katafoto, Semarang – Penguatan integritas aparatur sipil negara (ASN) menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintahan. Selain membangun sistem pengawasan yang efektif, setiap aparatur juga dituntut mampu menjaga profesionalisme dan menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan penyimpangan.
Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong penerapan budaya antikorupsi di lingkungan birokrasi. Salah satu upayanya dilakukan melalui sosialisasi pengendalian gratifikasi dan pencegahan benturan kepentingan yang diselenggarakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital (Diskomdigi) di Gedung DWP Provinsi Jawa Tengah, Senin (9/11).
Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dhoni Widianto, mengatakan pembentukan budaya antikorupsi perlu menjadi perhatian seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Terlebih, instansi pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengelola anggaran serta melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa.
“Di situlah butuh budaya kantor, yaitu budaya antikorupsi, termasuk budaya integritas yang menyasar kepada SDM-nya, kepada ASN-nya,” kata Dhoni di sela-sela kegiatan.
Menurut Dhoni, penerapan tata kelola keuangan daerah dan pengadaan barang dan jasa tidak cukup hanya mengandalkan prosedur administratif. Integritas sumber daya manusia yang menjalankan setiap proses tersebut juga harus menjadi perhatian utama.
Dia secara khusus mengingatkan ASN, terutama pejabat yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, agar tidak mengabaikan potensi benturan kepentingan. Hal yang terlihat lumrah, seperti hubungan keluarga maupun afiliasi tertentu, dapat memengaruhi objektivitas seseorang dalam menjalankan tugas.
“Misalkan berafiliasi, kekerabatan dan sebagainya yang tadinya mungkin dianggap hal yang biasa, sebenarnya itu bisa mengubah pengambilan keputusan kita yang tadinya harusnya objektif, menjadi subjektif gara-gara ada potensi benturan kepentingan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Diskomdigi Jawa Tengah, Lilik Henry Ristanto, menjelaskan kegiatan sosialisasi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Dia mengungkapkan, perilaku koruptif dapat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni kebutuhan dan keserakahan. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan melalui pembentukan integritas pribadi sekaligus penguatan sistem pengendalian di lingkungan kerja.
“Untuk menghindarkan hal-hal seperti itu, yang pertama beriman kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, dan mengingatkan diri sendiri. Berikutnya mengembangkan sistem pengendalian, seperti unit pengendalian gratifikasi dan pelaporan benturan kepentingan,” katanya.
Lilik berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan pemahaman pegawai mengenai batasan dalam menerima gratifikasi maupun menghadapi situasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Dengan pemahaman tersebut, ASN diharapkan mampu mengambil langkah yang tepat ketika menemukan kondisi yang berisiko melanggar ketentuan.
Pandangan serupa disampaikan Forum Komunitas Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangunan Integritas (Kompak API) Jawa Tengah, Dr Suharsi. Menurutnya, sosialisasi mengenai antikorupsi harus diikuti dengan penerapan nyata di setiap organisasi perangkat daerah.
Dia menilai, pemahaman terhadap prinsip integritas saja belum cukup untuk mencegah korupsi. ASN perlu dibekali kemampuan mengenali berbagai potensi penyimpangan sekaligus melakukan mitigasi risiko di lingkungan kerja masing-masing.
“Sosialisasi bagus, tetapi perlu ditindaklanjuti dengan penguatan dan aktualisasi. Harus ada latihan-latihan bagaimana memitigasi potensi risiko korupsi yang ada di lingkungannya,” ujar Suharsi.
Suharsi menambahkan, aparatur yang berintegritas merupakan salah satu fondasi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang sehat. Sebab, sistem pengawasan dan regulasi yang baik tidak akan berjalan optimal apabila tidak didukung sumber daya manusia yang menjunjung tinggi nilai kejujuran.
Di sisi lain, Penyuluh Antikorupsi Madya Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Lilik Sugiarti Oskandar, mengingatkan pentingnya memanfaatkan berbagai instrumen pencegahan korupsi yang telah disediakan pemerintah.
Sejumlah instrumen tersebut meliputi Unit Pengendalian Gratifikasi, Monitoring Center for Prevention (MCP), pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), serta Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN).
Menurutnya, keberadaan berbagai perangkat pengawasan tersebut harus dibarengi kesadaran setiap individu untuk menjaga integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Yang utama adalah dari diri sendiri terlebih dahulu. Karena sistem mau dibuat seperti apa pun tidak akan pernah bisa efektif, kalau diri sendiri itu tidak terbentuk untuk berintegritas,” katanya.