Jakarta – Pemerintah bergerak cepat menanggapi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang muncul di sejumlah titik Program Prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memperkuat tata kelola secara menyeluruh.
Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memimpin rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk merumuskan langkah perbaikan konkret.
“Presiden memberi perhatian serius terhadap masalah ini. Atas instruksi beliau, kami langsung ambil tindakan cepat. Keselamatan anak-anak adalah prioritas utama. Ini bukan sekadar data, tetapi menyangkut masa depan generasi bangsa,” ujar Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di Kementerian Kesehatan.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah menyiapkan enam langkah strategis. Pertama, menutup sementara Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah untuk dilakukan investigasi. Kedua, mengevaluasi disiplin, keterampilan, dan kualitas kerja juru masak di seluruh SPPG, tidak hanya di lokasi terdampak. Ketiga, memperketat standar sanitasi, termasuk pengelolaan air dan limbah, dengan pengawasan terpusat secara nasional.
Langkah keempat, memperkuat kolaborasi lintas sektor agar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan aktif dalam perbaikan program. Kelima, mewajibkan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai persyaratan mutlak, bukan lagi formalitas administratif.
“SLHS sekarang menjadi syarat wajib. Tanpa itu, risiko kejadian serupa bisa berulang, dan itu yang tidak kita inginkan,” tegas Zulkifli.
Keenam, pemerintah meminta Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengoptimalkan peran Puskesmas dan UKS dalam pemantauan rutin pelaksanaan MBG di daerah.
Zulkifli menambahkan, seluruh langkah dilakukan secara transparan agar publik percaya bahwa program MBG benar-benar aman dan menyehatkan. “Kami lakukan ini secara terbuka supaya masyarakat tahu negara hadir dan serius menjaga anak-anak Indonesia,” tandasnya.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya percepatan sertifikasi SLHS di seluruh dapur MBG. Menurutnya, sertifikasi tersebut menjadi kunci untuk memastikan standar kebersihan, kualitas SDM, hingga proses pengolahan makanan.
“Pemerintah berkomitmen mempercepat sertifikasi ini agar semua SPPG memenuhi standar kebersihan, tenaga kerja, serta proses pengolahan makanan yang layak,” jelas Menkes.
Ia menambahkan, target percepatan tersebut harus tuntas dalam satu bulan ke depan. “Kami bersama pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional (BGN) akan memastikan pengawasan mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, sampai penyajian makanan. Semua ini disepakati agar kejadian serupa tidak terulang,” pungkas Budi.