katafoto, Jakarta – Penggunaan rokok elektronik atau vape semakin mendapat pembatasan di Indonesia. Universitas Indonesia (UI) resmi memberlakukan larangan penggunaan rokok dan vape di seluruh kawasan kampus. Kebijakan tersebut sejalan dengan langkah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menetapkan hukum haram terhadap penggunaan hingga perdagangan rokok elektrik.
Larangan di lingkungan UI tertuang dalam Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 40 Tahun 2026 tentang Kawasan Tanpa Rokok Universitas Indonesia. Regulasi yang ditetapkan di Jakarta pada 9 November 2026 tersebut ditandatangani langsung oleh Rektor UI, Prof Heri Hermansyah.
Melalui peraturan baru ini, seluruh area kampus UI ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Ketentuannya tidak hanya mencakup rokok konvensional, tetapi juga berbagai produk tembakau alternatif, termasuk rokok elektronik dan vape.
Dalam Pasal 1 poin 3 tentang Ketentuan Umum, UI memperluas definisi rokok dengan memasukkan berbagai produk hasil olahan tembakau maupun turunannya, baik yang mengandung nikotin maupun tar.
“Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan/atau spesies lainnya atau zat turunannya atau sintetisnya termasuk shisha, rokok elektronik, vape, produk tembakau yang dipanaskan, diluapkan, dan/atau bentuk lainnya yang mengandung nikotin dan/atau tar dengan atau tanpa bahan tambahan,” tulis UI dalam aturan tersebut yang termaktub di Ketentuan Umum Pasal 1 poin 3, Senin (9/11).
Penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok tersebut memiliki sejumlah tujuan, mulai dari meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas pelayanan publik, menciptakan lingkungan dengan udara bersih dan sehat, hingga menekan jumlah perokok serta mencegah munculnya perokok pemula di kalangan warga kampus.
UI juga ingin mendorong terbentuknya generasi mahasiswa yang sehat dan cerdas sekaligus meminimalkan risiko kebakaran di lingkungan perguruan tinggi.
Dalam regulasi tersebut, setiap orang dilarang mengonsumsi atau mengisap rokok di seluruh kawasan kampus. Larangan juga mencakup aktivitas produksi, promosi, periklanan, penjualan, hingga pembelian produk rokok.
Tidak hanya mengatur perilaku individu, UI turut membatasi hubungan kerja sama dengan industri rokok. Institusi pendidikan tersebut menegaskan tidak akan menerima sponsor maupun hibah dari perusahaan rokok atau lembaga yang memiliki citra terkait industri rokok untuk kegiatan mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan.
Pembatasan serupa juga berlaku dalam pemberian bantuan pendidikan. UI menyatakan tidak menerima beasiswa yang bersumber dari perusahaan rokok atau institusi yang memiliki keterkaitan citra dengan produk tersebut. Selain itu, kampus juga tidak memberikan beasiswa kepada calon penerima yang diketahui merupakan perokok aktif.
“UI tidak menerima beasiswa yang berasal dari perusahaan rokok atau institusi yang memiliki citra terkait dengan rokok. UI tidak memberikan beasiswa kepada calon penerima yang merupakan perokok aktif,” tegas UI dalam aturan tersebut yang termaktub di Bab 3 Pasal 13 ayat 1 dan 2.
Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, setiap penyelenggara kegiatan di lingkungan kampus diwajibkan menyampaikan informasi mengenai penerapan Kawasan Tanpa Rokok kepada masyarakat dan seluruh pihak yang terlibat.
Di sisi lain, pembatasan penggunaan vape juga mendapat perhatian serius dari MUI. Melalui Komisi Fatwa, organisasi tersebut menerbitkan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape.
Dalam keputusan tersebut, MUI menetapkan bahwa penggunaan rokok elektrik hukumnya haram. Ketentuan itu tidak hanya berlaku bagi konsumen, tetapi juga mencakup aktivitas produksi dan perdagangan vape.
Fatwa tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa, Dr KH Aminuddin Yaqub. Penetapannya juga diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta pada 6 November 2026.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, menjelaskan keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan dampak negatif rokok elektrik terhadap kesehatan dan lingkungan. Selain itu, penggunaan vape dinilai berpotensi menjadi sarana penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
“Menggunakan rokok elektrik (REL) / vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Prof Niam mengutip poin pertama ketentuan hukum fatwa ini kepada MUI Digital, Senin (9/11/2026).
Dalam penjelasannya, MUI mendefinisikan rokok elektrik sebagai perangkat bertenaga baterai yang bekerja dengan memanaskan cairan atau zat tertentu, termasuk yang mengandung nikotin, gliserin, dan perasa, sehingga menghasilkan uap untuk dihirup penggunanya.
Ketetapan MUI tersebut juga mencakup aspek penyalahgunaan dan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan vape. Dalam poin kedua, penggunaan rokok elektrik sebagai sarana konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dinyatakan haram.
Sementara itu, poin ketiga secara tegas menetapkan bahwa kegiatan memproduksi maupun memperjualbelikan rokok elektrik juga memiliki hukum haram.
‘’Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram,’’ kata Prof Niam mengutip poin kedua dan ketiga dalam ketentuan hukum fatwa ini.
Dengan diterbitkannya Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026, Prof Niam berharap masyarakat semakin memahami ketentuan hukum penggunaan rokok elektrik. Perhatian khusus juga ditujukan kepada generasi muda dan para pelaku usaha agar tidak terlibat dalam aktivitas yang berkaitan dengan produk tersebut.
Menurutnya, penerapan ketentuan ini diharapkan dapat mendukung perlindungan kesehatan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta mencegah penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya.