Jakarta – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menerima audiensi dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang dipimpin Andi Gani Nena Wea, serta perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), di Gedung DPR RI, Senayan, Senin (22/9/2025). Pertemuan ini berlangsung di tengah aksi unjuk rasa buruh yang digelar di depan kompleks parlemen sejak pagi.
Dalam audiensi tersebut, Puan mendengarkan langsung aspirasi buruh terkait isu-isu ketenagakerjaan, termasuk desakan penghapusan sistem outsourcing, penolakan upah murah, hingga percepatan pembentukan RUU Ketenagakerjaan.
Andi Gani menegaskan dukungan KSPSI agar DPR tetap menjadi “rumah rakyat” yang independen dari tekanan politik. Ia juga menyoroti pentingnya reformasi Polri agar lebih profesional tanpa kepentingan tersembunyi.
Selain itu, Sekjen KSPSI membacakan tuntutan utama buruh, antara lain:
- Penghapusan outsourcing yang dianggap merugikan pekerja.
- Kenaikan UMR menjadi Rp8,5 juta untuk memenuhi kebutuhan hidup layak.
- Kenaikan PTKP menjadi Rp7,5 juta sebagai bentuk keadilan fiskal bagi buruh.
Puan mengapresiasi aspirasi yang disampaikan. Ia menegaskan, DPR akan menyalurkan masukan tersebut dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan, dengan menyeimbangkan perlindungan pekerja dan keberlanjutan usaha.
“RUU Ketenagakerjaan disusun untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan adil bagi pekerja, serta ruang pertumbuhan bagi dunia usaha. Semua pihak—pekerja, pengusaha, dan pemerintah—harus duduk bersama,” ujar Puan.
Puan juga menegaskan komitmen DPR memperkuat supremasi sipil, sesuai amanat konstitusi UUD 1945. Ia menambahkan bahwa pembahasan RUU Ketenagakerjaan akan melibatkan dialog sosial dan meaningful participation, sehingga regulasi yang dihasilkan benar-benar mewakili kepentingan rakyat.