Jakarta berhasil meraih posisi kedua sebagai kota paling aman di Asia Tenggara pada 2026 versi Global Residence Index, dengan skor keamanan mencapai 0,72. Ibu kota Indonesia ini berada tepat di bawah Singapore yang mencatat skor sekitar 0,90.
Capaian tersebut menempatkan Jakarta di jajaran kota teraman dunia, bahkan melampaui sejumlah kota besar lain di kawasan seperti Bangkok (sekitar 0,65), Kuala Lumpur (sekitar 0,57), dan Manila (sekitar 0,41).
Dalam penilaiannya, Global Residence Index mempertimbangkan berbagai indikator penting, di antaranya tingkat kriminalitas, angka kecelakaan, stabilitas sosial, risiko bencana, hingga kualitas struktur sosial yang ada di masing-masing kota.
Pemerhati perkotaan Jakarta, Zulfikar Marikar, menilai kenaikan tersebut merupakan kelanjutan tren sejak 2025, saat Jakarta masih berada dalam kelompok menengah di kawasan ASEAN. Ia menyebut, kebijakan yang diambil pemerintah daerah ikut berkontribusi terhadap peningkatan tersebut.
Menurutnya, kepemimpinan Gubernur Pramono Anung bersama Wakil Gubernur Rano Karno berperan dalam memperkuat sistem keamanan kota. Upaya itu dilakukan melalui integrasi transportasi publik, digitalisasi layanan, hingga penyediaan ruang publik yang lebih inklusif.
“Perbaikan indikator keamanan pada periode tersebut menjadi fondasi bagi lonjakan peringkat pada 2026. Peningkatan mobilitas masyarakat melalui transportasi umum menjadi salah satu indikator penting. Layanan Transjakarta mencatat 413 juta penumpang sepanjang 2025, naik dari sekitar 371 juta pada tahun sebelumnya, dengan rata-rata 1,4 juta perjalanan setiap hari,” ujarnya dikutip dari laman berita jakarta Senin (13/4).
Zulfikar menjelaskan, tingginya penggunaan transportasi publik menjadi faktor kunci dalam peningkatan keamanan kota. Peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi massal dinilai tidak hanya mengurai kemacetan, tetapi juga menekan potensi konflik serta kecelakaan di jalan.
“Sistem koridor khusus dan halte terintegrasi pada Transjakarta menciptakan ruang publik yang lebih terkendali. Kepadatan aktivitas di halte dan koridor menghadirkan pengawasan sosial alami yang mampu menekan peluang kejahatan,” ucapnya.
Selain itu, kawasan ruang publik seperti Bundaran HI rutin dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan keagamaan dan budaya, mulai dari Natal, Imlek, Nyepi, hingga Ramadan dan Idulfitri yang digelar secara terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa aspek sosial juga berperan dalam mendukung keamanan kota.
“Penguatan interaksi sosial tersebut juga tampak dalam kegiatan budaya seperti Lebaran Betawi, serta halal bihalal terbuka bagi masyarakat di Lapangan Banteng. Aktivitas ini menciptakan ruang sosial yang inklusif dan mendukung rasa aman di tengah masyarakat,” jelasnya.
Di sisi lain, pengendalian banjir turut menjadi indikator penting dalam penilaian keamanan kota. Penurunan luas genangan lebih dari 30 persen di sejumlah wilayah rawan menunjukkan peningkatan kapasitas Jakarta dalam mengelola risiko non-kriminal.
“Keamanan kota tidak hanya soal kriminalitas, tetapi juga kemampuan mengendalikan risiko seperti banjir. Ini yang membuat Jakarta dinilai lebih aman secara menyeluruh,” katanya.
Ia juga menambahkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat layanan publik melalui digitalisasi serta peningkatan respons terhadap aduan masyarakat. Langkah tersebut dinilai mampu menciptakan sistem kota yang lebih terintegrasi dan responsif, sehingga mendukung keamanan dari berbagai aspek, baik kriminalitas maupun risiko lain seperti banjir dan kemacetan.
“Kenaikan peringkat di sektor keamanan yang dirasakan oleh masyarakat Jakarta, juga harus diimbangi dengan pelayanan publik yang meningkat, sehingga target menuju jakarta Kota Global tercapai,” tandasnya.