Konawe – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Konawe kembali menjadi pusat perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe. Dalam rapat konsultasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), DPRD menyampaikan kritik tajam terhadap pengelolaan keuangan dan mutu layanan di rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.
Rapat yang digelar dalam rangka pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD 2025 itu dijadikan momentum oleh DPRD untuk mengungkap berbagai persoalan yang dinilai menghambat kinerja RSUD Konawe.
Ketua Komisi I DPRD Konawe, Dedy, secara terbuka menegur Direktur RSUD Konawe, dr. Romi Akbar, atas manajemen keuangan rumah sakit yang dinilai tidak profesional dan berpotensi memperparah beban fiskal daerah.
“Bagian keuangannya harus segera dievaluasi. Libatkan tenaga profesional dan tempatkan pejabat sesuai kompetensinya. Jangan sampai RSUD justru menambah utang dan membebani APBD Konawe,” tegas Dedy dikutip dari laman berita satu pada Selasa (5/8).
Utang RSUD Capai Rp 35 Miliar, DPRD: Ini Jumlah Fantastis
Dari laporan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, diketahui bahwa per Desember 2024, RSUD Konawe memiliki utang sebesar Rp 35 miliar. Menurut Dedy, jumlah ini sangat besar dan bisa lebih bermanfaat jika dialihkan untuk sektor-sektor yang lebih mendesak.
“Bayangkan, Rp 35 miliar itu bisa digunakan untuk membangun banyak sekolah. Ini jelas kerugian besar bagi daerah,” ujar politisi dari Partai Gerindra tersebut.
DPRD Terima Banyak Keluhan Warga Soal Layanan
Selain persoalan finansial, DPRD juga mengaku menerima berbagai aduan dari masyarakat terkait buruknya pelayanan di RSUD Konawe. Dedy menilai situasi ini mencerminkan perlunya perbaikan menyeluruh di tubuh rumah sakit.
“Keluhan masyarakat terus mengalir. Ini tanda bahwa kualitas layanan belum memuaskan. Jangan sampai warga kehilangan kepercayaan terhadap fasilitas kesehatan milik pemerintah,” imbuhnya.
Menanggapi kondisi tersebut, DPRD Konawe mendesak RSUD melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari sistem keuangan, peningkatan sumber daya manusia, hingga pembenahan layanan kesehatan secara umum.
“Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. RSUD seharusnya menjadi tempat yang memberikan harapan, bukan sumber kekecewaan,” tutup Dedy.