berlebihan, ini akan membahayakan populasi karena ikan yang ditangkap terlalu banyak,” ungkapnya.
Edukasi hingga Penegakan Hukum
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Alim mendorong pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan mengambil sejumlah langkah strategis. Salah satunya adalah menggalakkan edukasi gemar makan ikan sejak usia dini agar kebiasaan mengonsumsi ikan dapat terbentuk sejak kecil.
Selain itu, pemerintah juga perlu mendukung pelaku usaha pengolahan ikan agar mampu menghasilkan produk siap santap yang lebih praktis dan mudah dipasarkan. Ketersediaan bahan baku ikan segar, perbaikan sistem distribusi, serta penguatan infrastruktur logistik juga dinilai penting agar pasokan ikan tetap terjaga hingga ke daerah padat penduduk.
Di sisi konservasi, Alim menegaskan perlunya penegakan hukum terhadap pelaku perusakan ekosistem laut dan praktik penangkapan ikan berlebihan. Pengawasan kawasan konservasi laut juga harus diperketat guna menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia.
“Nah, itu harus diterapkan penegakan-penegakan hukum dan kawasan-kawasan konservasi itu juga harus dijaga dengan ketat,” pungkasnya.