katafoto, Jakarta – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) diproyeksikan menjadi penghubung langsung antara produsen dan masyarakat untuk memperpendek jalur distribusi barang kebutuhan pokok serta komoditas bersubsidi. Skema ini diharapkan dapat menekan biaya perantara, menjaga keterjangkauan harga, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, keberadaan Koperasi Merah Putih dapat membantu petani dan masyarakat memperoleh barang dengan harga yang lebih wajar. Pemangkasan jalur distribusi juga diharapkan mencegah kenaikan harga berlebihan sebelum barang sampai ke tangan konsumen.
“Kepemilikan lahan yang sempit membuat petani rentan terhadap penindasan rantai distribusi yang panjang. Di sinilah peran KDKMP (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih) hadir untuk memotong jalur itu,” ungkap Ferry dalam keterangan resmi, Kamis (29/10).
“Barang bersubsidi langsung dari produsen ke koperasi, lalu ke masyarakat, tanpa perantara yang melipatgandakan harga,” tambah dia.
Ferry mencontohkan penyaluran LPG bersubsidi yang masih menghadapi perbedaan harga antara patokan yang disebutnya sebesar Rp16.000 hingga Rp18.000 per tabung isi ulang dan harga di tingkat pengecer yang dapat mencapai Rp20.000 hingga Rp25.000.
Melalui Koperasi Merah Putih, pemerintah berharap distribusi LPG bersubsidi dan kebutuhan pokok lainnya dapat berlangsung lebih efisien sehingga masyarakat bisa mendapatkan pasokan dengan harga terjangkau.
Selain sebagai saluran distribusi, koperasi juga diharapkan menjadi alternatif akses pembiayaan bagi warga pedesaan. Dengan demikian, masyarakat memiliki pilihan selain meminjam kepada pemberi pinjaman ilegal atau rentenir.
KDKMP juga diproyeksikan memperbaiki penyaluran pupuk bersubsidi agar sesuai dengan kebutuhan petani. Ferry menegaskan, distribusi pupuk harus mempertimbangkan rencana tanam yang disusun bersama kelompok tani.
“Pupuk tidak bisa dibagikan asal. Harus berdasarkan rencana tanam yang disusun bersama kelompok tani. Ini memastikan barang sampai tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” jelas Ferry.
Koperasi Disiapkan Jadi Penampung Hasil Panen Petani
Ferry mengakui, salah satu persoalan yang masih dihadapi masyarakat desa adalah belum tersedianya lembaga penampung hasil produksi di tingkat lokal. Kondisi tersebut membuat petani berisiko menjual hasil panen secara borongan kepada perusahaan dengan harga yang ditentukan sepihak.
Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah telah mengundang pelaku usaha logistik nasional guna membahas kebutuhan distribusi barang dari dan menuju desa. Salah satu kendala yang ditemukan adalah kendaraan pengangkut kerap kembali dalam keadaan kosong setelah mengantarkan barang ke desa.
“Kami sudah mengundang pelaku logistik nasional. Mereka mengakui kendala kendaraan pergi mengantar barang, pulang kosong karena tidak ada barang yang diangkut dari desa. Belum ada pusat pengumpul hasil produksi. KDKMP diharapkan mengisi kekosongan ini sebagai penampung sekaligus pengolah hasil warga,” ujarnya.
Keberadaan koperasi diharapkan dapat menjadi pusat pengumpulan sekaligus pengolahan hasil produksi masyarakat. Dengan begitu, distribusi logistik bisa berjalan dua arah, sementara petani memiliki saluran pemasaran yang lebih terorganisasi.
Ferry menambahkan, KDKMP juga diarahkan untuk mendukung ekosistem pangan nasional, mulai dari produksi, pengolahan, hingga penyaluran hasilnya kepada masyarakat. Rantai usaha tersebut diharapkan terhubung dengan program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Presiden menginginkan pangan kita lahir dari tanah kita dan dikelola anak bangsa. KDKMP menjadi ujung tombak ekosistem ini, mulai dari produksi, pengolahan, hingga penyaluran langsung ke masyarakat, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG),” tambahnya.
BUMN Perkuat Pasokan LPG, MinyaKita, dan Pupuk
Di sisi lain, Badan Pengelola (BP) BUMN bersama Daya Anagata Nusantara (Danantara) memperkuat koordinasi antar-BUMN untuk mendukung operasional KDKMP. Kerja sama ini ditujukan untuk memperluas akses masyarakat desa terhadap kebutuhan pokok dan komoditas bersubsidi.
Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan bahwa KDKMP dirancang menjadi pusat distribusi utama berbagai barang bersubsidi pemerintah.
“Visi Presiden itu sentral distribusi untuk setiap yang namanya bersubsidi itu lewat Kopdes. Artinya, data itu akan ada di Kopdes nanti,” ujar Dony Oskaria, Selasa (27/10).
Melalui skema tersebut, koperasi desa dan kelurahan akan berfungsi sebagai titik penyaluran berbagai kebutuhan masyarakat. Kelancaran distribusi didukung pasokan barang dan armada logistik dari perusahaan-perusahaan BUMN.
Kolaborasi konkret dilakukan PT Pertamina Patra Niaga bersama Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) untuk membangun sistem distribusi energi dan pangan berbasis KDKMP. Komoditas yang menjadi perhatian antara lain LPG bersubsidi, MinyaKita, dan pupuk.
Untuk memastikan kesiapan pasokan, Dony menggelar rapat koordinasi khusus dengan jajaran direksi Pertamina Patra Niaga dan PIHC.
“Kita suplai karena dampaknya untuk masyarakat benar-benar langsung. Jadi manfaat koperasinya benar-benar nyata, dan ini sudah berjalan terus,” kata Dony.
Dukungan pasokan pupuk mulai disalurkan dengan volume pesanan rata-rata 4 hingga 5 ton untuk setiap koperasi. Adapun distribusi LPG disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah agar ketersediaannya tetap terjaga.
BP BUMN dan Danantara akan terus mengawal pelaksanaan kerja sama tersebut untuk memastikan program KDKMP berjalan secara berkelanjutan. Selain memperkuat distribusi barang bersubsidi, program ini diarahkan untuk meningkatkan peran koperasi dalam aktivitas ekonomi desa dan memperluas pemerataan pembangunan nasional.