Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 7 Maret 2025. Rapat ini membahas rencana pendirian Koperasi Desa Merah Putih, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengatasi tantangan ekonomi pedesaan.
Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menyampaikan bahwa koperasi ini dirancang untuk memperkuat ekonomi desa serta memutus rantai kemiskinan yang masih menjadi permasalahan utama di banyak wilayah pedesaan.
“Koperasi Desa Merah Putih hadir untuk kepentingan masyarakat desa. Tujuannya adalah meningkatkan penghasilan warga desa serta mengurangi angka kemiskinan,” ujar Budi Arie saat memberikan keterangan kepada media setelah rapat berlangsung.
Desa sebagai Pilar Ekonomi Nasional
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan bahwa desa memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Saat ini, sekitar 44 persen penduduk Indonesia masih tinggal di desa. Jika tidak mendapatkan perhatian dan intervensi yang tepat, desa berisiko mengalami stagnasi ekonomi, seperti yang terjadi di beberapa negara maju.
“Di Jepang, sekitar 84 hingga 86 persen penduduknya sudah bermigrasi ke kota, menyebabkan desa-desa tertinggal. Padahal, desa bisa menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Oleh karena itu, sebelum terlambat, kita perlu memperkuat peran desa dalam pembangunan ekonomi,” jelas Tito.
Selain itu, koperasi ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat desa terhadap rentenir, tengkulak, dan pinjaman online (pinjol) yang kerap membebani mereka dengan bunga tinggi. Menurut Budi Arie, koperasi ini akan menyediakan akses permodalan yang lebih aman dan berkeadilan.
“Presiden menekankan bahwa Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi solusi bagi masyarakat desa agar tidak lagi terjerat pinjaman ilegal yang menjadi penyebab utama kemiskinan,” tambahnya.
Dukungan Pemerintah untuk Koperasi Desa
Tito Karnavian menegaskan bahwa koperasi ini akan berfungsi sebagai representasi negara dalam melindungi masyarakat desa dari sistem pinjaman yang tidak memiliki perlindungan hukum.
“Koperasi ini hadir untuk memastikan negara melindungi rakyatnya. Kami ingin menghentikan ketergantungan masyarakat desa pada pinjaman ilegal yang sering kali merugikan,” tegasnya.
Sebagai bentuk dukungan, pemerintah telah menyiapkan skema pembiayaan melalui Bank Himbara, dengan alokasi pinjaman sebesar Rp 5 miliar per koperasi desa. Dana ini akan digunakan untuk membangun berbagai fasilitas pendukung, seperti gudang penyimpanan, cold storage, unit simpan pinjam, hingga klinik desa.
Pemerintah juga akan segera melakukan sosialisasi kepada kepala desa, perangkat desa, serta asosiasi terkait guna memastikan pemahaman yang seragam mengenai program ini.
“Kami akan berdialog dengan kepala desa, asosiasi perangkat desa, serta badan musyawarah desa agar semua pihak memahami visi Presiden dan melihat manfaat besar dari program ini,” kata Tito.
Dengan peluncuran Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah berharap desa dapat berkembang menjadi pusat ekonomi yang mandiri, tidak hanya dalam menjaga ketahanan pangan, tetapi juga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Program ini ditargetkan dapat segera diterapkan di seluruh desa di Indonesia dalam waktu dekat.