Jakarta – Pemerintah menegaskan pentingnya hilirisasi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu upaya yang ditekankan adalah penggunaan pembiayaan domestik guna mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan asing. Hal ini menjadi sorotan dalam rapat perdana Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/1).
Dalam pertemuan tersebut, Bahlil menjelaskan bahwa pelibatan institusi keuangan lokal merupakan langkah strategis dalam mendukung kebijakan hilirisasi.
“Arahan Presiden sangat jelas. Kami akan merumuskan pola pembiayaan yang melibatkan institusi keuangan domestik. Dengan begitu, persepsi bahwa kebijakan ini hanya menguntungkan pihak asing perlahan akan terkikis,” ungkap Bahlil dikutip dalam keterangan tertulis.
Menurut Bahlil, keikutsertaan lembaga keuangan domestik tidak hanya mendukung program hilirisasi, tetapi juga memperkuat sektor keuangan nasional. Pendekatan ini sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, yang menekankan pentingnya hilirisasi dalam menciptakan nilai tambah di dalam negeri.
“Kami sudah merumuskan langkah-langkah strategis untuk menjalankan perintah Presiden Prabowo dalam rangka meningkatkan investasi dan hilirisasi. Kementerian ESDM akan menjadi posko untuk kami bekerja kurang lebih lima tahun sampai dengan menunggu arahan selanjutnya dari Presiden,” tambah Bahlil.
Fokus pada Sektor Energi dan Biodiesel
Salah satu prioritas Satgas adalah mempercepat pengembangan energi berbasis biodiesel dari crude palm oil (CPO). Saat ini, pemerintah telah mencapai penerapan biodiesel B40 dan menargetkan peningkatan menjadi B50 pada tahun 2026, sesuai arahan Presiden. Untuk mencapai target ini, Bahlil menegaskan bahwa produksi bahan baku seperti CPO, metanol, dan etanol harus sepenuhnya dilakukan di dalam negeri.
Selain mengurangi ketergantungan pada sumber daya asing, upaya hilirisasi di sektor energi diharapkan membuka peluang bagi lebih banyak pelaku industri dalam negeri untuk terlibat. Kebijakan ini juga diharapkan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam lima tahun mendatang, Satgas Hilirisasi akan mengawal implementasi peta jalan hilirisasi yang mencakup berbagai sektor, termasuk mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan. Satgas juga bertanggung jawab melaporkan perkembangan implementasi kepada Presiden setiap enam bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.