katafoto, Jakarta – Anggaran penanggulangan bencana pada 2027 diproyeksikan meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengungkapkan, alokasi anggaran tersebut naik dari Rp494 miliar pada 2026 menjadi Rp1,1 triliun pada 2027.
Said menjelaskan, anggaran tersebut mencakup sejumlah pos untuk mendukung penanganan bencana, termasuk dana siap pakai dan dana on call.
“Di 2026 Rp 494 miliar, sekarang Rp 1,1 triliun. Di dalamnya termasuk dana on call, dana siap pakai Rp 256 miliar. Kemudian ada dana on call, DSP Dana Siap Pakai Rp 5 triliun, masih ada dana pooling insurance kebencanaan Rp 14 triliun,” tutur Said di Gedung DPR, Jakarta, Senin (14/9).
Menurut Said, kebutuhan anggaran penanganan bencana pada 2027 masih dapat bertambah. Pemerintah juga menyiapkan alokasi khusus untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi di sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatera dan Aceh.
“Belum rehab-rekon untuk Sumatera, Aceh, ada Rp 10 triliun,” jelas dia.
Dengan berbagai tambahan alokasi tersebut, Said menilai peningkatan anggaran penanggulangan bencana pada 2027 cukup besar.
“Besar sekali, tinggi sekali bukan besar sekali,” kata Said.
DPR Soroti Karhutla
Selain anggaran bencana, Said turut menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurut dia, persoalan karhutla kini telah berkembang menjadi isu nasional karena dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat Indonesia.
Bahkan, asap akibat karhutla disebut telah menimbulkan ketidaknyamanan bagi negara-negara tetangga.
“Karhutla ini menjadi masalah bukan hanya masalah publik tapi sudah menjadi masalah nasional, bahkan negara tetangga juga tidak nyaman,” ujarnya.
Said meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menangani karhutla. Menurutnya, upaya penanganan juga perlu melibatkan kerja sama dengan negara lain.
“Kami hanya mengimbau agar secepatnya lah mengambil langkah-langkah apa yang bisa dilakukan, bahkan bantuan dari berbagai negara khususnya Jepang sudah masuk, supaya kita ini dinilai oleh negara lain bahwa jangan sampai itu dianggap ritual tahunan oleh negara tetangga kita dan terutama dampaknya bagi masyarakat kita,” Said menandaskan.
Ia berharap penanganan karhutla dapat dilakukan lebih serius dan berkelanjutan sehingga persoalan tersebut tidak terus berulang setiap tahun. Selain berdampak terhadap kesehatan dan lingkungan, karhutla juga dapat memengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara di kawasan.