Jakarta -Komisi Yudisial (KY) mencatat penerimaan sebanyak 2.614 laporan masyarakat sepanjang tahun 2025. Angka ini menunjukkan meningkatnya keterlibatan publik dalam mengawasi perilaku hakim, sekaligus menjadi fondasi penting bagi KY dalam menjaga integritas serta martabat lembaga peradilan di Indonesia.
Ketua Komisi Yudisial Abdul Chair Ramadhan menegaskan bahwa partisipasi masyarakat melalui pelaporan merupakan elemen krusial dalam memperkuat reformasi hukum dan demokrasi. Ia menilai, pengawasan yang efektif tidak dapat hanya bertumpu pada institusi, melainkan membutuhkan peran aktif warga negara.
“Seluruh upaya Komisi Yudisial diarahkan untuk meningkatkan kualitas peradilan dan menjaga kehormatan hakim sebagai pilar penegakan hukum,” ujar Abdul Chair saat menyampaikan Laporan Tahunan KY Tahun 2025, Rabu (28/1).
Berdasarkan data KY, dari total laporan yang masuk, 510 laporan disampaikan secara langsung, 715 laporan melalui surat, 200 laporan lewat media daring, 14 berupa informasi, serta 1.206 laporan dalam bentuk tembusan. Ditinjau dari jenis perkara, laporan paling banyak berkaitan dengan perkara perdata, yakni mencapai 865 laporan.
Melansir dari laman infopublik, dari sisi wilayah, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat menjadi tiga daerah dengan jumlah laporan tertinggi. Hal ini mencerminkan besarnya perhatian masyarakat di wilayah dengan tingkat perkara yang relatif padat.
Sebagai tindak lanjut atas laporan tersebut, sepanjang 2025 KY mengajukan rekomendasi sanksi terhadap 124 hakim. Rinciannya meliputi 82 sanksi ringan, 30 sanksi sedang, dan 12 sanksi berat. Usulan tersebut disampaikan kepada Mahkamah Agung sebagai bagian dari mekanisme penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Selain menangani pengaduan masyarakat, KY juga melakukan pemantauan terhadap 1.070 persidangan selama tahun 2025. Langkah ini dilakukan untuk mencegah potensi pelanggaran kode etik serta mengantisipasi adanya intimidasi atau intervensi terhadap hakim. Dari jumlah tersebut, 788 pemantauan berasal dari permohonan masyarakat, sementara 282 lainnya merupakan inisiatif KY.
Dalam upaya pendalaman perkara, KY turut melaksanakan investigasi atas dugaan pelanggaran kode etik hakim di berbagai tingkat peradilan, mulai dari pengadilan tingkat pertama, banding, hingga Mahkamah Agung. Sepanjang 2025, puluhan laporan investigasi berhasil disusun, termasuk penelusuran rekam jejak calon Hakim Agung sebagai wujud penerapan prinsip kehati-hatian.
Seluruh aktivitas pengawasan tersebut didukung oleh pengelolaan anggaran yang akuntabel. Pada tahun 2025, KY mencatat realisasi anggaran sebesar 97,6 persen yang dimanfaatkan untuk mendukung pengawasan, proses seleksi hakim, peningkatan kapasitas sumber daya, serta penguatan sistem kelembagaan.
KY juga memaksimalkan fungsi 20 kantor penghubung yang tersebar di berbagai provinsi, termasuk wilayah Sumatra, sebagai garda terdepan dalam pelayanan dan penerimaan laporan masyarakat. Berdasarkan hasil survei kepuasan publik, Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai angka 91,38 dengan predikat A, yang menunjukkan peningkatan kualitas layanan pengawasan yang responsif dan transparan.
Abdul Chair menegaskan bahwa laporan kinerja tahunan ini tidak hanya menjadi sarana pertanggungjawaban kepada publik, tetapi juga bahan evaluasi berkelanjutan bagi lembaga. “Kepercayaan publik adalah modal utama peradilan. Karena itu, Komisi Yudisial akan terus memperkuat pengawasan yang profesional, independen, dan berintegritas,” pungkasnya.