Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian Transmigrasi berkolaborasi untuk mengembangkan kawasan transmigrasi yang dinilai relatif tertinggal akibat berbagai keterbatasan.
Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, saat bertemu dengan Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman, di Jakarta pada Senin, mengatakan bahwa pembentukan koperasi merupakan salah satu solusi potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi, yang mayoritas penduduknya adalah petani.
“Koperasi bisa menjadi badan usaha yang mendukung produktivitas dan pemasaran hasil pertanian di kawasan transmigrasi. Jika koperasi sudah terbentuk, kami siap memberikan dukungan penuh, termasuk dalam pemasaran produk,” ujar Budi Arie dikutip dalam keterangan tertulis.
Koperasi memiliki peran strategis dalam mengatasi berbagai tantangan ekonomi di wilayah transmigrasi. Melalui pelatihan dan program koperasi, petani dapat meningkatkan produktivitasnya sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional.
Menurut data Kementerian Transmigrasi, sekitar 2,1 juta keluarga transmigran tersebar di 153 kawasan transmigrasi. Masing-masing keluarga umumnya memiliki lahan pertanian seluas dua hektare yang berpotensi dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian lokal.
Keberadaan koperasi di kawasan transmigrasi tidak hanya mempermudah pemasaran produk tetapi juga memungkinkan koperasi menjadi offtaker tetap bagi komoditas unggulan daerah. Selain itu, koperasi dapat memberikan akses lebih mudah kepada para petani untuk mendapatkan pembiayaan modal kerja.
Kementerian Koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) menyatakan siap memberikan dukungan pembiayaan kepada koperasi yang beroperasi di kawasan transmigrasi jika dibutuhkan.
Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman, mengakui bahwa salah satu kendala utama transmigran adalah kesulitan dalam memasarkan hasil pertanian, terutama saat panen raya.
“Keberadaan koperasi dan offtaker yang siap menyerap hasil panen sangat penting agar petani tidak kesulitan menjual produk mereka,” kata Iftitah.
Sinergi antara kedua kementerian ini diharapkan dapat memberikan solusi komprehensif untuk mendukung pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi, menjadikan koperasi sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi lokal.