Jakarta – Pemerintah mulai menjajal pendekatan deregulasi besar-besaran di sektor olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) merampingkan 191 Peraturan Menteri menjadi hanya empat regulasi inti. Kebijakan ini diklaim bertujuan menghapus tumpang tindih aturan sekaligus mempercepat proses pembinaan atlet.
Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (17/4), menilai langkah yang digagas Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir, sebagai terobosan yang jarang ditemui dalam reformasi regulasi.
Ia menegaskan bahwa penyederhanaan dari ratusan aturan menjadi empat regulasi bukan sekadar efisiensi administratif, melainkan upaya menyederhanakan sistem birokrasi yang selama ini dianggap terlalu rumit dan berlapis.
“Selama ini, banyaknya regulasi di sektor olahraga kerap menimbulkan tumpang tindih kewenangan, memperlambat pengambilan keputusan, hingga membatasi fleksibilitas pembinaan atlet dan pengembangan industri olahraga,” ujar Menkum.
Melalui deregulasi ini, pemerintah ingin menghadirkan sistem yang lebih sederhana, lincah, dan berorientasi pada hasil. Kebijakan tersebut difokuskan pada tiga hal utama, yakni peningkatan prestasi olahraga, penguatan ekosistem industri olahraga, serta pembinaan pemuda yang lebih terintegrasi.
Langkah ini juga disebut selaras dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong deregulasi di berbagai sektor strategis guna mempercepat kinerja pemerintahan.
Meski demikian, kebijakan ini bukan tanpa tantangan. Pemangkasan regulasi secara drastis berpotensi menimbulkan kekosongan aturan apabila tidak disertai pedoman teknis yang jelas di tingkat pelaksanaan.
Selain itu, seluruh pemangku kepentingan—mulai dari organisasi olahraga, pemerintah daerah, hingga pelaku industri—perlu beradaptasi dengan kerangka regulasi baru tersebut.
Di sisi lain, deregulasi ini membuka peluang lebih luas bagi inovasi, termasuk dalam pengembangan industri olahraga dan sport tourism yang selama ini kerap terkendala oleh aturan yang kaku.
Jika implementasinya berjalan baik, model deregulasi ini bisa menjadi contoh bagi kementerian atau lembaga lain. Namun tanpa pengawasan dan eksekusi yang kuat, penyederhanaan aturan justru berisiko memunculkan ketidakpastian baru.