Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengadakan pertemuan dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (24/3). Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan dan mencegah praktik korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Pramono menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta ingin KPK memberikan pendampingan dan pengawasan menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga pengadaan barang dan jasa. Selain itu, pemantauan juga mencakup pelayanan publik, aset daerah, serta area Monitoring Center for Prevention.
“Kami ingin memastikan bahwa dalam kepemimpinan saya, seluruh proses administrasi pemerintahan mendapat pendampingan dan pengawasan yang ketat,” ujar Pramono dikutip dalam laman berita jakarta.
Ia berharap, dengan pengawasan yang lebih ketat, upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dapat berjalan lebih efektif dan sistem tata kelola pemerintahan semakin baik. Pramono juga menegaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap pengawasan, termasuk di sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Kami ingin sistem pemerintahan di Jakarta lebih transparan, terukur, dan akuntabel,” tambahnya.
Selain itu, ia juga meminta KPK untuk memberikan supervisi khusus terhadap proyek-proyek besar yang dijalankan Pemprov DKI, guna memastikan tidak ada celah korupsi. Ia menekankan bahwa berbagai kasus yang belum terselesaikan akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Kasus yang masih berlangsung tentu menjadi perhatian kami. Jika ada yang belum selesai, Pemprov DKI akan bersiap untuk menanganinya,” ujar Pramono.
Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Hardianto, menyambut baik inisiatif Pemprov DKI Jakarta dalam memperkuat pengawasan. Ia juga menegaskan bahwa KPK siap bekerja sama untuk mencegah korupsi dan meningkatkan transparansi dalam pemerintahan daerah.
“Pimpinan KPK sangat mengapresiasi langkah ini. Ke depan, sinergi antara KPK dan Pemprov DKI akan terus diperkuat,” kata Cahya.
Dalam kesempatan tersebut, KPK juga menyoroti pentingnya pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan, optimalisasi pendapatan daerah, serta efisiensi anggaran dalam APBD. KPK juga mengingatkan agar Pemprov DKI belajar dari kasus yang pernah terjadi di daerah lain agar tidak terulang di Jakarta.
“Kami berharap, praktik buruk yang pernah terjadi di daerah lain tidak terjadi di Jakarta. Oleh karena itu, penting untuk selalu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” tandas Cahya.