katafoto, Jakarta – Keberadaan kamera pengawas atau CCTV di lingkungan Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat, menjadi salah satu sorotan dalam rapat Komisi XIII DPR RI, Senin (28/9).
Sorotan muncul setelah terungkap bahwa kamera pengawas tidak terpasang di area rumah dinas yang berada di dalam kawasan lapas. Padahal, lokasi tersebut dinilai sebagai salah satu area yang membutuhkan pengawasan.
Anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, mempertanyakan kondisi tersebut kepada Kepala Lapas Cibinong nonaktif, Wisnu Hani Putranto, dalam rapat dengar pendapat bersama jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Yanuar menilai keberadaan CCTV penting untuk memantau aktivitas di kawasan rumah dinas, termasuk mengetahui orang maupun barang yang keluar dan masuk.
“Kenapa tidak ada CCTV di situ untuk pengamanan. Kenapa tidak dipasang?” tanya Yanuar Arif Wibowo kepada eks Kalapas Cibinong Wisnu Hani dalam rapat Komisi XIII DPR, Senin (28/9).
Wisnu sebelumnya mengakui bahwa CCTV memang tidak tersedia di area rumah dinas. Menurut dia, kamera pengawas yang dipasang pihak lapas selama ini diprioritaskan untuk area blok hunian.
DPR Soroti Masa Jabatan Tiga Tahun
Jawaban tersebut kemudian membuat Yanuar kembali mempertanyakan alasan tidak adanya CCTV di rumah dinas. Terlebih, Wisnu disebut telah menjabat sebagai Kalapas Cibinong selama sekitar tiga tahun.
Menurut Yanuar, selama periode tersebut terdapat kesempatan untuk mengusulkan pengadaan kamera pengawas melalui anggaran.
“Kenapa di rumah Dinas tidak dipasang CCTV? Itu kan tempat vital juga. Kan aneh, Anda tiga tahun di sana, ada tiga periodik anggaran, Anda tidak mengajukan untuk pemasangan CCTV,” katanya.
Yanuar juga menilai kamera pengawas dapat membantu memberikan informasi apabila terjadi aktivitas yang membutuhkan penelusuran di kawasan tersebut.
“Padahal kalau itu ada, selesai kok. Kita tahu siapa yang keluar masuk di situ. Siapa yang angkat-angkat barang di sana,” ujarnya.
Persoalan CCTV ini menjadi bagian dari pembahasan DPR mengenai kondisi kawasan rumah dinas Lapas Cibinong yang sebelumnya mendapat perhatian setelah Ombudsman RI menemukan sejumlah fasilitas di lokasi tersebut. Dalam rapat yang sama, Wisnu juga mengakui dirinya memerintahkan pemindahan sejumlah barang dari rumah dinas dengan alasan barang tersebut bukan milik negara.