Semarang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mendorong kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2026.
Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan akan dilakukan melalui penanganan piutang pajak secara intensif menggunakan metode door to door, razia kepatuhan, serta perluasan kemudahan layanan pembayaran pajak. Akses pembayaran akan dipermudah melalui aplikasi Sakpole, layanan Samsat Budiman, Samsat Corporate, Samsat Keliling, hingga kerja sama dengan BUMDes.
Dalam penyampaian Nota Keuangan Rancangan APBD 2026 pada Rapat Paripurna DPRD Jateng di Gedung Berlian, Kota Semarang, Kamis (27/11), Sumarno menegaskan bahwa Pemprov juga akan memaksimalkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Seluruh BUMD dituntut untuk menerapkan model bisnis yang adaptif dan kompetitif agar mampu meningkatkan kinerja dan pendapatan.
Beberapa upaya perbaikan BUMD telah berjalan, antara lain pengembangan bisnis Rest Area Tol Solo–Semarang KM 445B di Tuntang, Kota Salatiga, yang dikelola PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda). Selain itu, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT) juga resmi mengoperasikan pabrik garam industri di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, sejak Juni 2025.
Pemprov terus mendorong pengembangan bisnis lainnya seperti pembangunan greenhouse, perdagangan komoditas pangan, serta penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk sektor industri.
Dari sisi fiskal, pendapatan daerah Jateng tahun 2026 ditargetkan tumbuh 3,04% menjadi Rp23,74 triliun. Belanja daerah diproyeksikan lebih efisien dengan penurunan 2,79%. Sementara itu, pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp414,5 miliar, terdiri atas penerimaan pembiayaan Rp484,5 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp70 miliar.