Jakarta – Pimpinan DPR RI menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas berbagai kekurangan dan kesalahan dalam menjalankan tugas serta fungsi perwakilan rakyat. Permintaan maaf ini muncul setelah aksi mahasiswa beberapa waktu lalu menimbulkan korban jiwa.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa momen ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi sekaligus langkah awal reformasi lembaga parlemen ke depan agar lebih mampu mewakili aspirasi rakyat.
“Permintaan maaf tidak cukup tanpa adanya evaluasi dan perbaikan menyeluruh,” ujar Dasco saat pertemuan Pimpinan DPR dengan perwakilan mahasiswa di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9).
Proses reformasi DPR, kata Dasco, akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Tujuannya adalah menghadirkan DPR yang lebih transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya publik.
Selain evaluasi internal, DPR juga menekankan perlunya kerja sama erat dengan pemerintah untuk menuntaskan sejumlah isu strategis. Beberapa agenda yang menjadi perhatian, antara lain pembentukan tim investigasi terkait kerusuhan serta perumusan kebijakan fiskal. Pertemuan dengan pihak eksekutif pun sudah dijadwalkan guna memastikan langkah-langkah tersebut segera berjalan.
“Sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan kami. Evaluasi dan perbaikan akan dilakukan demi menghadirkan DPR yang lebih akuntabel,” tutur Dasco dari Fraksi Gerindra.
Sebagai bagian dari upaya pembenahan, DPR juga memastikan adanya evaluasi tunjangan anggota dewan. Beberapa tunjangan mulai dihentikan sejak 31 Agustus 2025. Selain itu, DPR memutuskan untuk menghentikan sementara perjalanan dinas luar negeri dan melakukan efisiensi kunjungan kerja dalam negeri.
DPR juga membuka ruang partisipasi publik dalam proses reformasi, baik dari kalangan mahasiswa maupun organisasi masyarakat sipil. “Kritik dan masukan masyarakat adalah bagian penting dari reformasi DPR. Kami akan memastikan aspirasi publik dapat tersampaikan melalui berbagai mekanisme resmi,” pungkasnya.